Brunei Taklukan Pandemi Covid 19 dengan Sainteks dan Hukum Berbasis Al Quran

| dilihat 361

Qurrata 'Ain

Ketika rakyat Indonesia dan Malaysia sedang puyeng menghadapi dinamika persoalan akibat nanomonster Covid-19 yang bergerak bagai gelombang samodera yang nyaris tak terkendali, Brunei Darussalam menampakan kehidupan yang normal-normal saja.

Berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat berlangsung seperti sebelum wabah Covid-19 menggila ke seluruh dunia. Krisis ekonomi dan keuangan, tak begitu terasa. Apalagi krisis politik. Karena, dengan sistem monarki absolut yang melayani rakyatnya, nyaris tak ada kecenderungan kalangan politisi apalagi organisasi non pemerintah melakukan perlawanan.

Negeri di utara Borneo yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan, 'dijepit' wilayah Malaysia, serta berbatasan laut dengan Filipina, nampak tenang-tenang saja.

Tak ada politisi yang menunggangi wabah Covid 19 untuk kepentingan politik sesaat mereka. Tak ada buzzer bayaran yang mencemarkan kehidupan rakyat.

Secara kelembagaan, dengan sistem monarki yang berlaku di Brunei selaras dengan basis budaya masyarakatnya, Melayu - Islam, terbukti mampu melindungi dan memelayani warga non muslim.

Sultan Hasanal Bolkiah memainkan peran besar, memimpin pemerintahannya dengan 'pemerintahan yang melayani,' bukan pemerintahan yang memaksa rakyatnya. Pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan politik kemakmuran, dilandasi sistem hukum dan ekonomi Islam.

Selama berlangsung masa pandemi, Sultan dan pemerintah Brunei menggerakan berbgai program penguatan kewirausahaan, karena keyakinan yang kuat, bahwa entrepreneur mendorong rakyat, mandiri secara ekonomi.

 Sultan dengan para petinggi pemerintahannya yang taat menjalankan tradisi Melayu - Islam, itu sedang membuktikan, bahwa kekuatan akidah, syari'ah, muamalah dan akhlak menjadi pondasi kokoh dalam menjaga kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya.

Dengan begitu, Sultan bersama para petinggi pemerintahan dan kaum cendekiawannya, punya peluang untuk berfikir visioner, menyiapkan peta jalan bila kelak terjadi perubahan dahsyat. Khasnya, ketika minyak dan gas bumi sebagai andalan kemakmurannya, akan habis.

Politik sumberdaya alam dengan titik berat pada perlindungan alam diberlakukan seirama dengan berkembangnya berbagai pemikiran untuk menyiapkan masa depan sebagai darut tujjar (negara wirausaha) sebagai pilar darussalam (negeri damai sejahtera).

Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil (453,600 jiwa, meliputi 336,000 warga negara, 33,200 warga negara asing berdomisili tetap, dan 83,900 warga asing berpenduduk tidak tetap) yang tersebar di empat distrik (Brunei Muara, Belait, Tutong dan Temburong), pemerintah relatif lebih mudah melakukan kontrol terhadap kondisi rakyatnya.

Keseimbangan praktik layanan kepada rakyat dengan skema kesejahteraan komprehensip, bertolak dari prinsip kultural: rakyat didahulukan, kesejahteraan diutamakan, serta kesetiaan dan kepatuhan kepada Sultan dimuliakan, memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan cepat dan tepat dalam menghadapi, sekaligus mengatasi masalah. Khasnya ketika terjadi krisis dunia.

Ketika mengantar Rancangan Kemajuan Negara (RKN) Kesebelas (2018-2023), Sultan Hasanal Bolkiah menyatakan, sejak 2007 pemerintahan yang dipimpinnya telah berpengalaman menghadapi dan mengatasi pelbagai cabaran (tantangan) khususnya krisis keuangan dunia, harga minyak tidak menentu, persaingan untuk menarik pelaburan langsung asing (foreign direct investment) yang semakin meningkat, serta perubahan iklim menjejaskan pengeluaran dan banyak lagi.

Ketika itu juga, Sultan menyadarkan seluruh aparatus dan rakyatnya, sampai tahun 2023 sebagai bagian tak terpisah dari Wawasan Brunei 2035, akan lebih banyak lagi tantangan dihadapi. Baik karena perubahan paradigma yang disebabkan oleh Revolusi Industri Ke-4, yang memerlukan pendekatan-pendekatan baru berlandaskan inovasi, sains dan teknologi, produktivitas dan daya kreativitas yang tinggi. Juga, karena tantangan perubahan peradaban dunia lainnya.

