Mufakat

DEMOKRASI di banyak negara menjadi pilihan sistem tata kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di antara berbagai sistem yang berlaku, demokrasi dengan segala kekurangannya, dipandang sebagai cara yang lebih pas.

Setiap negara mempunyai cara berbeda dalam mengekspresikan dan mempraktikan demokrasi, setiap negara dan bangsa berbeda cara.

Di negara-negara liberal, unjuk rasa atau demonstrasi dipakai sebagai jalan utama untuk mengekspresikan demokrasi. Bahkan disertai dengan tindakan anarki.

Bagi kita di Indonesia, sesuai dengan penegasan Pancasila sebagai five moral principles, manifestasi demokrasi adalah musyawarah atau mufakat. Sejumlah kearifan lokal bangsa ini, memandang penting mufakat.

Almarhum Prof. Dr. Riswanda Himawan, guru besar ilmu politik Universitas Gadjah Mada (2003), menukil beberapa contohnya. Antara lain: Meunyo ka mupakat, lampoih jeurat to peugala (Aceh); Purpar pande dorpi jumadihon to rapotna (Batak Toba); Fa'amate wozu li, Fa'atua daromah, Tasawo zinata mbawa namada, tebai tasawo zinata mbawada (Nias); Poangka-angkataka (Buton); Erne ro'eng (ase-kaem) kaeng one ngonggeng, porom pucum neka kutut, naim neka tadu (Manggarai, NTT); Wasimbataka babwerbrau bata baumda, arema babwatfo (Mpur, Papua).

Karena itulah, dikenal struktur yang saling menguatkan satu dengan lainnya, yang oleh Montesque disebut trias politika. Umpamanya Tigo Tungku Sajarangan (Minangkabau) atau Dewan Ade Pitu (Bugis, Bone).

Kini, ketika terlalu banyak kalangan memilih pola berdemokrasi yang berlaku di lingkungan negara dan bangsa lain, kita perlu ingatkan kembali hakekat demokrasi berbasis budaya dan peradaban kita: mufakat. Karena sesungguhnya tak ada persoalan yang tak bisa diselesaikan dengan mufakat.

Dalam pandangan Tom Atlee (2002), demokrasi baru justru berpijak pada mufakat, dialog berbagai kalangan untuk membantu rakyat secara keseluruhan, melampaui batas-batas perpsketif pribadi dan beresonansi satu dengan lainnya.

Pada dasarnya setiap kalangan yang berkomitmen terhadap demokrasi yang sungguh untuk membela kepentingan rakyat, saling terkait satu dengan lainnya. Mereka berpijak pada fakta, realitas, sehingga mampu melihat kepentingan dan deskripsi keberpihakan lebih luas, daripada sekadar kepentingan individu atau kelompok.

Karenanya demokrasi baru yang ditegakkan di atas mufakat dalam bentuk dialog kesetaraan, sangat memungkinkan seluruh kalangan membuat, merumuskan, dan mengikatkan komitmen atas visi bersama rakyat yang masuk akal. Visi yang perwujudannya berlangsung secara transgenerasi.

Meski tak ada larang untuk berunjuk rasa, jalan mufakat merupakan jalan terbaik dalam memanifestasikan demokrasi berbasis kearifan budaya dan peradaban bangsa ini. Apalagi ketika kita fahami, bahwa dalam berdemokrasi, tanggung jawab personal dan disiplin sosial menjadi bagian yang sangat penting.

Terkait dengan itulah jalan mufakat, dialog, merupakan jalan terbaik, yang memungkinkan seluruh kalangan yang berbeda pandangan dan bahkan posisi politik, dapat menyatakan pandangan dan pemikirannya masing-masing. Kemudian mempertemukan seluruh persamaan pendapat dalam suatu komitmen bersama, sekaligus menghormati masing-masing pendapat untuk tidak saling mengganggu satu dengan lainnya.

Dari seluruh pandangan itu, kita meyakini, bahwa mufakat merupakan bentuk kongkret demokrasi yang produktif. Dan mufakat hanya mungkin tercapai, bila demokrasi sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat jauh ke masa depan. Bukan kepentingan kelompok dan golongan yang bersifat sesaat.  Mari hidupkan kembali mufakat ! |