Keteladanan Mar'ie Muhammad

AKARPADINEWS.COM | MAR'IE Muhammad menghembuskan nafas terakhir. Minggu (11/12) dini hari, Menteri Keuangan di era Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (1988-1993) itu, tak lagi kuasa menghadapi sakit radang paru-paru yang sudah sekian lama mendera.

Di usia 77 tahun, Mar'ie menghadap Sang Khalik saat masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta. Almarhum meninggalkan istri, Ayu Resmayati dan tiga anak, Rifki Muhammad, Rifina Muhammad, dan Rahmasari Muhammad. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Taman Brawijaya III, Nomor 139, Cipete Utara, Kebayoran Baru. Lalu, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir setelah disalatkan di Masjid Al Azhar usai Sholat Dzuhur.

Sejumlah tokoh melayat ke rumah duka. Mereka di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla dan isteri, Mufidah Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, mantan Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Haryono Suyono, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad.

Nampak pula mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tufiqurrahman Ruki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqqie, mantan Menteri Penerangan Harmoko, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Miranda S Goeltom, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, dan sebagainya.

Kepergian Mar'ie menjadi duka bagi bangsa ini. Ekonom yang tumbuh di ranah pergerakan mahasiswa itu dikenang memegang teguh integritas. Dia bersih dari korupsi dan berperan besar dalam mereformasi sektor perekonomian bangsa yang pernah berantakan lantaran korupsi, kolusi dan nepotisme (KNN) di era Orde Baru.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 1964-1966 itu memilih jalur birokrasi untuk mengabdi. Di tahun 1969, Mar'ie meniti karir sebagai abdi negara di Kementerian Keuangan. Dia pernah ditugaskan di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Kementerian Keuangan hingga tahun 1972.

Lalu, pada tahun 1972 hingga 1988, dia mengabdi di Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Keuangan, dengan jabatan terakhir sebagai direktur. Di tahun 1988-1993, Marie dipercaya menjabat Direktur Jenderal Pajak.

Sepak terjangnya di birokrasi menuai apresiasi. 17 Maret 1993, Mar’ie diangkat oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Pembangunan VI. Saat berada di lingkaran kekuasaan, Ma'rie bukan sosok yang antiperubahan. Dia juga lurus dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara. Dia mendorong pentingnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Terobosan yang dilakukannya saat menjadi Menteri Keuangan diperlihatkan saat menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas lantaran terlalu besar. Dia juga pernah menentang pembelian kapal yang anggarannya diusulkan Menteri Negara Riset dan Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie. Dalam laporan Majalah Tempo, Rubrik Ekonomi dan Bisnis, 4 Juni 1994, yang berjudul: Jerman Punya Kapal, Indonesia Punya Beban, Mar'ie mengungkapkan keberatannya dengan pembelian kapal yang disodorkan Habibie karena anggarannya membengkak 62 kali. Marie menolak biaya perbaikan dan penyeberangan kapal yang mencapai US$769 juta.

Keberatan Mar'ie itu direspons Habibie, dengan menurunkan anggarannya menjadi US$600 juta. Tetapi, Mar'ie tetap menolak. Tatkala Habibie menurunkan lagi menjadi US$400 juta, Mar'ie kembali menolak. Habibie pun menolak tudingan jika kapal-kapal yang dibeli seperti besi tua. Menurut Habibie, kapal-kapal itu sangat layak dan siap tempur (Dari Soekarno Sampai SBY, Tjipta Lesmana, 2009).

Mengutip laman Kementerian Keuangan, saat krisis moneter melanda Indonesia tahun 1998, Mar'ie berupaya keras mengatasi kredit macet dengan empat jurus penyehatan bank yakni: meningkatkan kolektibilitas kredit yang telah disalurkan, pemberian kredit harus benar-benar berdasarkan kaidah perbankan yang sehat, setiap kredit yang diberikan harus benar-benar diawasi penggunaannya tanpa mencampuri masalah intern penerima kredit, dan menurunkan biaya overhead.