Karenanya, konsistensi terhadap capaian Wawasan Brunei 2035, menegaskan Brunei Darussalam sebagai Negara dengan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, diukur melalui piawaian tertinggi antarabangsa; kualiti kehidupan rakyat di kalangan sepuluh negara teratas dunia; dan ekonomi yang dinamik dan berdayatahan, di antara sepuluh negara teratas dari segi pendapatan per kapita.

Untuk kepentingan itu, sesuai dengan perhitungan cadangan yang tersedia, sepanjang 2018-2035 Brunei secara terencana menggenjot peningkatan pendapatan negara dari sektor non migas.

Terkait dengan hal ini, pemerintah memberi porioritas pada program peningkatan kualitas pendidikan dan latihan. Program diklat ini, sebagai cara strategis untuk menghasilkan modal insan berkualitas dan berkemahiran tinggi.

Prioritas ini bertalian dengan sandingannya: melahirkan tenaga kerja selaras dengan keperluan industri; dan, membangun masyarakat yang wasatiah (moderat) dan berwawasan (visioner).  Muaranya adalah menguatkan kesejahyteraan rakyat yang berdaya tahan dengan membuang ruang pemeranan sektor swasta. Sekaligus kesiagaan menjadi negara trader.

Brunei Darussalam nampak memusatkan perhatian pada empat kepedulian utama pembangunan manusianya, yakni: kesehatan (jiwa, raga, akalbudi); kecerdasan (intelektual, spiritual, emosional, kultural); kemakmuran (sosial, ekonomi), dan tanggungjawab terhadap lingkungan alam sekitar. Karenanya, ketika pandemi nanomonster

Itulah sebabnya, dalam mengatasi pandemi COVID-19 secara efektif, Brunei mengambil pendekatan komprehensif dan mengerahkan 'seluruh aparatus pemerintah' untuk menghadang virus asal Wuhan, China, itu.

Berpijak pada RKN 11, Sultan betindak cepat dan tegas, pemerintah menyusun rencana de-eskalasi empat tahap secara cepat dan tepat, diperkuat dengan alokasi anggaran khusus sebesar BND15 juta (10,5 juta dolar Amerika Serikat) untuk mengatasi wabah virus dan mengatasi keadaan darurat.

Kebijakan efektif ini didukung oleh kapasitas negara dalam melakukan pelayanan publik, dengan prinsip 'kemuliaan melayani.' Alokasi anggaran khusus itu diberlakukan justru ketika Brunei sedang menghadapi masalah menurunnya harga migas di pasar dunia, menipisnya dana abadi, yang diperuntukkan bagi program-program pembangunan jangka panjang.

Sultan dan aparatusnya, termasuk para mufti, merujuk pada Al Qur'an, yang diyakini memberikan solusi sebagai 'obat,' yang diwujudkan mulai dengan tradisi tadarus Al Qur'an, berdzikir dan wirid, sampai penggalian ayat-ayat Al Qur'an dengan pendekatan sains dan teknologi, terutama berkaitan dengan alih nilai hidrokarbon, sekaligus praktik pengamalan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para khalifah penerusnya dalam mengatasi wabah (ta'un), dengan fokus pada peningkatan disiplin rakyat dalam gaya hidup sehat  dalam memperlambat laju penularan virus.

Kesemua itu, tak terlepas dari titah Sultan, bahwa Negara Brunei Darussalam harus peka dan membuat persiapan-persiapan yang efektif meneruskan kerjasama erat daripada kesemua pihak (Whole of Nation Approach) serta dedikasi dan komitmen bukan hanya terkaity untuk menangani tantangan-tantangan yang datang, tetapi juga untuk memastikan negara akan terus memperoleh kesejahteraan, aman dan makmur, tak terkecuali, terbebas atau mempunya daya tahan tinggi menghadapi pandemi.

Falsafah Melayu Islam Beraja (MIB), sebagai sistem nilai Brunei Darussalam, menjadi panduan. Termasuk dalam peningkatan kemahiran menghadapi dan menaklukkan pandemi.

Konsisten pada falsafah, Brunei tak tergoda dengan arus besar pusaran (atau meniru tren) global. Antara lain memperketat kontrol kesultanan di tengah  tekanan pandemi secara tepat. Sultan dan aparatusnya memusatkan perhatian pada pemanfaatan dan pengembangan kekuatan dan keunggulan kelembagaan, serta struktur pemerintahannya yang otokratis.

