Pelajaran dari Catalonia

| dilihat 1628

CATALONIA, AKARPADINEWS | UPAYA kompromi maupun represif yang dilakukan otoritas Spanyol nampaknya sulit membungkam tuntutan kemerdekaan yang disuarakan rakyat Catalunya (Catalonia). Kompleksitas persoalan telah menggiring Spanyol-Catalonia di ambang penceraian.

Upaya paksa bisa saja dilakukan Spanyol untuk meredam separatisme. Amanat konstitusi dapat dijadikan dalih melegitimasi tindakan represif kepada para pihak yang berupaya menggerogoti kedaulatan negara. Namun, otoritas Spanyol tentu belajar dari sejarah. Cara-cara menindas yang pernah dilakukan masa lalu, hanya menyisahkan stabilitas semu---yang mengukuhkan konflik laten. Dan, kapan pun bisa memunculkan konflik berdarah.

Bagi Catalonia, berpisah dari Spanyol nampaknya tak bisa ditawar lagi. Otoritas setempat seakan menemukan momentum untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tekanan separatis kian massif dilancarkan ke pemerintahan konservatif yang lemah di bawah kendali Perdana Menteri Mariano Rajoy.

Apalagi, di kala Spanyol masih tertatih menghadapi krisis ekonomi. Gejolak di Catalonia bisa membuyarkan konsentrasi Madrid dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di pertengahan 2016, Bank Sentral Spanyol merilis utang negara yang mencapai €1,1 triliun, tertinggi sejak tahun 1909.  Kondisi perekonomian Spanyol yang baru saja pulih diperkirakan akan meningkatkan Product Domestic Bruto (PDB) lebih dari 2 persen tahun ini.

Namun, utang Spanyol hampir 100 persen dari PDB, dan defisit anggaran lebih dari 3 persen. Kondisi itu menyulitkan Spanyol untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dan, bukan mustahil, krisis politik di Catalonia berdampak pada stabilitas perekonomian Spanyol. Gangguan keamanan akan mengusik kenyamanan investor di Negeri Matador.

Sementara Catalonia yang kaya, tak lagi ingin melulu dijadikan penompang perekonomian Spanyol. Pemerintah bersama rakyat Catalonia ingin mandiri, mengelola kekayaan dan potensi yang dimiliki. Wilayah industri yang dilengkapi infrastruktur modern itu memiliki daya tarik pariwisata dan budaya yang sangat luar biasa.

Catalonia selama ini menyumbang sekitar seperlima pendapatan ekonomi untuk Spanyol. Sekitar 18,8 persen Gross Domestic Product (GDP) Spanyol bersumber dari wilayah makmur di timur laut Spanyol itu. Kontribusi itu lebih tinggi dibandingkan Madrid, yang mencapai 17,6 persen.

Wajar jika Raja Spanyol Felipe VI angkat bicara. Felipe yang jarang berbicara politik, kali ini melontarkan kecaman kepada pihak berwenang di Catalonia. Kecaman disampaikan kala warga Catalan menggelar referendum pada Minggu (1/10). Pemungutan suara yang diwarnai kekerasan itu menunjukan mayoritas rakyat Catalonia ingin memisahkan diri dari Spanyol.

Felipe menuding para pemimpin Catalonia tidak bertanggungjawab. Referendum dianggapnya ilegal dan tidak demokratis. Baginya, referendum merupakan upaya memecah belah persatuan dan kedaulatan negara. "Mereka mencoba memecah belah persatuan Spanyol dan kedaulatan negara yang merupakan hak semua rakyat Spanyol untuk memutuskannya secara demokratis."

Felipe menilai, politisi Catalonia melanggar hukum dan menunjukkan ketidaksetiaan terhadap negara. Ulahnya juga dianggap membahayakan perekonomian Catalonia dan Spanyol.

Di tengah ketegangan politik dan keamanan saat ini, Felipe menyerukan pentingnya keseriusan semua rakyat Spanyol dan peran negara untuk bertindak. "Ini adalah tanggung jawab kekuasaan sah negara untuk memastikan konstitusi dipatuhi," kata Felipe yang sebelumnya bertemu Rajoy untuk membahas situasi di Catalonia.

