Utang Negara dan Pembangunan Sosial

| dilihat 428

catatan Delanova

Boleh jadi istilah 'gali lubang tutup lubang,' seperti dalam syair salah satu lagu Rhoma Irama, memang pas buat Indonesia.

Dalam keterangan tertulis, Kamis (16/5/2019), Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) - Kementerian Keuangan mengemukakan, pemerintah telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Yen (Jepang) yang populer disebut Samurai Bonds, sebesar JPY177 miliar, setara Rp23,35 triliun, dengan asumsi kurs JPY 1 = Rp 131,92.

Dikemukakan dalam keterangan DJPPR, "Pada hari ini Pemerintah Republik Indonesia kembali sukses menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Yen Jepang (Samurai Bonds) sebesar JPY 177 miliar dengan 6 (enam) seri yaitu RIJPY0522, RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0529, RIJPY0534 dan RIJPY0539."

"Penerbitan SUN tersebut tercatat sebagai transaksi penerbitan Samurai Bonds melalui Public Offering terbesar yang dilakukan oleh negara di benua Asia," tulis DJPPR, sambil mengemukakan, transaksi kali ini tenor 15 dan 20 tahun merupakan tenor Samurai Bonds terpanjang yang diterbitkan oleh negara di Asia. 

Artinya, pencapaian tersebut memperpanjang rata-rata jatuh tempo Samurai Bonds dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekaligus memperluas jenis investor yang berpartisipasi pada penerbitan surat utang ini.

Diterangkan, basis investor pada penerbitan Samurai Bonds kali ini lebih terdiversifikasi, meliputi citi banks (11,3%), specialized bank (14,1%), life insurers (18,1%), property insurers (0,1%), asset managers (15,3%), Shinkin banks/regional banks (9,4%), dan lainnya (31,7%)."

Yang bertindak dalam sebagai joint lead arrangers dalam transaksi ini adalah Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd, Nomura Securities Co., Ltd, dan SMBC Nikko Securities Inc.

Pada hari yang sama, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat memaparkan realisasi APBN 2019 per April, mengemukakan, posisi utang masih pada level aman di 29,65% dari PDB.

Sri Mulyani menyoroti situasi ekonomi global dan domestik.  "Situasi ekonomi baik global maupun dalam negeri memerlukan perhatian khusus karena ada perubahan," katanya.  

Dia juga mengemukakan, kinerja ekspor maupun impor kurang menggembirakan. Hal ini tersebab dampak perlambatan perekonomian dunia di 2019.

Disebutkan, berbagai isu global mempengaruhi situasi ini, antara lain, trade war AS vs China, serta pelemahan harga komoditas dunia.

Dalam keterangannya, Sri Mulyani mengemukakan, secara umum dalam pelaksanaan APBN 2019 sampai 30 April, penerimaan negara tumbuh 0,5% [penerimaan perpajakan sebesar 4,7%].

Dia juga mengemukakan, realisasi belanja negara tumbuh 8,4% lebih tinggi dari tahun sebelumnya (sebesar 8,3%). Defisit APBN dan keseimbangan primer masing-masing Rp 101 triliun [0,63% PDB] dan negatif Rp 18,4 triliun.

Tidak dijelaskan dalam kesempatan itu, pusaran arus uang dan tren perekonomian selama berlangsung Pemilihan Umum Serentak 2019.

Utang LN dan korelasi dengan Pembangunan Sosial

Pasal utang luar negeri semacam ini, meski tak terkait langsung, mengingatkan kita pada masa krisis 1999. Kala itu, Komisi Pembangunan Sosial PBB secara khas, membahas dampak masalah utang luar negeri terhadap kebijakan pembangunan sosial.

Ketika itu, Betty King - delegasi Amerika Serikat mengemukakan, mereka percaya pemerintahan yang baik merupakan elemen penting dari lingkungan yang mendukung.

