Kawasan Perbatasan

Menggali Potensi Kawasan Terisolasi

| dilihat 709

AKARPADINEWS.COM | KETIKA mengunjungi Entikong, Kalimantan Barat, Desember 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa prihatin dengan kondisi pos di kawasan perbatasan dengan Malaysia itu. Jokowi mengilustrasikan kantor Imigrasi, Karantina, dan Beacukai di Entikong seperti kandang.

Jokowi lalu memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meruntuhkan infrastruktur tersebut. Dia pun memberikan waktu dua tahun untuk membangun gedung yang lebih baik. Kini, di kawasan itu telah terbangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato pada acara perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke-44, di Jakarta, Selasa (10/1). Untuk lebih menyakinkan, di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sejumlah petinggi lembaga negara, dan kader PDIP, Jokowi menyertakan foto-foto PLBN yang bulan lalu diresmikannya itu. Cukup terlihat "wah".

Jokowi menegaskan, pembangunan itu bukan karena ingin terlihat mewah. Namun, karena kawasan perbatasan merupakan etalase terdepan negara Indonesia. "Yang menjadi kebanggaan, harga diri, dan martabat kita. Dan, sebulan yang lalu sudah diresmikan."

Jokowi menyebut, kondisi kantor di Entikong itu, kini jauh lebih baik dibandingkan milik Malaysia. "Silakan kalau bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian ingin membandingkan, yang di sana (Malaysia) dengan yang di sini, milik kita, saya jamin, lima kali lebih baik dibanding yang di sana."

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga prihatin dengan kondisi pos di wilayah perbatasan, Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste. Jokowi menyebut, kondisinya tidak lebih baik dibandingkan kantor kelurahan.

Saat ini, sambil memperlihatkan foto-foto, Jokowi menyatakan, kondisinya jauh lebih baik dibandingkan kantor milik negara tetangga. "Minimal tiga kali lebih baik." Warga Indonesia yang ada di Kabupaten Belu, Atambua, dulu sering berfoto di gedung milik negara tetangga. "Sekarang, orang-orang di sana (Timor Leste), fotonya di tempat kita."

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memaparkan upaya pemerintah membangun pulau-pulau kecil dan terdepan. Di Pulau Miangas misalnya, telah dibangun bandara kecil. Presiden ingin bandara di pulau yang dihuni 200 kepala keluarga (KK) tersebut berfungsi. "Harus ada (penerbangan) karena ini adalah pulau terdepan bangsa kita," ucapnya. Bandara Miangas itu memiliki landasan sepanjang 1.400 meter x 30 meter. Pembangunannya menghabiskan biaya Rp320 miliar.

Demikian pula di Pulau Natuna. Di pulau itu, telah diperpanjang runway, yang diharapkan dapat memacu tumbuhnya industri kawasan. Jokowi berharap, pada pertengahan tahun ini, pembangunannya selesai. "Inilah pemerataan. Kita mulai dari pulau-pulau terdepan, pinggiran, dan dari desa. Karena potensi yang ada perlu dikembangkan."

Patut diapresiasi ikhtiar pemerintah dalam membangun infrastruktur tersebut. Memang sudah seharusnya, kawasan perbatasan yang menjadi gerbang negara ditata dengan baik. Karena, kawasan perbatasan merupakan wilayah kedaulatan. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan mencegah gangguan, khususnya dari pihak eksternal yang berkepentingan terhadap wilayah negara.

Kawasan perbatasan yang umumnya terisolasi, memiliki makna esensi, baik secara geografis, hukum, politik maupun ekonomi. Secara geografis, batas wilayah merupakan penanda luas wilayah suatu negara, baik darat, laut, maupun udara. Dari sisi hukum, wilayah perbatasan merupakan wilayah berlakunya hukum nasional suatu negara. Sementara dari aspek politik, batas-batas wilayah merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi satu negara atas wilayahnya. Dan, secara ekonomi, kawasan perbatasan dengan potensi sumberdaya alamnya, dikelola oleh negara demi kemakmuran masyarakatnya.