Felipe berkomitmen menjaga keabadian Spanyol. Mahkamah Konstitusi Spanyol juga sebelumnya mengukuhkan keputusan: referendum ilegal lantaran melabrak konstitusi 1978 yang menyatakan negara tidak dapat dibagi-bagi.

Pidato Felipe yang disampaikan tanpa terjadwal itu, tidak biasa dilakukan raja-raja Spanyol sebelumnya. Raja berusia 49 tahun itu juga biasanya enggan mengomentari masalah politik. Pernyataan Felipe itu menandakan jika Spanyol benar-benar marah dengan penyelenggaraan referendum yang melukai 900 orang di Catalonia.

Namun, peringatan raja itu disambut dingin penguasa Catalonia. Presiden Catalonia, Carles Puigdemont justru memperingatkan Spanyol tidak melakukan intervensi. Menurut dia, intervensi akan menjadi kesalahan yang akan mengubah segalanya. Puigdemont berencana segera memproklamirkan kemerdekaan dalam hitungan hari. Pemerintahan Catalonia akan melakukan tindakan di akhir minggu ini atau awal minggu berikutnya.

Otoritas Spanyol nampaknya sudah kehabisan cara. Kalau pun upaya paksa (coercion) dilakukan negara---yang direstui raja, hanya akan menciptakan integritas semu. Ibarat bom waktu. Kapan pun dapat meledak, menghancurkan persatuan. Tak mudah menyelesaikan disharmoni Spanyol-Catalonia yang sudah lama mengemuka. Ancaman disintegrasi yang kian menghantui itu berakar dari aspek historis hingga persoalan politik, termasuk pengakuan identitas budaya dan tuntutan kesejahteraan ekonomi.

******

Intimidasi maupun tindakan represif aparat kepolisian yang menentang referendum, tidak menyurutkan tuntutan kemerdekaan. Insiden kekerasan saat referendum justru mematik ribuan demonstran kembali turun ke jalan. Mereka kian lantang menyuarakan kemerdekaan Catalonia.

Selasa (3/10) malam, ribuan orang menggelar demonstrasi di depan markas kepolisian Spanyol di Barcelona. Para demonstran mengecam tindakan represif aparat yang menghalangi jalannya referendum. Massa pun membentangkan atribut bendera Barcelona sebagai identitas negara. Monica Ventinc, remaja Catalonia menyatakan, peristiwa kekerasan pada 1 Oktober, tidak akan melepaskan keinginan Catalonia merdeka.

Kekerasan sulit dihindari lantaran ratusan polisi memaksa membubarkan jalannya pemungutan suara. Polisi menembakkan peluru karet ke arah demonstran. Mereka menggunakan pentungan untuk membubarkan pemungutan suara yang digelar di Barcelona, ibukota Catalonia dan Girona.

Bentrokan terjadi lantaran tindakan polisi mendapat perlawanan beberapa orang yang melindungi tempat pemungutan suara dan mencegah polisi memasuki dan merebut kotak dan surat suara. Tindakan paksa itu dilakukan setelah otoritas keamanan mendapat perintah dari pengadilan untuk menyita logistik, termasuk melarang penggunaan infrastruktur publik untuk penyelenggaraan referendum.

Jatuhnya korban tersebut memicu aksi lanjutan. Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Catalonia untuk melancarkan protes atas tindakan keras yang dilakukan aparat. Stasiun metro di Barcelona ditutup. Para pekerja dan pegawai negeri pada keluar kantor untuk merespons seruan melakukan pemogokan yang disuarakan kubu pro-kemerdekaan dan serikat pekerja. FC Barcelona, klub sepak bola terkemuka di kota itu pun bergabung dalam pemogokan dan menyatakan tidak ada latihan untuk hari itu.

Penyelenggaraan referendum di era kepemimpinan Rajoy yang lemah itu menunjukan krisis konstitusional terburuk sejak beberapa dasawarsa. Pernyataan keras politisi konservatif itu, tidak menyurutkan tuntutan merdeka.

