Mengubah Cara Pandang Atas Profesi Guru

| dilihat 280

Florence Tique

JANGAN menilai profesi guru (profesor) khasnya di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi dengan kalkulator. Apalagi menista mereka dengan mengatakan, "Makan gaji buta." Pandemi global mesti mengubah cara pandang kita tentang profesi guru.

Lebih dari lima bulan terakhir, ketika berlangsung pemabatan sosial berskala besar diberlakukan dan terus berkelanjutan, akibat kurva pandemi terus meningkat dan tidak melandai, guru terpenjara oleh begitu banyak masalah yang menguras pikiran dan batin mereka.

Guru terpenjara oleh kebingungan Menteri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon perubahan drastis pola interaksi dan komunikasi sosial akibat protokol untuk menghadang pandemi. Terutama berkaitan dengan perubahan kurikulum.

Guru juga terpenjara oleh leletnya pemerintah dalam merespon keadaan harus melakukan sistem pembelajaran jarak jauh, karena sebagai negara archipelago, tingkat ketimpangan wilayah, ketimpangan sosial dan ekonomi, dan ketimpangan budaya (terutama dalam adaptasi teknologi) masih lebar.

Adalah fakta di lapangan, bahwa cara menangani pandemi -- secara nasional -- selalu berubah-ubah, sehingga memperpanjang katidak-pastian, kontra kepentingan selalu mengemuka dalam memutuskan penyelesaian masalah.

Tidak ada keberanian serentak dan serempak, misalnya, untuk memilih penyelesaian krisis kesehatan sebagai prioritas utama, dan jalan penyelesaian yang ditempuh adalah jalan penyelesaian masalah paralel, yang hasilnya, juga berbuah hasil yang setengah-setengah.

Dominasi kepentingan politik dan ekonomi, termasuk memanfaatkan situasi pandemi untuk 'mencuri adegan' -- seperti kasus pengesahan Undang Undang Minerba, tak kan pernah bisa ditutupi.

Para guru sesuai dengan panduan silabus kurikulum dan dalam konteks mempertahankan keseimbangan didaktis dan pedagogis, menghadapi realitas sosial yang tak mudah: kelelahan virtual di kalangan anak didiknya.

Untuk menghibur hati, kita boleh mengatakan, bahwa masalah semacam ini, dihadapi tak hanya oleh Indonesia. Di sejumlah negara yang sistem pendidikan dan persekolahannya lebih baik, guru juga menghadapi masalah.

Di Perancis, misalnya. Di negerinya Napoleon, yang juga sempoyongan menghadapi kasus pandemi global ini, meski secara berangsur-angsur sudah menuju ke pemulihan sistem pembelajaran tatap muka, baru sekitar 40 persen guru yang melakoni proses belajar mengajar langsung di depan kelas.

Berbagai media Perancis, terutama media arus prima, seperti TF1 lewat jurnalisnya, Anne-Claire Coudray sejak Juni 2020 lalu kerap mengabarkan perkembangan guru yang kembali ke depan kelas, rata-rata 5 persen per bulan. Dari 40 persen di bulan Mei menjadi 55 persen di bulan Agustus.

Situasi ini, seperti halnya di Indonesia, menyebabkan kegalauan orang tua. Di Indonesia, kegalauan itu kian menjadi, ketika hadir kebijakan terbatas tentang konser musik, pembukaan super market, pasar, pusat pertokoan dan perdagangan yang dibuka bertahap.

Pertanyaannya juga mirip, mengapa ketika bioskop berbagai rumah ibadat, sentra perdagangan, sentra olahraga ruang tertutup dan ruang terbuka sebagai sentra sosial masyarakat didesak untuk dibuka dan aktif kembali, pada saat yang bersamaan sekolah dan kampus belum.

Kementerian Pendidikan Perancis, sampai akhir Juli 2020, masih memberi toleransi atas lambatnya jumlah guru yang kembali ke ruang kelas, dengan menerapkan protokol kesehatan dengan aturan ketat jarak sosial dan mencegah pembukaan kembali sejumlah kelas untuk saat ini.

Sekira 40 persen profesor di tingkat pendidikan menengah, masih berada dalam situasi rawan. Khasnya, mereka yang tinggal dengan orang yang rentan atau bahkan mereka yang harus menjaga anaknya dan tetap bekerja secara telework.

 Secara bertahap, diperkirakan sampai akhir tahun 2020, dalam studi internal Snuipp - FSU (asosiasi guru - mayoritas di pendidikan dasar) jumlah guru sekolah yang masih melakukan karantina -- karena alasan pribadi (kesehatan, orang-orang terkasih yang rentan) hanya 10 persen.