Dari makna esensi itu, tidak cukup dengan membangun infrastruktur pemerintah saja. Hal yang paling penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Jika kesejahteraan dirasakan masyarakat di kawasan perbatasan, maka dengan sendirinya akan tumbuh nasionalisme dan kebanggaan terhadap warga negara Indonesia. Kesetiaan terhadap negara itu yang menjadikan masyarakat akan setia mengamankan sejengkal tanah dari ancaman yang mengusik kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk menyediakan infrastruktur publik seperti jalan, pasar, telekomunikasi, sarana prasarana kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan), termasuk memberdayakan masyarakat perbatasan agar mampu mengelola potensi sumberdaya alam di kawasan tersebut. Dengan begitu, akan memacu dinamika perekonomian setempat yang pada akhirnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya, kawasan perbatasan memiliki potensi cukup besar. Kalimantan misalnya, memiliki hutan yang sangat luas. Belum lagi lahan-lahan yang dapat dikelola untuk pertanian, perkebunan maupun peternakan. Potensi kekayaan alam juga dapat dikelola menjadi kawasan pariwisata. Di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimatan Utara, yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia, misalnya.

Kecamatan Krayan merupakan penghasil beras terbesar di Nunukan, yaitu beras adan yang merupakan padi unggul organik, yang banyak dipasarkan ke Malaysia dan Brunei. Daerah ini juga memiliki komoditi unik yaitu garam gunung hasil dari pengolahan sumur air bergaram.

Sebagian wilayah kecamatan ini berupa Taman Nasional Kayan Mentarang yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Keaslian alam ini yang berpadu dengan kearifan Suku Dayak dalam mengelola alam menjadikan daerah Krayan sering menjadi pusat penelitian sejumlah lembaga nirlaba internasional dan berpotensi menjadi daerah tujuan pariwisata. Di kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Long Pujungan dan Lumbis, menyimpan potensi emas, batubara, minyak bumi, uranium, , air raksa, gypsum, mika, dan sebagainya. Potensi itu ada yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat sekitar. Sedangkan di Long Pahangai dilakukan oleh perusahaan besar dalam bentuk konsesi.

Di samping menghasilkan kayu, terdapat pula hasil hutan nonkayu dan berbagai keanekaragaman hayati. Beberapa areal hutan juga telah dikonversi menjadi kawasan perkebunan yang dikelola beberapa perusahaan swasta nasional dan Malaysia. Terdapat pula perkebunan rakyat yang mengelola lada, kopi, dan coklat.

Belum lagi potensi perikanan, di mana kawasan perbatasan di Kalimantan merupakan hulu Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam. Sementara, potensi wisata di kawasan itu adalah Taman Nasional Betung Karihun dan Taman Nasional Danau Sentarum.

Namun, potensi itu kurang dioptimalisasikan karena keterbatasan infrastruktur. Transportasi hanya dapat melalui sungai yang kondisinya pasang surut dan transportasi udara yang beroperasi secara terbatas.

Berbeda halnya dengan kawasan perbatasan perairan RI-Palau, khususnya di sekitar Raja Ampat. Kegiatan masyarakat di sana sebagian adalah nelayan, budidaya ikan, dan indutri pengolahan yang masih dalam skala kecil, dengan teknologi penangkapan dan pengolahan yang sederhana. Di sana, dikembangkan industri pengolahan ikan asin, pengolahan rumput laut, pembuatan tepung sagu, pembuatan furniture serta jasa perbengkelan kapal motor lainnya.

Namun, sarana transportasi di kawasan itu masih belum memadai sehingga kurang mendukung kelancaran mobilitas manusia dan barang dalam pulau maupuan antar pulau. Ini karena kondisi geografisnya adalah kepulauan yang banyak dan tersebar.

Kawasan perairan itu memiliki hamparan terumbu karang yang luas sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dan perikanan. Potensi ikan karang di perairan di sana cukup besar dan memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Misalnya, ikan jenis pelagis (tuna, cakalang, kembung, tongkol dan tenggiri), ikan karang (ikan ekor kuning, ikan pisang-pisang, ikan napoleon, ikan kakatua, kerapu, kakap dan baronang) dan udang karang (lobster, kepiting dan rajungan).

Kawasan perbatasan di sana juga terdapat Pantai Jamursba Medi di Papua Barat, Kabupaten Tambrauw, tepatnya di daerah kepala burung Papua. Pantai itu paling banyak dikunjungi berbagai jenis penyu dan menjadi tempat peneluran Penyu Belimbing. Dan, masih banyak kawasan perbatasan lain yang memiliki potensi luar biasa yang jika dikelola dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Karenanya, adalah sangat tepat jika paradigma pembangunan kawasan perbatasan, tidak sekadar mengutamakan keamanan (security approach). Namun, yang paling esensial adalah pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan mengolah potensi yang ada, disertai dengan dukungan infrastruktur, modal, pasar, dan sebagainya, yang difasilitasi pemerintah.  

