Berharap pada Jakarta

SUHU politik di Jakarta memanas. Apalagi, di kala menggelinding polemik yang mengusik perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Letupan amarah massa memuncak ketika Gubernur DKI Jakarta yang juga calon gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51.

Jum'at, (14/10), ribuan massa anti-Ahok mengepung Balai Kota. Massa mendesak Ahok diproses secara hukum karena telah menistakan agama. Untungnya, aksi massa tak berakhir anarki. Berbagai manuver pun dilancarkan. Pernyataan saling serang dilakoni masing-masing kubu, menghiasi pemberitaan di media-media massa.

Di dunia maya, "perang-perangan" antarpendukung tak kalah ramai. Mereka tak hanya perang kalimat. Namun, disertai meme, gambar-gambar yang disertai kutipan kalimat-kalimat pendek bernada satir untuk memojokan orang-orang yang "bersenggolan" dengan jagoannya. Selain bernada satir, meme-meme itu ada pula yang mampu memicu gelak tawa.

Idealnya, di musim suksesi seperti saat ini, publik disuguhkan ide-ide cerdas dan solutif dalam menyikapi berbagai persoalan dan membuat masa depan warga Jakarta menjadi lebih baik. Sejauh ini, publik belum menyimak para calon kepala daerah dan tim suksesnya, terlibat dalam perdebatan yang konstruktif dalam menyikapi persoalan Jakarta yang kian kompleks.

Jakarta, di usia yang sudah renta, 489 tahun, seakan kian tak berdaya oleh persoalan yang menderanya. Tak bisa dipungkiri, hingga saat ini, Jakarta sebagai ibukota negara, masih melekat citra negatif sebagai kota yang dililit kemacetan dan kerap diterpa banjir di kala musim hujan.

Kegagalan itu tidak terlepas pula dari paradigma pembangunan yang memusatkan ke kota. Akibat yang ditimbulkan tidak sekadar disparitas pembangunan antara kota, khususnya Jakarta, dengan daerah-daerah lain. Namun, justru menciptakan kompleksitas masalah bagi Jakarta. Implementasi model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan (growth) ekonomi dan mengutamakan akumulasi modal, terbukti menciptakan patalogi sosial dan kerusakan lingkungan.

Jakarta adalah contoh kegagalan penerapan model pembangunan yang menyakini trickle down effect. Realitas justru menunjukan, Jakarta menjadi arena pengkavlingan lahan bagi pemilik modal yang berebut menguasai titik-titik strategis dengan kekuatan modal, untuk kepentingan ekonominya.

*****

Para pelaku pembangunan di Jakarta, tentu belajar dari kota-kota di dunia, yang pemerintahnya sukses membangun kota yang berkarakter, modern, dan memanusiakan penghuninya. Singapura misalnya. Pulau kecil yang dihuni sekitar 1,8 juta jiwa itu mampu diracik sedemikian rupa oleh pemerintahnya sehingga terbentuk citra sebagai negara kota (city state) yang modern, maju, nyaman, dan sejahtera penghuninya.

Singapura yang luasnya hanya 589 kilomter persegi itu mampu merealisasikan visi jauh ke depan dan berskala global. Meski miskin sumberdaya alam, Singapura dihuni warga yang sejahtera lantaran kemampuannya menjadi pusat perdagangan dan bisnis, pelayanan jasa, dan pariwisata berkelas dunia.

Singapura terkenal dengan objek wisata Marlion Park, di pinggir Singapore River. Umumnya, para wisatawan mengabadikan diri dengan berfoto ria di sekitar patung Merlion, yang berkepala singa dan berbadan ikan yang menjadi maskot Singapura.

Ada lagi Marina Bay Sands, yang menjadi pusat hiburan dan resort. Wisatawan senang berfoto dengan latar belakang Marina Bay Sands yang unik berupa tiga gedung utama yang dihubungkan dengan bangunan berbentuk kapal di atasnya.

Singapura juga memberikan ruang kesenian dan budaya. Di sana, ada gedung Esplanade, dengan atap berbentuk seperti durian, yang menjadi pusat kegiatan seni dunia. Tersedia pula Art Science Museum di tepi Marina Bay yang bentuknya menyerupai bunga teratai. Di sana, sering digelar pameran seni kelas dunia.