*****

Perjuangan meraih kemerdekaan dilakukan tak hanya lewat mobilisasi massa. Upaya melobi internasional untuk meraih dukungan pun dilakukan. Puigdemont, telah meminta Uni Eropa (UE) memfasilitasi proses mediasi di meja perundingan. Baginya, hasil referendum yang menunjukan mayoritas pemilih mendukung kemerdekaan adalah sah dan harus dilaksanakan.

Otoritas setempat mengklaim, 90 persen warga yang menggunakan hak pilih ingin kemerdekaan. Menurut juru bicara Pemerintah Catalonia, Jordi Turull, dari 2,26 juta orang yang menggunakan hak pilih, sebanyak 2,02 juta pemilih mendukung Catalonia menjadi negara merdeka yang berbentuk republik.

Namun, upaya Catalonia merebut kemerdekaan dinilai Madrid tidak cukup hanya dengan menggelar jajak pendapat yang melibatkan warga Catalonia. Referendum dinyatakan sah jika digelar demokratis, dengan melibatkan seluruh rakyat Spanyol.

Meski menuai penentangan, Puigdemont tak surut memperjuangkan referendum. Kemerdekaan Catalonia adalah janji politik yang harus dipenuhi rezim Puigdemont. Saat baru terpilih sebagai orang nomor satu di Catalan, Puigdemont berikrar, akan mengkonsolidasikan kekuatan rakyat Catalan untuk mendirikan negara republik.

Puigdemont memang sosok politisi anti Spanyol. Saat dilantik sebagai Presiden Catalonia, 10 Januari 2016, Puigdemont tidak menyatakan sumpah setia kepada konstitusi Spanyol, termasuk kepada Raja Felipe VI. Pria asal kota kecil Girino itu sangat yakin masa depan Catalonia di UE akan lebih baik. Karena, negaranya memiliki modal ekonomi dan identitas sosial yang kuat.

Puigdemont lahir 29 Desember 1962. Di usia 16 tahun, dia bekerja sebagai wartawan untuk koran lokal, Diari de Girona. Dia kuliah di Universitas Girona, dengan menekuni filsafat Catalonia. Tapi, tak lulus lantaran lebih menekuni profesinya sebagai jurnalis. Puigdemont juga pernah menjadi wartawan di surat kabar El Punt dan menjadi pemimpin redaksi pada tahun 1988. Dia juga mengelola jurnal Presencia dan mendirikan majalah berbahasa Inggris, Catalonia Today.

Pada tahun 2006, Puigdemont meninggalkan pekerjaan jurnalisnya, untuk bergabung dengan aliansi Pemilihan Umum Catalan, yang kemudian berubah menjadi gerakan pro-kemerdekaan.

Karena memiliki latar belakang sebagai jurnalis, dia membidani lahirnya Catalan News Agency, corong gerakan kemerdekaan Catalan. Dan, ikhtiar politiknya berjalan sukses. Di tahun 2011, dia terpilih sebagai Walikota Girona. Dia adalah politisi pertama dalam 32 tahun yang berhasil menaklukan dominasi Partai Sosialis Catalonia di kota itu. Puncak karirnya adalah ketika terpilih sebagai Presiden Catalonia.

Di era kepemimpinan Presiden regional Catalonia, Artur Mas, para politisi pun menggalang dukungan parlemen setempat untuk menggelar referendum. Dan, upaya itu berhasil. 23 Januari 2013, parlemen Catalonia menyetujui deklarasi simbolik yang menyatakan wilayahnya sebagai entitas yang berdaulat.

Sebanyak 85 suara yang mendukung, 41 menolak, dan dua abstain. Meski bersifat simbolis, Declaration of Sovereignty and of the Right to Decide of the Catalan People tersebut ditentang Madrid. Karena, dapat membuka jalan terselenggaranya referendum untuk memerdekakan Catalonia dari Spanyol. Rajoy menganggap referendum inkonstitusional.

Jajak pendapat, menurutnya, harus diadakan secara nasional karena menyangkut kedaulatan negara. 8 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi Spanyol pun menangguhkan deklarasi tersebut. Referendum hanya bisa dilakukan jika dilakukan amandemen konstitusi.