******

Pengembangan wilayah perbatasan harus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai bukti kehadiran negara dalam mensejahterakan setiap warga negara di setiap wilayah Indonesia.

Jangan sampai peristiwa tahun 2002 terjadi lagi, di mana Mahkamah Arbitrase Internasional mengalahkan Indonesia dalam sengketa wilayah di Pulau Sipadan-Ligitan dengan Malaysia. Itu tidak terlepas dari pembiaran yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengelola kawasan itu. Putusan pengadilan yang menyatakan, kedua pulau itu milik Malaysia tentu merugikan kedaulatan Indonesia. Apalagi, dua pulau tersebut memiliki fungsi strategis dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagai garis depan penangkal infiltrasi dan agitasi kekuatan asing.

Di beberapa wilayah perbatasan, aktivitas perekonomian memang lebih dinamis di wilayah negara tetangga. Di Pulau Sebatik misalnya. Pulau seluas 247,5 kilometer persegi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Di bagian utara yang merupakan wilayah Malaysia, lebih maju daripada kawasan selatan di wilayah Indonesia.

Di Sebatik, kegiatan perekonomian masyarakatnya masih didominasi produk-produk dari Malaysia. Misalnya, untuk membeli gas LPG, masyarakat di sana memilih Petronas, daripada dari Pertamina.

Produk pertanian, perkebunan, maupun perikanan juga banyak dipasarkan ke Malaysia. Karena, pasar yang berada di Tawau, Malaysia, lebih dekat daripada harus ke Tarakan, Indonesia.

Aktivitas pertanian di Tawau pun lebih produktif. Karena, Pemerintah Malaysia memfasilitasi petani dengan menyediakan sarana pertanian dan pasar. Sebagian petani di Sebatik, sudah mengadopsi cara berocok tanam secara modern. Namun, masih menggunakan peralatan yang sederhana sehingga kurang efektif dalam meningkatkan produksi pertanian.

Kondisi transportasi juga belum memadai. Jumlah angkutan umum masih terbatas. Biaya transportasi juga cukup mahal lantaran harus menempuh perjalanan yang cukup jauh ke pusat perekonomian. Demikian pula angkutan laut yang minim beroperasi untuk mengantarkan warga ke Nunukan.

Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Kalimantan Paulus Murang seperti dikutip Antara (4/8/2016) mencontohkan, perjalanan dari Desa Sumantipal lewat Sungai Sumantipal, Kalimantan Utara, menuju Nunukan, membutuhkan waktu tiga jam dengan menggunakan ketinting atau perahu kayu.

Biaya yang dikeluarkan cukup besar. Bisa mencapai lebih dari Rp5 juta untuk membeli solar dan menyewa ketinting. Sementara jika melewati jalur darat, sangat tidak mungkin dilakukan karena jaraknya mencapai 155 kilometer. Sarana komunikasi juga terbatas. Informasi yang dominan diterima masyarakat adalah siaran televisi negara tetangga. Karena, siaran televisi Indonesia sinyalnya buruk. Segala keterbatasan itu yang menyebabkan warga di kawasan tersebut masih hidup miskin, pendidikannya rendah, dan kesehatan yang buruk.

Kondisi masyarakat di sepanjang perbatasan RI dan Papua Nugini (PNG) juga umumnya masih miskin dan tertinggal. Di Kabupaten Pegunungan Bintang misalnya. Warga yang menetap di sana masih terbelakang. Kendala geografis menjadi penyebab sulitnya pemerintah melakukan pembangunan. Kawasan itu hanya bisa dicapai dengan pesawat terbang. Di bagian selatan, ada Kabupaten Boven Digoel yang dapat dijangkau lewat sungai.

Selain keterbatasan infrastruktur jalan dan kondisi geografis, sulit berkembangnya kawasan-kawasan itu karena minimnya kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi yang ada. Belum lagi keterbatasan dukungan fasilitas kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan sebagainya). Termasuk, ketersediaan dokter, bidan, petugas gizi (tenaga kesehatan), guru, penyuluh pertanian, dan pelaku pemberdayaan.

Ancaman

Kurangnya dukungan Pemerintah Indonesia itu tentu bisa dimanfaatkan otoritas negara tetangga untuk mendapatkan dukungan masyarakat di perbatasan. Menurut Paulus, pemerintah Negeri Jiran, melakukan cara-cara kekeluargaan terhadap masyarakat Indonesia di perbatasan. Dengan memberikan dukungan infrastruktur, akses pasar, dan sebagainya, tentu akan mempengarui pandangan dan sikap warga Indonesia di perbatasan. Mereka akan merasa lebih diperhatikan oleh Pemerintah Malaysia daripada Pemerintah Indonesia. Jika persepsi itu muncul dan menguat di benak masyarakat, maka tak menutup kemungkinan, mereka menjadi warga negara Malaysia.

