Paradigma FORHATI, Gerakan Muslimah Cendekia Indonesia

Catatan Karita Al Kayla

PRESIDIUM Forum Alumni HMI Wati (Forhati) – KAHMI (Korps Alumni HMI), setidaknya seperti dalam pemberitaan media sampai penghujung April 2018, menarik diperhatikan. Presidium Forhati Nasional– Hasil Munas Forhati 2017 – Medan – telah menempatkan sosok organisasi alumni HMI-wati ini sebagai organisasi perempuan cendekia yang sadar posisi dan fungsinya.

Beragam kegiatan dilakukan organisasi ini. Mulai yang bersifat internal terkait dengan peningkatan spirit kewirausahaan dan penguatan konsolidasi, kegiatan senibudaya dan pendidikan politik, sampai aksi menindak-lanjuti seminar khas yang digelarnya terkait dengan LGBT (Lesbianisme Gay Biseksual dan Transgender), yang terkait dengan ketahanan keluarga.

Isu LGBT merupakan isu aktual yang terus trendi di berbagai negara berpenduduk muslim, khasnya Malaysia dan Indonesia.

Dalam hal isu LGBT, Presidium dan Pengurus Forhati telah melakukan aksi bersifat penetratif hipodermik.

Koordinator Presidium beserta pengurus Forhati, bergerak mendatangi seluruh kalangan yang berpotensi – secara konstitusional – menghambat pergerakan LGBT. Antara lain dengan mendatangi Ketua MPR – Zulkifli Hasan.  Meski posisi MPR tak seperti dulu lagi dan bukan sebagai lembaga tertinggi negara, MPR secara konstitusional merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang dapat berperan strategis dalam mempengaruhi kiprah politik kenegaraan.

Paling tidak, melalui Ketua MPR isu terkait dengan LGBT dapat terus terpelihara dan akan terus berkembang menjadi arus dan pusaran besar dalam dinamika politik kenegaraan.

Selepas itu, mereka mengunjungi Ketua DPR RI – Bambang Soesatyo yang institusinya berurusan langsung dan pernyempurnaan Undang Undang tentang KUHP yang sangat penting dan strategis. Meski posisi Ketua DPR lebih merupakan speaker, paling tidak lembaga ini, melalui fraksi-fraksinya telah lebih awal memperoleh early warning untuk tidak main-main dalam melihat fenomena LGBT yang langsung dan tak langsung dapat berpengaruh terhadap ketahanan nasional (mulai dari ketahanan keluarga).

Presidium dan pengurus Forhati Nasional, agaknya akan mendatangi seluruh kalangan, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dalam memperjuangkan jaminan negara atas ketahanan keluarga, melalui tindakan konstitusional. Antara lain, memasukkan gaya hidup LGBT sebagai pelanggaran perilaku berdampak pidana.

Forhati berkepentingan tentang hal ini, karena menurutnya, dampak yang ditimbulkan oleh perilaku LGBT bukan hanya menggerus dimensi budaya dan religiusitas keluarga Indonesia, melainkan lebih besar dari itu, karena terkait dengan dehumanisasi, pengingkaran terhadap nilai asasi manusia itu sendiri. (Baca Forhati : Berantas LGBT Cegah Kerusakan Bangsa)

Pemahaman ini menjadi menarik, karena Forhati masuk ke dalam substansi persoalan global dewasa ini, di mana nilai-nilai global dalam banyak hal di berbagai belahan bumi, bersinggungan dan bertentangan dengan nilai kearifan dan kecerdasan budaya masyarakat.

Hanifah menyampaikan berbagai gagasan dan pemikiran paradigmatis, bahwa melalui aksi-aksi tersebut, yang sesungguhnya sedang dilakukan adalah kuantum pemikiran dalam konteks perubahan minda (mindset) tentang organisasi kaum perempuan.

Forhati diharapkan, tidak terjebak pada sisikmelik politik praktis terkait dengan kuota perempuan di parlemen atau partai politik. Mereka melompat masuk ke dalam substansi tentang kualitas perempuan sebagai modal insan bagi bangsa ini. Modal insan yang dalam sudut pandang keadilan dan kesetaraan terkait dengan arus utama gender (gender mainstream) mempunyai kesetaraan peran, kendati berbeda dalam fungsi.

Organisasi ini, nampak berpegang pada prinsip eksistensi perempuan sebagai pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya, pilar utama keluarga, yang kualitasnya akan berpengaruh pada kualitas bangsa.  