Sophie Venetitay, dari Snes (asosiasi guru - mayoritas di pendidikan menengah), mengungkapkan 40 persen anggotanya, masih memilih melakukan teleworking, mengajar secara virtual dengan melakukan penyesuaian target pencapaian dengan melakukan evaluasi atas silabus kurikulum. Termasuk melakukan evaluasi atas fasilitas telework - terutama peningkatan kualitas frekuensi dan jaringan internet.

Masing-masing asosiasi guru dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi dilibatkan oleh Kementerian Pendidikan untuk merumuskan rancang kebijakan (policy design) sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif. Tanpa mengabaikan target capaian program pendidikan.

Kementerian Pendidikan Nasional, memasang standar toleransi, 35 persen guru mengajar secara teleworking, dan mulai menyigi distribusi antara mereka yang harus tinggal di rumah karena kelasnya belum dibuka kembali, dan mereka yang memiliki counter- indikasi.

Kementerian Pendidikan juga jelas memprediksi, di akhir tahun, tingkat guru yang benar-benar tidak hadir di depan kelas, sekitar 5 persen secara nasional. Yaitu, guru yang memang 'dilarang bekerja' secara fisik di depan kelas  karena alasan kesehatan, dan mereka yang tidak memberikan alasan yang sah, memilih jalan  "putus hubungan" dengan sekolah.

Francette Popineau, dari Snuipp, mengemukakan, antara para profesor (guru) yang kembali ke depan kelas, beberapa di antaranya, juga terus memberikan pengajaran virtual.

Pilihan ini ditempuh untuk tetap menjaga keseimbangan dan stabilisasi menjaga proses belajar mengajar yang tetap menggembirakan. Tidak memberikan tekanan psikologis dan psikis bagi guru dan siswa. Asosiasi guru dan Kementerian Pendidikaan menerapkan pola rotasi dan giliran, sesuai peraturan perundang-undangan.

Kalangan pendiodik Perancis, tak menyalahkan Neil Ferguson, ahli epidemiologi Inggris Neil Ferguson yang dianggap sebagai pencetus awal gagasan yang telah mendorong banyak negara mengambil kebijakan lockdown.

Gagasan Ferguson di sekitar bulan Februari - Maret 2020, itu didasarkan oleh model matematika yang memprediksi jumlah kematian akibat pandemi Covid-19.

Tak ada guru di manapun di dunia, yang tega meninggalkan muridnya. Bahkan di masa pandemi, mereka 'mengunjungi' para siswanya secara virtual, tentu tak bisa sepenuhnya menghadirkan atmosfir interaksi sosial, termasuk keriangan ke dalam frame media virtual. Kalau ada guru yang tega meninggalkan siswanya, dia pasti profesor kumpeu.

Jangan pernah mengkonversi nilai guru dengan angka-angka di lembar atau kepeng mata uang, karena secara profesional, nilai profesi mereka tak ternilai, dan tak seorang pun yang bisa membayar apalagi membeli kepala guru.

Kalau ada guru yang bisa dinilai dengan angka-angka dalam mata uang, dan bisa dibeli isi kepalanya, pasti dia bukan guru profesional. Pastilah dia, buruh di pabrik besar bernama sekolah atau universitas.

Mereka tidak pernah mendidik para siswanya, karena yang dia lakukan hanya menyampaikan apa yang tertulis dalam buku teks kepada muridnya atau mendistribusikan buku teks dan sitasi buku ajar kepada muridnya.

Masih terlalu banyak guru yang bertanggungjawab kepada profesinya, meski nasib mereka -- termasuk guru honorer -- sering dalam ketidakpastian.. |

Editor : Sem Haesy | Sumber : berbagai sumber
 
Humaniora
26 Sep 20, 06:38 WIB | Dilihat : 105
Memelihara Harapan
22 Sep 20, 14:32 WIB | Dilihat : 83
Monopoli Pikiran
10 Sep 20, 19:31 WIB | Dilihat : 297
Getar Good Voice Rasil
Selanjutnya
Sporta
23 Agt 20, 12:51 WIB | Dilihat : 300
Anggur Hijau Douro untuk Bayern Munchen
22 Okt 19, 13:15 WIB | Dilihat : 1236
Pertamax Turbo Ajak Konsumen ke Sirkuit F2 Abu Dabi
03 Sep 18, 12:41 WIB | Dilihat : 2101
Olahraga dan Pelukan Pemersatu
Selanjutnya