Dan, yang sangat diapresiasi selama menjadi Menteri Keuangan, di awal tahun 1997, Indonesia pernah menjadi pelopor bidang perekonomian di Asia Tenggara. Perekonomian Indonesia memang pernah berkibar di tahun 1990-an. Meski bergerak fluktuatif, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 1991-1994, mencapai di atas enam persen. Di sepanjang tahun 1990 dan 1991, pertumbuhan ekonomi tercatat hingga 6,95 persen. Di tahun 1992 mengalami penurunan menjadi 6,46 persen. Namun, pada tahun 1993, pertumbuhan ekonomi kembali naik menjadi 6,50 persen dan tahun 1994 menjadi 7,54 persen.

Bahkan, di tahun 1995, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8,22 persen. Memasuki tahun berikutnya, perekonomian Indonesia menunjukan kinerja yang menurun. Di tahun 1996, pertumbuhan ekonomi turun 0,4 persen menjadi sebesar 7,82 persen. Dan, tatkala krisis melanda, di tahun 1997, penurunan sangat menukik, hingga minus 3,12 persen. Di tahun 1998, ekonomi Indonesia benar-benar terpuruk, mengalami penurunan hingga minus 13,13 persen. Persoalan itu tidak terlepas dari krisis politik jelang jatuhnya rezim Orde Baru.

Inflasi yang tinggi, memicu keresahan sosial. Hingga akhirnya, timbul anarki sosial. Kian mahalnya harga kebutuhan pokok memicu penjarahan. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) kian anjlok. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang paling terendah terjadi pada Juli 1988, yakni mencapai Rp15 ribu per dollar AS. Kian melemahnya nilai rupiah itu menyebabkan harga-harga barang naik signifikan. Tak sedikit pula perusahaan yang gulung tikar. Ribuan pekerja terpaksa menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di kala krisis ekonomi melilit Indonesia itu, menurut Wakil Presiden di era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Boediono, Mar'ie bekerja keras. "Beliau melaksanakan tugasnya dengan baik. Saya melihat kerja keras beliau. Beliau adalah orang yang baik. Kita harus mencontoh banyak dari beliau," katanya.

Mantan Menteri Keuangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu juga mengenang Mar'ie sebagai sosok yang memiliki komitmen dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Mar'ie yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, 3 April 1939 itu memang dijuluki Mr Clean karena perjuangannya memberantas korupsi dan berupaya meningkatkan efisiensi dengan membenahi sistem birokrasi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengenang Mar'ie sebagai sosok yang bersih dan jujur. "Kita kehilangan sosok yang saat menjadi Menteri Keuangan dikenal Mr Clean. Dia mengabdi dengan sepenuh hati. Mengabdi dengan cara yang baik. Dia bersih."

Saat menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani merasa berhutang kepada Mar'ie. Sri Mulyani mengaku banyak mendapat bantuan dari almarhum. Dia pernah melibatkan seniornya itu dalam tim khusus yang membantunya saat memimpin Kementerian Keuangan. "Banyak sekali diskusi yang perlu diperhatikan dan diperbaiki," ujarnya. Karenanya, Sri Mulyani merasa kehilangan betul sosok yang telah membantunya membenahi Kementerian Keuangan menjadi institusi yang bersih dan profesional dalam melayani. 

Bekas Managing Director World Bank itu juga mengenang Mar'ie sebagai sosok yang memiliki komitmen kuat dalam membenahi perekonomian Indonesia. Sri Mulyani juga mencontohkan kepemimpinan dan komitmen Mar'ie dalam membangun institusi yang bersih dari korupsi dan terbebas dari konflik kepentingan. Apalagi, dilakukan Mar'ie saat korupsi masih dianggap praktik wajar bagi sebagian pejabat. Mar'ie yang sederhana dan berintegritas, menurut Sri Mulyani, menjadi teladan yang sangat berharga bagi para penerusnya.

