Bagi Hasil Minyak Itu.. Lho

| dilihat 2622

LAMA tak sua, Dola Gufron, sebut saja begitu namanya, mengambil inisiatif mengundang teman-temannya, para profesionalis di bidang eksplorasi minyak dan gas bumi. Pada suatu senja, di salah satu coffee house, persis di sudut mal termegah bilangan Senayan, mereka berkumpul.

Karell datang bersama istrinya, Sophie, ia kenal saat mengurus eksplorasi ladang minyak di semenanjung Malaysia. Tak lama kemudian, datang Bondan, yang kini sibuk menjadi dosen di salah satu sekolah tinggi perminyakan, usai mengakhiri kerja profesionalnya di Texas – Amerika Serikat.

Tak biasanya, pertemuan mereka kali ini, berbicara soal yang agak ‘berat’. Paling tidak, begitulah yang dibilang Sophie.

Mereka menyoal aktivitas industri hulu migas Indonesia saat ini, yang menurut Bondan, tak henti dihadang tantangan berat. Memang, banyak suara mengemuka, aktivitas industri hulu migas ini tak banyak menguntungkan bangsa yang tengah terus dirundung ini. Kendati, katakanlah, kontribusi sektor ini terhadap APBN masih jadi andalan.

Terus terang, kata Gowi, ”Industri ini kurang menguntungkan negara karena dikelola secara tidak efektif. Terutama bila seluruh bentuk kontrak yang ada sekarang, ditinjau dari sistem bagi hasil yang semestinya.”

Hasil penyelidikan Polri atas SKK Migas tempo hari sudah menunjukkan, banyak hal yang membuat tata kelola industri hilir migas itu tak efektif, tak efisien, dan berlumur masalah. Termasuk dugaan korupsi.

Karell sependapat dengan Bondan, namun dia melihat tidak sepesimis itu. “Kecuali kalau yang mengurus soal ini, masih terkontaminasi oleh otak mafia,” serunya sambil senyum.

Gufron juga memandang, perlu ada perubahan bentuk kontrak bagi hasil. Porsi negara semestinya jauh lebih besar, dibandingkan dengan investor. Apalagi, berbagai fasilitas juga diberikan oleh negara kepada mereka. Namun begitu, di mata Sophie, perubahan bentuk kontrak itu mesti dilakukan secara sangat berhati-hati.

Perbincangan mereka terhenti sejenak, karena Surya datang, dan bergabung.

Lelaki yang dikenal kritis ini, menyimak perbincangan teman-temannya. Ia tak berkomentar. Namun, ia perhatikan dengan seksama, pandangan Bondan, bahwa perubahan itu mesti dilandasi oleh perubahan tools yang menjadi pegangan pemerintah.

“Perubahan  pada tools ini menjadi penting, karena kelak terkait dengan parameter penilaian yang akan sekaligus menjadi parameter perubahan”, seru Gowi.

Bila tidak, benar yang dibilang Sophie, perubahan yang diniatkan positif, malah justru bisa merugikan negara dalam skala yang lebih luas. “Malah memperburuk kondisi industri hulu migas”, cetusnya.

Bagi Sophie, semua pihak mesti melihat dengan seksama berbagai sisi dari industri ini, mulai dari profit margin yang dikehendaki dan harus direncanakan dengan sangat baik, perbandingan biaya yang dipergunakan industri hulu migas di negara lain, sampai ke soal bagi hasil. Termasuk di dalamnya, bagaimana efisiensi dilakukan dalam konteks cost, karena sedemikian banyak aspek yang harus dipenuhi.

Surya mengangguk, lalu tersenyum. Kalau sudah begini, bibirnya mulai gatal untuk bicara. Dan betul, dia langsung nyerocos macam petasan cabe rawit. Surya berujar, semua pihak, mesti mereview, apakah kontrak kerjasama yang ditanda-tangani pemerintah dengan para kontraktor di industri hulu migas telah menetapkan unsur-unsur yang akan berakibat pada pembesaran beban yang harus ditanggung kontraktor.

Umpamanya: apakah biaya eksplorasi dan eksploitasi dikeluarkan lebih dulu oleh kontraktor, dan baru diganti pemerintah kemudian, saat kontraktor telah mulai memproduksi minyak atau gas. Gufron berpandangan, sebaiknya pemerintah tidak memasukkan klausul penggantian biaya eksplorasi dan eksplorasi, itu.

Tapi, apa kontraktor tidak jeli melihat hal itu?

Dalam pandangan Sophie, biar saja hal yang mengatur faktor biaya eksplorasi dan eksploitasi itu tetap ada. Tapi, mesti ditegaskan share yang jelas. Ia lebih melihat, yang harus diperhatikan justru result yang ingin dicapai. Misalnya, bagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil itu, memberikan porsi pembagian revenue yang lebih besar kepada negara.

“Sebutlah 85 persen untuk negara, selebihnya untuk kontraktor”, tegas Sophie.

Surya sepaham, karena ia termasuk yang kurang setuju, ketika negara hanya memperoleh 70 % dan kontraktor memperoleh 30%. Apalagi, pemerintah masih berkewajiban mengganti biaya eksplorasi dan eksploitasi.

Surya menukas, tak ada urusan dengan klaim para pakar, bahwa porsi revenue bagi pemerintah Indonesia, tertinggi di kalangan negara berkembang. Indonesia, menurut Surya, memang mesti setara dengan Venezuela, dan Iran.

“Tuhan memberi kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar bagi bangsa ini, kan untuk kemakmuran rakyat dan negaranya. Jadi kenapa kita mesti risau, dan akhirnya harus menyesuaikan diri dengan format mereka berfikir”, tukas Surya.

“Dalam soal fiscal terms, misalnya, biarkan saja kita lebih bagus dan memungkinkan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan Cina, Thailand, Canada, Inggris, Selandia Baru, dan Denmark,” serunya.

Sambil ngakak dia berpantun: Sore-sore mengudap bakso, besok pagi ke Gorontalo. So what gitu lo !? Karenanya, menurut Surya, kuncinya pada substansi yang mau dicapai.

“Biar Daniel Johnson mikir keras untuk merumuskan fiscal terms di sini. Paling tidak, supaya hasil studinya ihwal biaya kapital pengembangan lapangan yang dikembangkan, revenue share untuk negara kita tetap paling baik,” cetusnya.

Sophie nyeletuk, “Enaknya kita mengudap dulu. Kita cari kesempatan lain buat ngomongin soal ini”. Tawa mereka pun berderai. |  bang sem

Editor : sem haesy
 
Ekonomi & Bisnis
31 Agt 21, 19:09 WIB | Dilihat : 382
Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Lokal
14 Mar 21, 23:46 WIB | Dilihat : 448
Sindroma Ambivalensia
16 Des 20, 07:56 WIB | Dilihat : 618
Peta Bank Syariah di Indonesia Berubah
Selanjutnya
Lingkungan
27 Sep 21, 12:15 WIB | Dilihat : 348
Selamatkan Kebun Raya Bogor
10 Sep 21, 14:55 WIB | Dilihat : 194
Ida Mengamuk Sejumlah Kota Amerika Serikat Berantakan
01 Agt 21, 09:31 WIB | Dilihat : 189
Membaca Sinyal Presiden Joe Biden tentang Jakarta
Selanjutnya