Masalah Multidimensi

Tuntutan kemerdekaan yang disuarakan Catalonia dilatari pelbagai persoalan. Selain makmur, tuntutan kemerdekaan atas wilayah yang dihuni penduduk sekitar 7 juta jiwa karena desakan pengakuan akan identitas etnik Catalan, yang berbeda dengan Spanyol umumnya.

Catalonia yang luasnya mencapai 32.114 kilometer persegi (6,3 % dari Spanyol) dihuni etnis yang asal-usulnya dari Catalonia. Komunitasnya tersebar di empat provinsi yaitu Barcelona, Girona, Lleida, dan Tarragona. Bahasa Catalan adalah bahasa resmi yang digunakan sehari-hari.

Sentimen kebencian terhadap Spanyol juga tidak terlepas dari sejarah kelabu yang sulit dihapuskan dalam memori rakyat Catalonia. Benih separatisme telah tumbuh sejak lama. Di tahun 1922, tuntutan kemerdekaan disuarakan Francesc Macia saat mendirikan Negara Bagian Catalonia (Estat Catala). Pemberontakan muncul lantaran kebrutalan militer Spanyol saat melancarkan serangan ke Barcelona tahun 1905. Insiden berdarah itu begitu membekas dalam diri penghuni Catalonia.

Macia, yang kala itu berpangkat Letnan Kolonel memilih berhenti jadi tentara dan memimpin pemberontakan. Di tahun 1926, dia menggalang kekuatan, melawan kediktatoran Perdana Menteri Spanyol, Miguel Primo de Rivera. Pemberontakan itu juga didasari keinginan memisahkan Catalonia dari Spanyol.

Macia pun ditangkap Perancis. Lalu dihukum dua bulan penjara. Pada Maret 1927, dia meninggalkan Perancis menuju Brussels. Lalu kembali ke Spanyol pada April 1930 setelah mendapatkan pengampunan. Namun, Macia kembali diasingkan pada Februari 1931.

Di tahun itu pula, setelah pemilihan yang menyebabkan pengasingan Alfonso XIII dari Spanyol, Estat Catala dan partai lainnya membentuk Esquerra Republicana de Catalunya. Aliansi politik itu meraih kemenangan dramatis dalam pemilihan di kota tahun itu. Dukungan rakyat yang begitu kuat, mendorong Macia memproklamasikan Republik Catalonia di Barcelona.

Spanyol tidak diam. Upaya negosiasi dilakukan untuk meredam keinginan merdeka. Spanyol pun merestui Catalonia mendapatkan otonomi. Macia wafat pada 25 Desember 1933. Dia dimakamkan di Montjuous, di bukit Montjuism, Barcelona.

Namun, seiring perjalanan waktu, otonomi tak sesuai harapan. Pemerintah Madrid justru menerapkan sistem sentralisasi. Pengingkaran itu menumbuhkan nasionalisme Catalonia yang membakar semangat separatisme.

Konflik bersenjata tidak terelakan. Perang sipil meletus sepanjang 17 Juli 1936 hingga 1 April 1939. Spanyol di bawah kendali Jenderal Francisco Franco menyerang Catalonia yang dianggap sarang pemberontak. Sampai-sampai, Presiden FC Barcelona, Josep Sunyol dibunuh oleh rezim Franco tahun 1939 karena dianggap terlibat dalam gerakan kiri.

Catalonia kian menderita sejak Franco mencabut kewenangan otonomi tahun 1938. Setelah kematian Franco tahun 1975, politisi Catalonia kembali bersuara. Namun, lebih pada upaya penerapan otonomi, bukan kemerdekaan.

Jauh sebelumnya, di era Kerajaan Catalonia dan Kerajaan Kastila di akhir abad ke-15, yang kemudian menjadi bagian Kerajaan Spanyol---benih permusuhan sudah muncul. Persoalan itu bermuara ketidakadilan lantaran dominasi Kastila.

Berbagai wilayah Aragon, termasuk Catalonia, awalnya memiliki hukum, adat istiadat, dan institusi politik sendiri. Sejak pernikahan antara Raja Aragon, yaitu Ferdinand II dengan Ratu Isabella dari Kerajaan Kastila tahun 1469, dilakukan penyatuan. Penyatuan tersebut sekaligus menjadi asas terbentunya negara baru bernama Spanyol.