Tentu, segala fasilitas yang tersedia itu tidak sekadar mengakomodasi para seniman dalam berekspresi. Namun juga menarik wisatawan dunia untuk menikmati suguhan seni---sambil menikmati pesona lingkungan sekitar. Begitulah Singapura, yang piawai memoles citranya sebagai pusat bisnis dunia, tanpa mempersempit ruang publik dalam mengaktualisasikan kebutuhan rekreatifnya.

Kemajuan Singapura itu tidak terlepas kepemimpinan Perdana Menteri Lee Kuan Yuew (1959-1990). Perannya begitu besar dalam merancang dan merealisasikan konsep negara kota, yang tidak hanya mengutamakan pembangunan infrastruktur, namun juga menyediakan ruang-ruang publik terbuka dan hijau.

Infrastruktur yang dibangun tidak hanya mengakomodasi kepentingan investasi, namun juga memastikan kenyamaan dan kesehatan sehingga meningkatkan kualitas hidup warganya. Misalnya, dengan mendorong peran Housing Development Board (HDB) untuk mengubah pemukiman kumuh menjadi pemukiman modern berbentuk vertikal, yang sehat, manusiawi, dan terletak di lokasi strategis, yang memudahkan warganya mencapai akses terhadap ruang-ruang publik.

Di bawah kepemimpian Lee, Singapura menjadi pusat aktivitas bisnis dunia karena mampu menyakinkan investor dengan dukungan fasilitas memadai dan pelayanan maksimal.

Cara Lee mengubah Singapura menjadi negara kota yang maju dan sejahtera itu sangat inspiratif dalam pengembangan kota modern yang humanis. Setelah merdeka tahun 1965, Singapura yang semula kota pelabuhan dan menyatu dengan Malaysia, dengan waktu relatif cepat, mengubah wajahnya menjadi negara yang maju dan sejahtera.

Begitu pula Kota Zurich, Swiss. Kota yang berada di Jantung Eropa itu, dibangun dengan karakter yang kuat, tanpa menghilangkan identitas dan sejarah kota. Zurich dihiasi gedung-gedung bersejarah, museum, gereja-gereja dengan aristektur yang unik seperti Fraumuenster, Grossmuenster, dan Wasserkirche. Kota itu juga dihiasi taman kota dan sungai Limmat yang membelah kota. Airnya mengalir dengan baik sehingga menjadi jalur transportasi.

Mobilitas sosial pun sangat lancar karena dukungan sarana transportasi publik yang nyaman dan aman. Karakter sosiologisnya pun unik ala mediteran dengan bahasa Jerman sebagai bahasa resmi. Max Frisch (1911-1991), arsitek terkenal kelahiran Zurich menyebut kotanya sebagai kleintropolis atau metropolis kecil.

Meski berada di jantung Eropa, Zurich menjadi pusat budaya. Di sana terdapat sekitar 50 museum, 27 perpustakaan, dan lebih dari 100 galeri seni. Para seniman dan penikmat seni diberikan ruang untuk berekspresi di gedung-gedung opera, teater, dan tempat-tempat pameran karya seni.

Zurich juga menjadi pusadt perdagangan penting Eropa. Beberapa pusat perdagangan yang menarik dikunjungi di antaranya Bahnhofstrasse, Niederdorf hingga pusat pengrajin di Schipfe.

Selain Singapura, Zurich, beberapa kota lain yang berkarekter dan populer di dunia antara lain: Inner Harbor (Baltimore), Faneuil Hall (Boston), London Dockland (Inggris), Darling Harbour Sidney (Australia), Alloha Towe, Hawai (Amerika Serikat), Boat & Clarke Quay (Singapura), Port Vell, Barcelona (Spanyol), Minato Mirai 21 Yokohama (Jepang), dan sebagainya. Kota-kota itu sukses menjadi kota tepian air (water front city) yang mempesona.

Mendongkrak Citra Kota

Di tengah arus globalisasi dewasa saat ini, memang setiap kota di dunia dituntut untuk memiliki daya tarik tersendiri sehingga menjadi pusat perdagangan, kawasan budaya, tempat wisata, pusat pendidikan, kawasan bersejarah, pelabuhan, kawasan pertahanan keamanan, dan sebagainya. Pengembangannya tentu tidak terlepas dari upaya pencitraan kota. Daya tarik kota dimunculkan sedemikian rupa sehingga ada kebanggaan penghuninya dan kepuasan para pendatang.