Chatib Basri juga mengenang Mar'ie sebagai sosok yang berintegritas tinggi, sederhana, tegas, dan bersemangat dalam mereformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Chatib pernah dipercaya sebagai staf khusus Menteri Keuangan, yang bersama-sama melakukan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Mendorong Transparansi Birokrasi

Ikhtiar Mar'ie melawan korupsi juga diperlihatkan dengan menginisiasi pembentukan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Organisasi masyarakat sipil itu turut mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mendorong penyelesaian beberapa kasus rasuah.

Menurut Sudirman Said, yang juga merupakan inisiator terbentuknya MTI, Mar'ie mengajak sejumlah aktivis dan tokoh reformis seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Kemal Stamboel, Arief T Surowidjojo, Kuntoro Mangkusubroto, Koesnadi Hardjasumantri, Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani, Juwono Sudarsono, Boediono, Malik Fadjar, dan sebagainya, untuk diskusi mencari solusi memecahkan persoalan korupsi. Hingga akhirnya, dirumuskan pentingnya lembaga independen penanggulangan korupsi yang sekarang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudirman pun mengapresiasi kesederhanaan, rendah hati, dan idealisme dari sosok Mar'ie.

Mar'ie memang sangat membenci korupsi yang disebabkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Inilah yang mendorongnya membangun masyarakat transparansi. Mar'ie menekankan pentingnya transparansi sebagai bagian dengan etika publik (public ethic). Transparansi dalam penyelenggaraan tugas-tugas negara itu itu harus dimulai saat kekuasaan diraih, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan.

Dengan transparansi, maka akan diketahui jika kekuasaan diraih secara demokratis, memastikan pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan hukum dan amanat masyarakat, yang disertai pertanggungjawaban penyelenggara kekuasaan. Transparansi juga merupakan salah satu syarat penting terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya transparansi, semua pihak dapat melihat dan mengawasi kinerja birokrasi. Berbicara soal transparansi, Alasdair Roberts, pakar yang menggeluti isu kebebasan informasi dalam bukunya Black Out (2006), sengaja memuat foto Gedung Parlemen Jerman (Deutscher Bundestag) karya Foster saat baru digunakan setelah renovasi pada tahun 1999.

Kubah kaca di atas gedung parlemen tersebut, bukan sekadar memperlihatkan kesan megah. Namun, ada pesan filosofis. Dalam keterangan foto di buku itu, Foster mengharap, semua orang dapat melihat kegiatan yang dilakukan para wakilnya di parlemen. “Transparan, semua kegiatan dapat dilihat,” ujarnya seperti dikutip Alasdair Roberts.

Dengan begitu, semua pihak, khususnya yang berada di luar gedung parlemen, dapat mengontrol anggota parlemen dalam menjalankan tugasnya. Idealnya demikian. Tidak hanya gedung parlemen yang harus transparan. Semua lembaga negara seyogyanya menjadi gedung kaca yang memungkinkan semua pihak dapat melihat aktivitas di dalamnya. Dengan begitu, orang-orang yang berada di dalam gedung tersebut lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga mengantisipasi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Semangat transparansi yang digemakan Mar'ie itu kini telah diterapkan di lembaga-lembaga pemerintahan---meski tidak semua yang konsisten untuk transparan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan dan implementasi perencanaan program pembangunan, dan pertanggungjawaban kinerja. Namun, setidaknya, ikhtiar yang dilakukan Mar'ie kian menyadarkan pejabat publik maupun publik akan pentingnya transparansi. Apalagi, dengan disahkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mewajibkan institusi publik untuk memberikan akses informasi yang diminta publik, kecuali rahasia negara.

Transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam mendorong good governance. Namun, harus diakui, upaya itu tidak mudah. Selain transparansi, dalam paper yang dirilis Asian Development Bank (ADB) tahun 1995, berjudul: Governance: Sound Development Management, good governance juga memerlukan accountability, participation, dan predictability. The United Nations Development Programme (UNDP) dalam artikelnya berjudul: Reconceptualising Governance (1997) juga menekankan pentingnya partisipasi, tanggungjawab, efektif dan adil, adanya supremasi hukum dan menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Dan, hal yang tak kalah penting adalah mengubah pola pikir (mindset) aparatur birokrasi. Mereka harus mendahulukan peranan daripada wewenang, serta mampu melaksanakan komitmen sebagai pelayan publik. Mengubah pola pikir demikian tak mudah karena patalogi dalam birokrasi sudah membentuk kultur. Karenanya, reformasi birokrasi dihadapi berbagai resistensi, khususnya dari para pihak yang zona kenyamanannya (comfort zone) terganggu.

*****

Akbar Tanjung, Ketua DPR periode 1999-2004, yang juga pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara (1998-1999), mengenal Mar'ie sejak mahasiswa. Menurut Akbar, Mar'ie adalah salah satu aktivis pergerakan mahasiswa tahun 1960-an. Mar'ie tercatat sebagai Sekjen HMI periode 1964-1966. Dia turut menginisiasi pendirian Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), 25 Oktober 1965 yang menyuarakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yakni bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), perombakan kabinet, dan turunkan harga.

Di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta pada tahun 1966, Mar'ie bersama sejumlah pentolan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam KAMI antara lain Zamroni, David Napitupulu, Liem Bian Koen (Sofyan Wanandi), dan Cosmas Batubara, berorasi membakar semangat mahasiswa. Ada pula Soe Hok-gie, yang menjadi motor nurani gerakan mahasiswa independen (Soe Hok-Gie, Sekali Lagi. Buku, Pesta, dan Cinta di Alam Bangsanya, Rudy Badil, Luki Sutrisno Bekti, dan Nessy Luntungan R, 2009). Hingga akhirnya, 12 Maret 1966, PKI dibubarkan dan dilarang. Kabinet Ampera pun terbentuk. Kala itu, situasi politik memang tengah goncang. Kekuasaan Presiden Soekarno, pemimpin besar revolusi terancam jatuh.

Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh Mahfud MD lewat akun twitternya menyatakan, Mar'ie adalah kebanggaan keluarga besar HMI dan KAHMI karena saat menjabat Menteri Keuangan dijuluki Mr Clean lantaran kejujurannya. Hingga menjelang akhir hayatnya, Mahfud menjelaskan, almarhum masih selalu hadir dan memberi nasihat-nasihat kepada HMI maupun KAHMI agar tulus berjuang untuk bangsa dan negara.

Jelang akhir hayatnya, Mahfud bersama-sama teman-teman sangat terharu saat membesuk Mar'ie. Dokter mengabarkan jika Mar'ie sudah tak bisa merespons. "Saat kami datang beliau dibisiki oleh dokter, Pak Mar'ie ada Pak Mahfud MD dari KAHMI." Saat itu, kelopak mata Mar'ie bergerak lemah. Lalu air matanya menetes. "Pak Mahfud, itu Pak Mar'ie mau salaman," kata dokter. Namun, lantaran ada jarum infus ditangannya, Mahfud sempat tak berani menyalaminya. Tetapi, dokter mengatakan tak apa-apa karena Mar'ie yang mengingingkan. "Saya dan kawan-kawan bergantian menyalami Pak Mar'ie. Beliau terus menggerak-gerakan tangannya yang kata dokter memberi tanda bahwa beliau senang."

Aktif dalam Kegiatan Kemanusiaan

Mar'ie juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Sejak tak lagi menjadi menteri, dia mewakafkan sebagian waktunya di Palang Merah Indonesia (PMI). Di organisasi itu, Mar'ie dipercaya menjadi ketua umum selama 10 tahun (1999-2009).