Namun, penyatuan itu menuai resistensi Catalonia. Karena, Kastila terlalu dominan, khususnya dalam mengelola sumber daya alam. Hingga akhirnya memicu pemberontakan yang dikenal War of the Reapers (1640-1652) dan Revolt of the Barrentines (1687-1689).

11 September 1714, Barcelona ditaklukan oleh kekuatan Bourbon yang dipimpin Raja Philipe V dari Spanyol. Sejak itu, undang-undang administrasi daerah (fueros) dibatalkan. Ditetapkan pula keputusan Nueva Planta, yang memusatkan semua peraturan pada hukum yang berlaku di Spanyol.

Kebijakan itu melatarbelakangi penghapusan identitas Catalonia. Institusi sosial budaya ditiadakan. Spanyol memaksa homogenitas dengan mengacu pada budaya dominan. Barcelona sebagai ibukota pun dihancurkan. Rakyat Catalonia semakin menderita lantaran pajak yang diberlakukan Raja Philipe V.

Perang selama 14 bulan membuat Catalonia terpuruk. Ribuan ribu orang tewas, yang sebagian besar berasal dari Catalonia. Wilayah itu pun porak poranda oleh serangan tentara Barbon. Cara-cara militeristik yang menindas itu hingga kini masih melekat di memori rakyat Catalonia. Sampai-sampai, untuk mengenang sejarah kelabu itu, Pemerintah Catalonia menjadikan 11 September sebagai Hari Nasional.

Diskriminasi dan Pengakuan Identitas

Gerakan separatisme Catalonia lalu bermetamorfosis. Di era kebangkitan budaya (Renaixenca) pada abad ke-19, pengakuan akan kemerdekaan, lebih menonjolkan identitas budaya. Catalonia berjuang agar tradisinya diakui Spanyol.

Di era kepemimpinan Adolf Suarez yang demokratis, Pemerintah Spanyol mengakui keberagaman komunitas. Tuntutan Catalonia pun dikabulkan dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) Otonomi tahun 1979. UU tersebut menjadi dasar bagi Catalonia mengelola kelembagaan sendiri, namun tidak boleh melabrak konstitusi Spanyol 1978.

Pemberian hak-hak istimewa itu bukan tanpa protes. Kubu nasionalis Spanyol sering kali menentang pemberlakukan UU tersebut. Di tahun 2006, Partai Partido Popular memperkarakan UU itu lantaran dianggap inkonstitusional. Gugatan itu dikabulkan. Di tahun 2010, Mahkamah Konstitusi Spanyol memutuskan untuk mengamandemen UU Otonomi Catalonia.

Keputusan mahkamah itu menuai reaksi rakyat Catalonia. Tuntutan kemerdekaan kian menggema. Di Kota Arenys de Munt, antara tahun 2009-2011, lebih dari 550 wilayah di Catalonia mengadakan referendum yang secara simbolis menuntut kemerdekaan.

Aksi demonstrasi pun ramai digelar di tahun 2010 menentang keputusan pengadilan tersebut. Demonstrasi diorganisir oleh politisi, termasuk budayawan yang tergabung dalam Òmnium Cultural. Demonstrasi itu menyedot perhatian lantaran dihadiri sekitar satu juta orang.

11 September 2012, jutaan demonstran kembali turun ke jalan. Mereka menuntut kemerdekaan. Peristiwa itu memancing pemerintahan dibawah Artur Mas i Gavarró untuk melakukan perundingan politik guna menyelenggarakan referendum kemerdekaan. Upaya itu berhasil. Di awal 2013, Parlemen Catalonia sepakat mengadopsi Deklarasi Kedaulatan Catalonia. Deklarasi itu mengukuhkan hak orang-orang Catalonia untuk menentukan masa depan politiknya.