Lalu, ketika perundingan antarpemerintah kedua negara tidak menghasilkan kesepakatan, maka persoalan itu akan dibawa ke Mahkamah Arbritase Internasional. Dan, mahkamah kemungkinan memenangkan Malaysia dalam sengketa wilayah dengan Indonesia karena dianggap lebih aktif mengelola kawasan yang disengketakan dan mendapatkan dukungan masyarakat perbatasan.

Di Pulau Sebatik, desa-desa di bantaran Sungai Sinapad dan Sungai Sumantipal, titik B.2700-B.3100 (Lumbis Ogong) dan titik C.500-C.600 yang jauh dari pusat kota Kabupaten Nunukan, hingga saat ini masih dipersengketakan (outstanding boundary problems/OBP) antara Indonesia dengan Malaysia.

Kehidupan masyarakat di wilayah OBP itu hingga masih memperlihatkan identitas Indonesia. Itu terlihat dari penggunaan bahasa, adat istiadat hingga penetapan nama wilayah. Namun, pengabaian dukungan dari pemerintah, bisa melunturkan nasionalisme mereka. Sebelumnya, sempat ramai pemberitaan jika Malaysia akan membangun 28 desa di sepanjang Sungai Sumantipal dan Sinapad seluas 154.000 hektare. Lalu, muncul isu jika Malaysia akan segera mengklaim desa-desa itu.

Menurut Paulus, tidak bisa melarang Malaysia membangun di wilayah sengketa di Sungai Sumantipal dan Sinapad karena merupakan wilayah yang diserahkan Belanda kepada Inggris sekitar tahun 1930. Karena itu, Paulus mendesak Pemerintah Indonesia meneruskan pembangunan wilayah perbatasan, menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar, dan menyediakan perumahan, sarana pendidikan dan infrastruktur jalan menuju kota.

Secara umum, ketersediaan infrastruktur di wilayah perbatasan masih memperihatinkan. Akibatnya, aktivitas sosial dan ekonomi di sana sulit berkembang. Kondisi tersebut tentu tidak dapat dibiarkan karena berpotensi mengancam kedaulatan negara.

Namun, pemerintah juga dihadapkan keterbatasan anggaran. Tidak sedikit anggaran dikeluarkan untuk membangun infrastruktur di kawasan perbatasan yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia. Dibutuhkan pula penguatan sinergi dan koordinasi masing-masing institusi pemerintah yang terkait, dalam merealisasikan program pembangunan di kawasan perbatasan.

Semua stakeholders yang terlibat dalam pengembangan kawasan perbatasan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, harus memperkuat sinergi. Perlu diperkuat sinkronisasi antar kementerian teknis, baik di pusat maupun daerah, khususnya dalam menyusun dan mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Belum lagi persoalan konflik kepentingan, antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam mengelola potensi di wilayah perbatasan.

Apapun kendalanya, menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah memangkas disparitas pembangunan infrastruktur secara menyeluruh di wilayah perbatasan. Jika tidak dipangkas, maka jangan menyalahkan masyarakat yang berdomisili di perbatasan, lebih suka berintegrasi dan berniaga ke wilayah negara tetangga.

Keterbatasan anggaran bisa disiasati dengan menentukan skala prioritas yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan upaya menarik investasi ke kawasan tersebut.

Hilangnya Wilayah

Persoalan di kawasan perbatasan, baik darat maupun laut, berbeda-beda karena masing-masing kawasan memiliki sifat dan karakteristik, baik secara geografis, ketersediaan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Belum lagi masalah gangguan keamanan. Kondisi geografis yang begitu luas, tentu menyulitkan TNI/Polri melakukan pemantauan. Selain itu, keterbatasan peralatan dan teknologi untuk mendukung kegiatan pengamanan wilayah perbatasan.

Dukungan peralatan dan teknologi sangat penting guna menghalau gangguan keamanan di kawasan perbatasan dapat berasal dari internal dan eksternal. Ancaman internal berupa pemberontakan dan konflik komunal. Ancaman eksternal berasal dari negara lain. Dalam konteks ini, upaya penting yang harus terus dilakukan adalah memastikan kesepakatan garis batas dengan negara-negara tetangga.