Jakarta sebenarnya berupaya ikhtiar mengikuti jejak kota-kota di dunia yang memiliki karakter yang kuat. Misalnya, keinginan Ahok menyulap Jakarta menjadi Rotterdam, Belanda, dengan mempercantik kawasan pesisir pantai utara Jakarta lewat reklamasi.

Ahok menyakini, reklamasi tak akan menyebabkan Jakarta makin sering kebanjiran seperti dikhawatirkan sejumlah kalangan. Ahok mencontohkan Belanda dan Singapura yang sukses melakukan reklamasi. Belanda melakukan reklamasi sejak tahun 1400. Sementara Singapura, melakukan penimbunan pantai sejak tahun 1822.

Pengembangan kawasan pantai seperti yang diutarakan Ahok memang telah menjadi tren yang sudah lama dikembangkan sejumlah kota di dunia. Dengan "mempercantik" kawasan pesisir itu, maka akan menambah pesona Jakarta sehingga mendorong pertumbuhan pariwisata, bisnis, dan investasi.

Namun, pengembangan kawasan pesisir pantai, tidak hanya mengutamakan pembangunan infrastruktur, berorientasi ekonomi, apalagi mengutamakan kepentingan pengusaha saja. Pengembangan kawasan pesisir harus mempertimbangkan beragam aspek, mulai dari sisi historis, ekologis, sosial, dan budaya, serta dilaksanakan dengan keterpaduan lintas sektoral dan multidisiplin.

Dalam realitasnya, upaya menyulap pantai utara Jakarta dengan cara melakukan reklamasi menuai resistensi masyarakat, khususnya para nelayan yang tinggal di kawasan pesisir pantai utara Jakarta. Mereka menolak karena khawatir aksesnya dalam memanfaatkan potensi kawasan pesisir sebagai ruang publik, sekaligus sebagai sumber kehidupan, menjadi tertutup.

*****

Pembangunan kota yang berkarakter, tak terlepas dari tujuan memenangkan persaingan kota-kota di dunia agar dicitrakan sebagai pusat aktivitas bisnis, pariwisata, pendidikan pendidikan, industri, dan sebagainya, berskala global. Masing-masing kota tentu ingin mengangkat keunggulan citranya sedemikian rupa yang diharapkan dapat membangkitkan daya tarik yang kompetitif untuk menjadi tujuan bisnis dan investasi.

Namun, dalam konteks ini, membangun citra, tidak sekadar menjadikan kota elok dengan gedung-gedung modern. Namun, perlu mengangkat identitas kota, baik dari aspek sejarah maupun budaya, dan konservasi demi mempertahankan daya lingkungan.

Bagaimana dengan Jakarta, termasuk kota-kota lainnya di Indonesia? Jakarta, termasuk beberapa kota besar lainnya di Indonesia sebenarnya lengkap dengan potensi yang dimilikinya. Jakarta misalnya, yang dulu bernama Batavia memiliki sejarah gemilang yang dapat terlihat dari keberadaan bangunan-bangunan tua yang tersebar di beberapa titik.

Sekilas mengilas balik masa lalunya, Jakarta pernah menjadi pusat aktivitas perdagangan internasional. Kota Tua Jakarta misalnya. Di abad ke-16, kawasan yang juga disebut Batavia Lama (Oud Batavia), yang luasnya 1,3 kilometer persegi itu, pernah dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur oleh para pelayar Eropa. Kala itu, Kota Tua Jakarta, sudah menjadi pusat perdagangan di Asia karena lokasinya yang strategis.

Jakarta juga memiliki Pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelabuhan itu sudah dikenal sejak abad ke-12. Awalnya, pelabuhan ini merupakan tempat bongkar muat barang-barang milik Kerajaan Sunda. Lalu, di masa Prabu Surawisesa di awal abad ke-15, pelabuhan ini dijadikan pusat perdagangan internasional dari Padjajaran ke Melaka.

Produk-produk unggulan Padjajaran, seperti tamarin (asam), lada, jambe (pinang), dan lainnya diekspor lewat pelabuhan Sunda Kelapa ke Madagaskar dan Eropa. Begitu pula sebaliknya. Kapal-kapal asing menepi di pelabuhan itu dengan membawa produk impor seperti keramik, sutra, dan sebagainya, untuk kemudian dibarter dengan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya.