Pada November 2014, Pemerintah Catalonia mengumumkan pelaksanaan referendum untuk menyelesaikan masalah negara. Referendum ditujukan kepada warga untuk menentukan pilihan politik terkait masa depan Catalonia. Referendum itu lagi-lagi ditentang lantaran inkonstitusional. Pemerintah Catalonia pun mengubah referendum yang awalnya mengikat menjadi tidak mengikat.

Spanyol dalam posisi dilematis. Meski tidak mengikat, referendum itu harus direspons sebagai kebebasan setiap warga negara menentukan pilihan politik. Demokrasi konstitusional menghormati ekspresi setiap warga negara, termasuk dalam menentukan masa depan negaranya. Setiap warga negara berhak memutuskan pilihannya, apakah berpisah atau tetap menjadi bagian dari sebuah negara. Melarang referendum yang tidak mengikat merupakan bentuk pelanggaran hak kebebasan berekspresi warga.

Sementara di sisi lain, referendum merupakan cara yang dapat memecah negara. Memang, tidak ada mekanisme yang paling efektif merespon ekspresi yang menuntut kemerdekaan. Tuntutan kemerdekaan bisa dibenarkan jika mayoritas rakyat di sebuah daerah menginginkannya. Apalagi, di kala penghuni tidak merasakan kesejahteraan lantaran kegagalan pemerintah pusat dalam menjalankan tanggungjawabnya. Legitimasi pemerintah pusat yang melemah pun dapat menjadi celah bagi kelompok separatis untuk melakukan tekanan.

Konflik diperkirakan akan terus berlanjut. Karena, dari 90 persen warga Catalan yang memilih, sebanyak 42 persen yang menyatakan referendum ilegal. Partai-partai pendukung kemerdekaan pun diperkirakan akan terus melakukan tekanan agar segera digelar pemilihan awal guna memperkuat legitimasi suara.

Spanyol tidak diam. Mahkamah Konstitusi Spanyol telah memblokir sebagian anggaran 2017 untuk Catalonia yang akan digunakan untuk mendanai referendum. Catalan menganggarkan alokasi dana 5,8 juta euro ($ 6,2 juta) untuk penyelenggaraan referendum.

Opsi moderat adalah memberikan otonomi fiskal yang lebih besar kepada Catalonia. Opsi itu akan memberikan ketenangan kepada investor. Namun, defisit anggaran pemerintah Spanyol kian membengkak.

Kegagalan Spanyol

Rakyat Catalonia menyadari Spanyol gagal menjadi induk yang baik. Catalonia merasakan getah dari krisis ekonomi yang salah satunya disebabkan praktik korupsi para pejabat Spanyol. Ironisnya, laku culas itu melibatkan keluarga Raja Spanyol.

Keinginan Catalonia untuk merdeka merupakan fenomena yang bisa terjadi di mana pun, khususnya di negara yang multi etnik, seperti Indonesia. Disfungsi struktur, kian merusakan eksistensi negara itu. Kegagalan negara menstimulan kesadaran kolektif Catalonia untuk merdeka. Gejala itu, seperti dinyatakan Neil J. Smelser, sosiolog terkemuka, menjadi fenomena dalam masyarakat di abad ini. Modernisasi telah menggiring masyarakat pada ikatan tradisi. Kegagalan ekonomi global dalam mendistribusikan kesejahteraan kian mengukuhkan solidaritas dengan lingkup yang lebih kecil. Ekspresi yang dilandasi ikatan tradisi, budaya maupun kedaerahan, disuarakan tanpa kompromi melawan dominasi yang mengusik kepentingan.

Pengakuan identitas yang awalnya melunak, pun kian mengeras lantaran persoalan ekonomi yang tak terselesaikan. Runtuhnya legitimasi negara dalam mengelola sumber-sumber ekonomi pada akhirnya menciptakan masalah sosial dan politik.

Ketidakmampuan negara dalam mendistribusikan keadilan, menegakan hukum, dan ketertiban (law and order) juga menyuburkan ikatan tersebut. Ketidakadilan masa lalu, menggoreskan memori yang sulit dilupakan. Sentimen laten yang dibiarkan itu ibarat api dalam sekam yang bisa membakar integrasi sosial.