Seperti dikutip laman redcross, Mar'ie menceritakan tentang kendala sumberdaya manusia yang dihadapi PMI. Namun, dia berupaya bekerja untuk memperkuat kapasitas PMI, baik di tingkat pusat dan cabang, hingga relawan. Saat memimpin PMI, Mar'ie dengan rendah hati mengakui jika PMI masih jauh di belakang dalam menanggulangi berbagai tantangan yang dihadapi negara saat ini. "Dan, terus terang, kami tidak memiliki penghasilan berkelanjutan untuk membayar kegiatan rutin kami," katanya.

Meski demikian, Mar'ie menegaskan, PMI memiliki aset terbesar yaitu relawan. Menurut dia, PMI tidak ada artinya tanpa relawan, khususnya kaum muda. Namun, dia mengatakan, masih ada tantangan yakni mendorong relawan PMI melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan atas dasar sukarela. Relawan PMI umumnya berusia antara 15-25 tahun. Banyak dari mereka adalah mahasiswa atau pelajar. Mereka umumnya tidak milik keluarga. "Jadi kami harus memberi mereka honor tertentu, kalau tidak mereka tidak dapat membayar untuk transportasi dan makanan."

Di era kepemimpinannya, PMI memiliki lebih dari 300 cabang. Dia berupaya mengaktifkan cabang-cabang itu. Dia juga mendorong partisipasi publik dalam kegiatan kemanusiaan. Misalnya, selama banjir besar di Jakarta dan setelah gempa di Bengkulu, PMI membuka beberapa dapur umum dan memberikan perlindungan bagi korban bencana. Upaya itu mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun dari organisasi-organisasi internasional.

Dan, di antara tugas utamanya PMI adalah menggalang kegiatan donor darah untuk diserahkan ke rumah sakit guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, ada tantangan ang dihadapi dalam mengawasi pelayanan transfusi darah, yaitu kurang memadainya peralatan yang dimiliki. Mar'ie pun berupaya menggalang dukungan dari Palang Merah Jepang dan Palang Merah Australia untuk membantu.

Dukungan peralatan itu sangat penting guna mencegah penyebaran virus HIV/AIDS lewat transfusi darah. Untuk itu, kata Mar'ie, fokus utama PMI adalah memastikan pasokan darah yang aman, termasuk memberikan perawatan untuk para pengidap HIV/AIDS. Menurut Mar'ie, 60 persen dari pengidap virus HIV/AIDS di Indonesia adalah pengguna narkoba jarum suntik. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya telah melatih relawan untuk menginformasikan bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya dengan cara menggunakan jarum suntik.

Di era Mar'ie, PMI juga bekerja secara aktif di daerah-daerah konflik seperti di Aceh Maluku dan di Papua. Dia bersyukur, kehadiran PMI dapat diterima masyarakat. Di Aceh, PMI diterima saat berhadapan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah. Demikian pula di Maluku, yang di awal tahun 2000,  dihadapi konflik agama. "Semua pihak, Muslim dan Kristen, menerima kita."

Mar'ie juga mendorong keterlibatan PMI dalam rehabilitasi korban bencana Aceh-Nias. Di era kepemimpinannya, PMI telah mengucurkan dana sebesar 226 juta dollar AS selama masa darurat dan 846 juta dollar AS untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. PMI juga aktif menggalang dana kemanusiaan untuk membantu penduduk Gaza, Palestina yang menjadi korban peperangan. Seluruh bantuan dana yang terkumpul melalui kedua rekening ini akan disalurkan melalui Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) bekerjasama dengan Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

Begitulah Mar'ie selama hidupnya. Dia dikenal sebagai birokrat yang antikorupsi  dan aktivis yang mencintai kemanusiaan. Perjuangan dan pengorbanannya akan selalu dikenang. Selamat jalan Pak Mar'ie....! | M. Yamin Panca Setia