Saat ini, Pelabuhan Sunda Kelapa hanya melayani perdagangan antarpulau di Indonesia. Di sekitar dermaga, banyak kapal pinisi atau kapal bugis dengan berbagai ukuran. Umumnya mengangkut barang seperti bahan bangunan, makanan, perabotan rumah tangga dan kebutuhan masyarakat lainnya yang diproduksi di Pulau Jawa untuk didistribusikan di pulau-pulau lain di Indonesia.

Jakarta juga dibelah Sungai Ciliwung. Di abad XIX, air sungai Ciliwung, termasuk anak sungai lainnya, sangat bening. Air Ciliwung dapat dikonsumsi untuk minum, mandi, dan mencuci. Sampai-sampai, orang-orang dari Eropa menganggap Ciliwung merupakan sungai indah yang membelah Jakarta. Ciliwung juga menjadi jalur transportasi strategis, mampu dilewati puluhan kapal dengan kapasitas hingga 100 ton.

Kini, kondisinya memperhatinkan. Ciliwung telah kehilangan fungsi ekologis dan ekonominya. Jangankan untuk diminum, untuk mandi saja tak layak lantaran tingkat pencemaran yang kelewat akut. Kian dangkalnya sungai lantaran sampah domestik maupun industri telah menyebabkan sungai tak lagi bisa dilalui kapal-kapal besar. Seandainya sungai itu diberdayakan dengan baik, maka menjadi daya tarik sendiri bagi Jakarta seperti kota air, Venensia, Italia.

Dimensi Sosial dan Lingkungan

Cara memecahkan persoalan di kota maupun di desa, perlu dengan cara-cara ala dokter yang mengawali tugasnya dengan mendiagnosa. Dengan begitu, akan diketahui jenis penyakit yang diderita pasien. Langkah selanjutnya, memberikan resep dan obat yang tepat.

Seorang dokter, tentu tidak akan berani menangani penyakit yang luar keahliannya. Jika dipaksakan menjejali pasien dengan obat, tanpa tahu persis sakit yang dideritanya, bisa-bisa yang terjadi adalah malpraktik. Bukannya sembuh, si pasien justru makin parah kondisinya, bahkan dapat berakibat fatal: kematian.

Dan, Jakarta bisa dikatakan sebagai korban malpraktik kebijakan pembangunan selama ini. Begitu nampak realitas paradoks yang menghiasinya. Lihat saja, di antara gedung-gedung pencakar langit, mal-mal megah, dan sebagainya, terdapat pemukiman kumuh yang padat penduduk.

Idealnya, pembangunan, baik itu di kota maupun di desa, harus sejalan dengan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga dan lingkungan sekitarnya. Karena, seperti yang dilakukan dokter, perlu identifikasi masalah, dengan memotret realitas yang dihadapi warga dan lingkungannya.

Pertanyaan tersebut dapat dijawab jika intervensi pembangunan mengedepankan pendekatan adaptif terhadap realitas sosiologis. Pemahaman dimensi sosial sangat penting guna mencegah resistensi, menstimulan partisipasi, termasuk mendorong transformasi untuk mengubah cara pandang, sikap, maupun pola perilaku hidup masyarakat yang kurang mendukung perubahan menuju perbaikan.

Masyarakat, dengan segala potensinya, perlu dimobilisasi dengan cara-cara yang disesuaikan dengan kapasitas dan kepentingannya. Selama ini, proses pembangunan cenderung menempatkan mereka sebatas objek. Metode dialogis dan partisipasi kurang dikembangkan. Para pelaku pembangunan cenderung mengabaikan potensi yang dimiliki warga. Pendekatan yang dilakukan cenderung memaksakan. Misalnya, dengan cara main gusur. Cara-cara ala kolonialis itu tidak menyelesaikan akar persoalan, bahkan justru menuai persoalan baru berupa konflik dan kian termarginalnya warga.

Sebuah kota yang bercorak yang modern, tidak sekadar apik dalam urusan infrastruktur fisiknya. Tuntutan modernitas dengan karakteristik kultur global, tidak bisa serta merta menghilang kearifan lokal (local wisdom) yang telah tumbuh dan mengakar di masyarakat. Pembangunan kota, yang lebih penting adalah memastikan kenyamanan, keamanan, keadilan, dan mengukuhkan keteraturan sosial, mempertahankan identitas sosial, termasuk memastikan kesinambungan eksistensi lingkungan. 