Tuntutan kemerdekaan Catalonia menunjukan integrasi semu di Spanyol. Nasionalisme yang runtuh akibat pengaruh globalisasi, menggiring negara itu di jurang disintegrasi.

Gejolak di Catalonia menunjukan pentingnya pengakuan identitas. Perlakuan diskriminatif dan pemaksaan homogenitas dengan mengacu pada budaya dominan, menjadi pangkal munculnya gerakan secessionism. Sementara realitas sosiologis  Spanyol menunjukan keanekaragaman etnik dan budaya.

Spanyol terdiri dari etnik Castile-Leon, Aragon, Navarre (Basque), Galicia, dan Granada. Masing-masing etnik itu memiliki sejarah tersendiri, memiliki kerajaan, undang-undang, dan bahasa sendiri.

Di Catalonia, warga menggunakan bahasa Catalan, di Galicia bahasa yang digunakan adalah Galego, orang Navarre menggunakan bahasa Euskera. Sementara di Kastila mengunakan bahasa Spanish (Espanol).

Keanekaragaman itu tidak bisa dihilangkan. Bahasa dan budaya merupakan identitas sebuah komunitas, yang memiliki basis nilai. Penyeragaman menciptakan sentimen laten yang kelak mengancam integrasi sosial.

Dan, jika negara mengabaikan, masyarakat akan mudah tersulutkan, lalu menjadi benih gerakan politik dengan tujuan pemisahan diri dari negara. Komunitas etnis akan lebih percaya dengan struktur sosial yang mengadopsi nilai-nilai yang bersumber dari warisan leluhur---yang sudah sekian lama diberlakukan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Gerakan secession pun menemukan momentum di kala struktur yang dibangun, gagal merespons keadaan.

Masyarakat sebagai struktur sosial yang jika mengalami disfungsi, akan memunculkan konflik. Hubungan antar subsistem yang mengalami ketidakseimbangan, khususnya dalam pembagian kekuasaan atau sumber-sumber penghasilan, menjadi pangkal konflik. Unit-unit yang tidak berkuasa atau tidak mendapat bagian dari sumber-sumber ekonomi, tentu akan mempersoalkan legitimasi struktur yang ada.

Lalu, muncul kesadaran untuk mengubah struktur sehingga dapat memastikan alokasi kekuasaan dan sumber-sumber kehidupan secara adil. Jika tidak diakomodasi, maka suatu kelompok akan melakukan perlawanan terhadap kelompok yang dominan berkuasa. Dengan kata lain, distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak adil, menjadi faktor terciptanya konflik. Karenanya, konflik hanya bisa diredam jika kepentingan bersama diakomodasi.

Dalam konteks ini, konflik sengaja diciptakan untuk tujuan melakukan perubahan. Jika konflik bersifat intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Jika konflik diwujudkan dalam bentuk kekerasan, maka perubahan struktural akan terjadi dengan tiba-tiba. Konflik juga dapat memperkuat solidaritas. Dalam masyarakat yang terancam disintegrasi, konflik menjadi kekuatan yang menyatukan dan mendorong aliansi dengan kelompok lain.

*****

Gejolak yang terjadi di Catalonia dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia. Negara ini juga dihadapkan persoalan yang sama. Misalnya, ekspresi kemerdekaan di Papua yang tak pernah luput dari perhatian. Bagi Pemerintah Indonesia, gerakan separatis tidak bisa dikompromikan. Namun, pemerintah tidak bisa mengabaikan cara-cara lunak dalam merespons separatisme Papua.

Selain melakukan dialog, Pemerintah Indonesia telah membebaskan sejumlah tahanan politik Papua. Pengampunan dari Presiden Joko Widodo itu bukan berarti membiarkan gerakan tersebut berkembang. Apalagi, tuntutan kemerdekaan seringkali memicu kekerasan antara aparat keamanan Indonesia dengan kelompok separatis. Kekerasan itu sudah berlangsung lebih dari separuh abad. Tak sedikit pula warga sipil yang menjadi korban.

Berkembangnya gerakan separatis itu tidak terlepas dari ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan rakyat Papua. Krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia di era revolusi, turut menurunkan kepercayaan rakyat Papua terhadap Indonesia.