Salah satunya adalah Pemilihan umum yang bebas (rahasia, jujur, adil) dan teratur, supremasi hukum, transparansi dalam proses politik, serta media yang independen dan bebas merupakan blok bangunan dasar dari proses tersebut.

Masyarakat sipil yang aktif, yang mewakili kepentingan berbagai  lapisan masyarakat dan yang berfungsi secara independen dalam demokrasi, menurut King, penting untuk memajukan dan melindungi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya setiap warga negara.

Rakyat adalah elemen penting dari lingkungan yang memungkinkan. Itu berarti menciptakan lingkungan di mana mereka tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga kontributor utama bagi pembangunan sosial.

Untuk melakukan itu, ungkap King, "kita harus menemukan cara untuk meningkatkan pendidikan dan perawatan kesehatan, serta untuk mengurangi kemiskinan ekstrem."

Utang yang diperuntukan bagi pembangunan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas manusia, akan membentuk lingkungan yang kondusif dalam mendorong kemajuan suatu bangsa. Termasuk menguatkan soliditas dan solidaritas rakyat dengan pemerintah di masing-masing negara. Khasnya untuk mewujudkan perbedaan yang juga khas dalam mengelola utang.

Utang luar negeri dimungkinkan untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang berimbang. Karena pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat, dan bersama-sama mereka harus memikul tanggung jawab utama untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan pembangunan sosial.

Tanggung jawab utama negara adalah untuk menyediakan lingkungan yang demokratis dan stabil dimana warga negara bebas untuk mengambil inisiatif sendiri memperbaiki kehidupan mereka. Pemerintah harus mendorong integrasi sosial untuk menjamin, bahwa semua anggota masyarakat dapat berkontribusi dan mendapat manfaat dari pembangunan sosial.

Hal lain yang tak kalah penting adalah tetap terjaminnya kemerdekaan dan kedaaulatan riil antar negara (peminjam dan pemberi pinjaman) dalam mengelola tanggungjawab bersama, ketika terjadi krisis utang.

Baik pemberi pinjaman dan peminjam harus bertanggung jawab merumuskan struktur baru yang independen dan transparan dalam mengawasi hubungan antara debitor dan kreditor." Tentu, dengan solusi yang etis, saling bertanggung jawab dan transparan, yang memenuhi persyaratan efisiensi ekonomi yang etis dan kebutuhan dasar manusia. Ketika dana dikeluarkan, masyarakat sipil harus dapat berpartisipasi menentukan bagaimana uang dialokasikan kembali untuk prioritas sosial.

Kita berharap penambahan utang luar negeri, tidak dalam konteks gali lubang tutup lubang dalam konotasi negatif. Takarannya adalah realitas peningkatan indeks pembangunan manusia yang lebih baik, kesenjangan ekonomi dan angka kemiskinan yang turun.

Penampakannya pun mesti jelas, yakni menguatnya akses rakyat terhadap modal, pasar, informasi, dan meningkatnya kualitas layanan kepada rakyat seperti jaminan sosial. Kesemua itu akan terkait dengan kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. |

Editor : sem haesy | Sumber : berbagai sumber
 
Budaya
07 Agt 19, 20:46 WIB | Dilihat : 561
Berguru pada Sejarah, Transformasi Elang
22 Jul 19, 16:15 WIB | Dilihat : 488
Dimensi Kaum Betawi
21 Jul 19, 14:19 WIB | Dilihat : 269
Refleksi dari Arena Lebaran Betawi
Selanjutnya
Sainstek
30 Okt 18, 00:11 WIB | Dilihat : 730
Menerima Realitas Kecelakaan Lion JT610
19 Jul 18, 09:52 WIB | Dilihat : 1553
Volante Vision, Visi Kendaraan Udara Aston Martin
20 Feb 18, 12:07 WIB | Dilihat : 2466
Tragedi Archimides di Tangan Serdadu
10 Jan 17, 15:25 WIB | Dilihat : 1175
Honda Kembangkan Teknologi Motor Pintar
Selanjutnya