Dengan kata lain, tata kelola kota tidak sekadar lewat manajemen ala kapitalistik yang berorientasi pada kepentingan investor, yang indikator keberhasilannya dikuantifikasi secara materialistik. Namun, tata kelola kota harus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan mengintegrasikan orientasi ekonomi, dengan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari sejauh mana tata kelola kota meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

Realitas paradoks yang menghiasi wajah Jakarta adalah implikasi pembangunan yang terdistorsi, di mana orientasi ekonomi lebih dominan dibandingkan orientasi sosial dan lingkungan. Di Jakarta, begitu dominan gedung-gedung pencakar langit, mal-mal, dan pusat-pusat keramaian lainnya. Namun, di sekitarnya dijumpai pemukiman kumuh. Kapasitas lingkungan pun kian berkurang lantaran disesaki infrastruktur fisik.

Di tengah kompleksnya persoalan sosial dan lingkungan yang membelengu Jakarta, maka pembangunan sosial tidak boleh diabaikan. Tujuannya harus diarahkan untuk memangkas kesenjangan sosial dan meningkatkan kapasitas warga dalam mempertahankan hidupnya agar tidak tergilas oleh kehidupan kota yang kian kompetitif. Termasuk, membangun kesadaran warga untuk terlibat dalam membangun kotanya.

Sementara dimensi lingkungan menjadi pertimbangan mutlak dasar pembangunan sesuai konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup di Stockholm Tahun 1972, Deklarasi Lingkungan Hidup di KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992, dan KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002. Kesepakatan internasional itu menjadi acuan praktik pembangunan yang harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sehingga menjamin pembangunan yang sejalan dengan ekspektasi warga dan melindungi lingkungan.

Perdebatan mengenai pentingnya mempertimbangkan kembali perencanaan perkotaan yang memperhatikan dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial, mulai menjadi perhatian dunia ketika digelar Urban Forum Dunia Kedua (2004) di Barcelona. Pertemuan itu juga menekankan pentingnya partisipasi warga dan konsultasi dengan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan.

Kemudian, pada tahun 2006, dalam Urban Forum Dunia Ketiga di Vancouver, munculkan konsep Reinventing Planning yang diterima secara luas, yang kemudian lahirlah 10 Prinsip baru dalam Perencanaan Kota yaitu: mempromosikan pembangunan berkelanjutan, menyusun perencanaan terpadu, memenuhi kepentingan anak-anak, mempromosikan kepentingan pasar, memastikan akses terhadap tanah, mengembangkan alat-alat perencanaan yang tepat, pro terhadap masyarakat miskin, dan mengakui keberagaman budaya (UN Habitat, 2010).

Rebranding Jakarta

Jakarta nampaknya gagal membangun image yang merepresentasikan sebagai ibukota negara seperti kota-kota di dunia. Jakarta justru melekat dengan citra yang negatif seperti identik dengan kemacetan, banjir, rawan kejahatan, dan sebagainya.

Jakarta sepertinya tidak memiliki brand yang kuat sebagai bagian penting dalam mempengarui persepsi khalayak dalam memandangnya. Menurut The American Marketing Association (AMA) seperti dikutip Keller, Aperia, dan Georgson, dalam bukunya Strategic Brand Management: A European Perspective (2008), brand dipahami sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi di antaranya yang mengidentifikasi antara penjual barang dan jasa satu dengan yang lainnya dan untuk membedakan mereka dari kompetitornya.

Simbol dalam brand mengandung makna yang kompleks, menyangkut atribut (merek yang memberikan ingatan pada atribut-atribut tertentu dari suatu produk), manfaat (atribut-atribut produk diterjemahkan dalam bentuk manfaat baik, secara fungsional maupun emosional), nilai (mencerminkan nilai yang dimiliki oleh produk), budaya (resentasi budaya tertentu), kepribadian (memproyeksikan kepribadian tertentu), dan pengguna (mengelompokan tipe-tipe calon konsumen).

Sementara Don E Schultz dan Heidi F. Schultz, dalam bukunya Brand Babble: Sense and Nonsense About Branding (2004), brand bisa berupa produk, jasa, orang, barang, ide, proses, negara, organisasi dan sebagainya.

Dalam dunia pemasaran, sebuah produk perlu memiliki brand yang kuat dalam membentuk persepsi konsumen. Persepsi itu muncul dari beragam informasi dan pengalaman seseorang dalam merasakan kualitas sebuah produk dan membandingkannya dengan produk lain yang sejenisnya.