Demikian pula di era Orde Baru. pemerintah lebih disibukkan mengatasi masalah keamanan, sementara pembangunan ekonomi dan sosial di Papua terabaikan. Masyarakat Papua pun kecewa. Penderitaan tak seharusnya mereka alami karena tanah yang ditempatinya memiliki kekayaan luar biasa.

Papua kaya akan mineral seperti emas, perak, dan tembaga. Cadangan total emas di Papua diperkirakan mencapai 2.878,6 juta ton. Belum lagi kekayaan hutan, laut Papua, dan kekayaan budayanya.

Kekayaan Papua hanya dinikmati segelintir pihak, yaitu perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional. Konflik pun sering terjadi lantaran terjadinya kesenjangan sosial. Etnis Papua yang latar belakang pendidikannya rendah, merasa cemburu dengan kemapanan para pendatang di Papua. Kekecewaan itu yang kemudian memunculkan kesadaran kolektif yang bercorak primordial, hingga akhirnya muncul tuntutan kemerdekaan.

Persoalan Papua yang begitu kompleks harus menjadi perhatian khusus. Pemerintah tak perlu mengutamakan pendekatan represif dalam menghadapi separatis. Cara yang egaliter dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Papua, lebih ampuh dalam meredam tuntutan merdeka.

Namun, salah satu cara yang ditempuh yakni penerapan Otonomi Khusus (Otsus), ternyata belum juga mengubah nasib rakyat Papua. Kemiskinan dan ketertinggalan masih menjadi realitas yang dialami masyarakat Papua. Wajar, jika desakan referendum pernah nyaring disuarakan ribuan warga Papua.

Pemerintah Indonesia baiknya lebih memusatkan pada upaya menekan resistensi kelompok separatisme dengan mengoptimalkan pendekatan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Resistensi yang disuarakan kelompok separatis mengindikasikan adanya tuntutan perubahan yang lebih bagi masa depan Papua. Resistensi yang muncul harus dikelola dengan baik lewat jalur dialog, yang ditindaklanjuti dengan keseriusan pemerintah membangun Papua. Jika hasil pembangunan dirasakan betul manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua, maka akan memperkuat nasionalisme masyarakat Papua.

Dalam menyelesaikan masalah Papua, pemerintah perlu terus mengoptimalkan pendekatan kesejahteraan, termasuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan Otsus yang sudah menghabiskan dana puluhan triliunan rupiah. Sepanjang tahun 2002-2015, dana Otsus mencapai hampir Rp53 triliun. Namun, pemanfaatan dana itu kurang berdampak bagi kesejahteraan rakyat Papua.

Otsus Papua merupakan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintahan di Papua yang diharapkan dapat melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua. Lewat pelaksanaan Otsus, diharap mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengakomodasi partisipasi masyarakat Papua sehingga berdaya dan mandiri, dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai orang Papua.

M. Yamin Panca Setia

Editor : M. Yamin Panca Setia | Sumber : AFP/Daily Mail/Reuters/Sky News/BBC/Al Jazeera
 
Seni & Hiburan
31 Des 16, 10:27 WIB | Dilihat : 453
Tan Sri SM Salim Johan Musik Melayu
05 Des 16, 16:14 WIB | Dilihat : 658
Sabdo Pandito Rakjat, Memotret Kegaduhan Bangsa
25 Nov 16, 22:15 WIB | Dilihat : 465
Sting Menebar Pesan Damai di Bataclan
17 Nov 16, 12:59 WIB | Dilihat : 879
Dedikasi Jackie Chan Berbuah Oscar
Selanjutnya
Ekonomi & Bisnis
01 Nov 17, 17:04 WIB | Dilihat : 1037
Jalan Panjang Pengaturan Transportasi Online di Indonesia
06 Okt 17, 14:55 WIB | Dilihat : 1169
Sistem dan Keunggulan
16 Jan 17, 22:32 WIB | Dilihat : 763
Samsung Dililit Krisis Lagi
08 Jan 17, 12:51 WIB | Dilihat : 475
Pramugari Vera dan Kemuliaan Melayani
Selanjutnya