Namun, itu tidak mudah, karena masing-masing negara memiliki persepsi dan alasan yang disertai dengan bukti berbeda-beda yang dijadikan alat untuk memperkuat klaim kepemilikan di wilayah perbatasan. Namun, jika perundingan menghasilkan kesepakatan dan diratifikasi, maka kegiatan penjagaan dan pengelolaan kawasan perbatasan akan lebih mudah.

Masalah lainnya adalah penegakan hukum. Perbedaan sistem hukum antarnegara kadang menyulitkan untuk menegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Karenanya, perlu kepastian hukum yang dipakai bersama untuk menyelesaikan setiap pelanggaran hukum di kawasan perbatasan.

Status wilayah di sebuah negara dapat hilang karena faktor ekonomi, politik, hukum dan bencana alam. Secara ekonomi, suatu wilayah pulau-pulau kecil di suatu negara dapat dinyatakan hilang jika dikelola oleh negara lain.

Pulau-pulau kecil tersebut bisa saja dikelola secara legal dari pemerintah Indonesia, misalnya dengan cara menyewa atau kerjasama. Bisa pula dinyatakan hilang jika secara ekonomi nampak didominasi produk-produk perdagangan dari negara tetangga. Dalam konteks politik, suatu pulau kecil di perbatasan dapat dikatakan hilang apabila masyarakat yang menghuninya lebih mengakui pemerintah negara tetangga daripada pemerintah negaranya sendiri.

Dan, secara hukum, pulau-pulau kecil di perbatasan dapat dinyatakan hilang apabila ada keputusan hukum internasional yang menyatakan, pulau-pulau kecil tersebut merupakan milik negara lain. Suatu pulau juga dikatakan hilang akibat bencana alam yang menenggelamkan keberadaan pulau kecil tersebut seperti abrasi dan gempa bumi.

Mungkin, lantaran itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menentang rencana pemerintah yang mengizinkan negara lain menamai pulau-pulau di Indonesia dengan dalih mendapatkan investasi. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu tak bisa membayangkan jika pulau-pulau yang belum memiliki nama itu diberikan nama Pulau Hitler atau Pulau Escobar. "Jangan karena demi investasi, menggadaikan kedaulatan," kata Fadli.

Dia lalu mengutip UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tidak mengenal hak pengelolaan pulau. Namun, hanya mengatur mengenai hak pengusahaan perairan pesisir (HP3), yaitu hak pengelolaan atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, baik yang berada di atas permukaan laut maupun permukaan dasar laut

Aturan HP3 pun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 karena mengurangi hak penguasaan negara dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu, Fadli menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 tahun 2010, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar hanya bisa dilakukan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ada investor Jepang tertarik mengelola, bahkan ingin menamai pulau di Indonesia dengan tujuan investasi. Kepada pers di Jakarta, Senin (9/1) lalu, Luhut mempersilakan. "Silakan saja bikin kampung di sana. Tetapi, tidak akan pernah jual pulau itu," katanya. Luhut juga menawarkan pulau-pulau eksotik lainnya untuk bisa dikelola Jepang, termasuk diberi nama oleh Negeri Sakura.

Menurut dia, masih ada sekitar 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Namun, pemberian nama pulau Indonesia oleh Jepang itu tidak berarti pemerintah menjual pulau tersebut kepada asing. "Apalah sebuah nama, yang penting registered (terdaftar) punya Indonesia, dicap Kementerian Dalam negeri dan mengikuti aturan Indonesia," ujarnya. | M. Yamin Panca Setia

Editor : M. Yamin Panca Setia | Sumber : Antara/Berbagai Sumber
 
Humaniora
17 Nov 17, 08:48 WIB | Dilihat : 373
DOA ISTERI
17 Nov 17, 06:31 WIB | Dilihat : 220
Ambisius
10 Nov 17, 21:21 WIB | Dilihat : 1931
Balas Dendam Deddy Mizwar Berbuah 3 Gelar Akademik
10 Nov 17, 10:07 WIB | Dilihat : 621
Bercermin dari Pahlawan
Selanjutnya
Sainstek
10 Jan 17, 15:25 WIB | Dilihat : 152
Honda Kembangkan Teknologi Motor Pintar
23 Des 16, 05:31 WIB | Dilihat : 272
Menanti Kehadiran Penghasil Listrik Berteknologi Nano
16 Des 16, 07:34 WIB | Dilihat : 390
Oasis, Mobil Unik dengan Kebun Mini
11 Nov 16, 14:21 WIB | Dilihat : 877
Motochimp, Si Mungil yang Unik
Selanjutnya