Keunggulan kelembagaan dan sistem hirarki ini,  sangat memungkinkan pengambilan keputusan eksekutif yang tegas,  efektif, tepat dan cepat. Antara lain dalam mengelola komunikasi publik, yang dilakukan melalui siaran langsung televisi dan radio setiap hari, termasuk pemanfaatan  media sosial. Kesemua iotu ditopang oleh layanan terkait Covid -19 melalui layanan hotline 24 jam. Singularitas yang dihidupkan, antara lain melalui media sosial, terkendali, dan menjadi medium, sekaligus saluran informasi jernih tentang wabah dan cara memutus mata rantai penyebarannya.

Sejak Januari 2020, Brunei mengeluarkan kebijakan tegas: melarang pelancong dari provinsi Hubei, meskipun berdampak pada  kemarahan China. Mulai 1 Februari, saringan ketat dilakukan atas seluruh pelancong dan pendatang dari seluruh negara di dunia. Meskipun demikian, 9 Maret 2020, terdeteksi kasus pertama, yang menggelembung menjadi 100 kasus hanya dalam 15 hari, yang ternyata dipicu oleh seorang jemaah tabligh yang baru kembali dari pertemuan di Malaysia.

Ketika itu juga, Sultan Brunei, Bolkiah berbicara  kepada rakyatnya di awal Ramadhan. Sultan membangkitkan kesadaran, bahwa pandemi dapat dicegah dan ditaklukan dengan dua cara: ikhtiar berbasis sains dan teknologi kedokteran, dan do'a berbasis tauhid, panduan utamanya Al Qur'an dan hadits nabi, serta berbagai pengalaman masa lampau, khasnya menghadapi black death, ta'un, dan lain-lain pandemi.  Pencegahan terpadu plus jalan spiritual, menjadi cara yang dipilih.

Kementerian Kesehatan Brunei  cepat mengadopsi peraturan Organisasi Kesehatan Dunia, termasuk jarak sosial dan isolasi diri, serta penggunaan aplikasi Bruhealth untuk melakukan pelacakan kontak, yang dimanfaatkan 90 persen warga.

Tak hanya itu. Kesultanan mengembangkan kolaborasi  dengan berbagai perusahaan konstruksi dan teknik untuk membangun fasilitas virologi baru selama dua pekan, menggunakan 'Dana Bantuan COVID-19,' selain menyelesaikan pembangunan  Pusat Isolasi Nasional selama tiga minggu, tak terkecuali menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit negara.

Setarikan nafas, pemerintah kesultanan juga memberlakukan hukum dan peraturan yang tegas, berupa denda dan hukuman penjara bagi siapa saja yang tidak patuh. Hasilnya? Satu bulan kemudian tak ada kasus baru warga yang terinfeksi. Baru pada Novcember 2020, didapati sembilan kasus baru (impor) dan tiga kematian.

Situasi ini terus dipertahankan. Ramadan 1422 H/2021 M, saat menggelar peringatan Nuzul Qur'an, Sutan mengulangi lagi seruan kepada rakyat untuk meningkatkan aktivitas tadarus Al Qur'an, sekaligus meyakinkan, segala ikhtiar menghadapi pandemi, tak boleh lari dari panduan Al Qur'an. Termasuk dalam mencegah terjadinya rasuah, merespon dampak resesi ekonomi yang menekan banyak kalangan usahawan, sehingga arus permohonan ke pengadilan kepailitan, akan terjadi. Hukuman berat menanti siapa saja yang terpantik melakukan pelanggaran.

Kini, rakyat Brunei relatif yang paling leluasa menjalankan kehidupannya di Asia Tenggara, ketika negara lainnya sedang rungsing menghadapi sengatan Covid-19 bertubi-tubi. |

Editor : eCatri | Sumber : berbagai sumber
 
Ekonomi & Bisnis
03 Des 22, 15:17 WIB | Dilihat : 41
Ginanjar Nilai Semua Investasi Jepang Lancar
15 Jun 22, 09:26 WIB | Dilihat : 361
Gobel : PMK Hewan Memukul Kedaulatan Pangan
Selanjutnya
Energi & Tambang
27 Sep 22, 12:58 WIB | Dilihat : 170
Rachmat Gobel : Indonesia Mesti Bisa Swasembada Aspal
29 Mar 21, 20:15 WIB | Dilihat : 761
Pertamina Jamin Pasokan BBM Aman
28 Jan 20, 13:31 WIB | Dilihat : 1614
Komitmen Budaya pada Reklamasi Pertambangan
22 Okt 19, 12:46 WIB | Dilihat : 1815
Sinergi PHM dengan Elnusa Garap Jasa Cementing di Rawa
Selanjutnya