Persepsi positif terhadap konsumen menunjukan jika brand sebuah produk dipercaya kualitasnya. Kepercayaan itu lalu memunculkan kesetiaan (brand loyality), di mana konsumen akan terus-terusan menggunakan produk, bahkan turut mempromosikannya. Jika sebuah brand sebuah produk tak mampu mendongkrak kepercayaan konsumen, maka perlu dilakukan rebranding.

Secara etimologis, menurut Laurent Muzellec dan Mary Lambkin dalam bukunya, Corporate rebranding: destroying, transferring or creating brand equity (2004), rebranding berasal dari kata re dan brand. Re merupakan awalan kata kerja yang berarti lagi atau pembaruan yang berarti pekerjaan yang dilakukan untuk kedua kalinya.

Rebranding menjadi cara untuk menghadapi kemunculan pesaing baru. Rebranding juga dilakukan karena citra yang sudah kadarluarsa, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen.

Dalam konteks ini, Jakarta perlu melakukan rebranding untuk membentuk citra positif yang diwujudkan dengan kepuasan warga maupun pendatang yang menetap di Jakarta. Tentu, kepuasan itu terkait dengan sejauhmana Jakarta memberikan kenyamanan, keamanan, dan pemerataan kesejahteraan bagi warganya. Kenyamanan terkait dengan kualitas pelayanan publik.

Misalnya, ketersedian transportasi publik yang nyaman, aman, dan manusiawi, pelayanan birokrasi yang prima dan bersahabat, pelayanan jasa yang profesional, dan sebagainya. Keamanan tentu menyangkut persoalan gangguan kriminalitas, konflik sosial, dan sebagainya.

Apabila citra positif itu terjaga dan terus ditingkatkan, maka akan mengukuhkan Jakarta sebagai tempat nyaman dan aman untuk dikunjungi. Citra positif itu secara langsung akan meningkatkan produktifitas kota dan keunggulan kompetitif dan sebagainya.

Jakarta perlu melakukan rebranding sebagai upaya brand repositioning, meningkatkan image kota, perubahan strategi, perubahan tata kelola kota, orientasi, misi dan visi, program, pelayanan, dan sebagainya.

Rebranding juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik, khususnya para penghuni kota sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas kota. Dengan demikian, rebranding dipahami sebagai tata kelola kota untuk memperbaharui brand yang ada agar menjadi lebih disukai khalayak.

Rebranding melalui proses sistematis dan terencana dengan tujuan mempertahankan citra maupun membangun citra baru. Rebranding karena ada pemicu (triggering) yaitu ekspektasi publik, yang kemudian mendorong terjadinya perubahan tata kelola kota untuk meningkatkan keunggulan kompetitif.

Rebranding, tidak sekadar jargon maupun strategi memasarkan kota. Namun, rebranding dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan terencana dengan tujuan mempertahankan citra dan reputasi kota, dengan memastikan peningkatan pelayanan yang efektif, efisien, bersahabat, aman, dan nyaman. Jika itu terwujud, maka akan membentuk brand loyality, di mana khalayak menyadari manfaat selama di Jakarta.

Dalam konteks ini, kesuksesan Jakarta dalam bentuk brand, sangat dipengarui semangat perubahan dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan stakeholder lainnya dalam menata kelola kota. Karenanya, perlu dikembangkan komunikasi bersama agar rencana strategi dapat dieksekusi dengan baik.

Semua pihak dapat terlibat dalam proses perencanaan, implementasi perencanaan, maupun evaluasi. Semua diawali dengan mengindentifikasi dan menganalisa opini publik, menakar potensi, termasuk melakukan komparasi dengan kota-kota lainnya di dunia, termasuk analisis potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Perlu pula dilakukan evaluasi guna mengukur tingkat pencapaian dan kegagalan, sekaligus mendeteksi faktor-faktor yang menjadi penyebab gagalnya pencapaian target (goals) yang diharapkan. Evaluasi juga penting dilakukan guna mendapatkan umpan balik (feedback) bagi peningkatan kualitas brand. Dalam hal ini, keterlibatan khalayak sangat penting sehingga dapat diketahui tingkat kepuasaan mereka. Dari penilaian itu, maka dapat dinilai, apakah sebuah brand akan dipertahankan (continue) atau diganti (change) dengan brand yang baru. | M. Yamin Panca Setia