Dalam konteks itu, maka Forhati berkepentingan melihat posisi dan peran perempuan sebagai subyek di seluruh aspek kehidupan (politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya). Terutama, karena kualifikasi setiap anggota Forhati adalah sebagai  kaum cendekia (insan akademis), kreator – inisiator – inovator (pencipta), family and social energizer (pengabdi), yang selamat dan menyelamatkan (bernafaskan islam), dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Di situ peran perempuan sebagai madrasatul ula’ sekaligus sebagai ummi dengan segala keutamaannya menjadi penting.

Itu sebabnya, peningkatan kualitas anggota Forhati, menjadi prioritas. Dan program Forhati mesti digagas dan dirancang (sampai action plan dan action) yang sesuai dengan keperluan dan tantangan dinamika perkembangan masyarakat, negara, bangsa lima tahun ke depan.

Forhati berkomitmen mendukung perjuangan anggotanya di seluruh lapangan dan aspek kehidupan. Bentuknya, antara lain melalui edukasi yang sistematik, sehingga keberadaan anggotanya di dunia politik, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi praercursor (pelopor) dan bukan pengekor. Termasuk membangun kesadaran anggota untuk tidak terjebak pada persoalan-persoalan terkait dengan rumors yang bisa menghanyutkan mereka kebiasaan buruk ghibah dan buhtan, apalagi terpanggang fitnah.

Anggota Forhati mesti tampil dengan persona dan pesonanya sebagai kaum cendekia yang selain cerdas, terampil, kompeten, dan profesional di bidangnya, juga berakhlak. Punya kehalusan budi.

Dalam kaitan itulah, Forhati mulai menggelar berbagai program yang terkait dengan dimensi kedalaman insaniah. Dimulai dengan aksi pergelaran seni budaya, puisi dan musik yang akan melibatkan sejumlah figur prominen, seperti Ibu Mufidah Yusuf Kalla, Ibu Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar, Ibu Susi Pudjiastuti, Ibu Siti Zuhro, Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Sandiaga Uno, dan lain-lain. Program ini bersifat kemitraan dengan lembaga di dalam Majelis Nasional KAHMI, yaitu Lembaga Seni dan Budaya.

Dari diskusi dengan Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Siti Zuhro dan Chusnul Mariah, serta bekerjasama dengan Lembaga Kajian Strategis KAHMI, Forhati menyiapkan program Sekolah Demokrasi Insan Cita. (Baca Selain Menyoal LGBT, Forhati Siapkan Sekolah Demokrasi)

Forhati tentu tak mungkin bekerja dan berjalan sendiri, perlu kerjasama, baik secara internal di lingkungan KAHMI, juga dengan kalangan di luar. Kerjasama ini bertolak dari pandangan, “Menghimpun yang terserak, mendekatkan yang jauh, mengkaribkan yang dekat, untuk saling memuliakan.”

Budaya kerja yang coba  diterapkan oleh Presidium Forhati Nasional dilihat dari pandangan Hanifah selaku koordinator, adalah Fast (cepat sekaligus firm), Organizment (terorganisasi baik, setiap kegiatan punya penanggungjawab dan ada ketuanya), Result oriented (berorientasi pada hasil tanpa mengabaikan proses), Honest (jujur sesuai dengan prinsip good governance),  Achievable (dapat dicapai sesuai dengan paramater keberhasilan yang disepakati, Trusty (keterpercayaan berbasis kinerja), Integrated (terpadu dan diwujudkan secara kolektif).

Nilai organisasi yang berkembang, terkesan: Fun (seluruh aktivitas Forhati harus dilakukan secara menyenangkan, tidak menjadi beban), Optimistic (sesuai prinsip Yakin Usaha Sampai), Right (tepat dan berbuah kebaikan), Humble (rendah hati : tak melayang kala disanjung, tak terhuyung kala dicerca), Actual (nyata, semua program dilakukan sebenar-benarnya), Transformative (mendoroang perubahan ke arah lebih baik), dan Indepth (mendalam, bukan sekadar kegiatan elementer).

Yang tak kalah menarik adalah, Presidium Forhati Nasional 2017-2022, belajar pada para senior Forhati yang meski dalam usia tak muda lagi, terus bersemangat mengembangkan program-program yang langsung terasakan di masyarakat. Antara lain program pendidikan dan program-program lain. Alhasil, apa yang dilakukannya, lebih banyak mengacu kepada amal kebajikan para senior, dan dia bersama anggota Presidium dan pengurus Forhati Nasional, menyempurnakan dan menggagas yang lebih terkini dan relevan dengan dinamika masyarakat.

Itulah paradigma Forhati yang saya lihat. Suatu gerakan muslimah cendekia Indonesia. |

Karita Al Kayla, pemerhati gerakan perempuan