Kinerja Menteri PUPR Basuki Dipertanyakan

Tol Cimanggis - Cibitung Masih Terganjal

| dilihat 6482

DEPOK, AKARPADINEWS.COM | WARGA Kompleks Perumahan Raffless Hills – Cibubur sejak beberapa bulan terakhir hidup dalam was-was. Bulan lalu, tak biasanya, tercium bau gas. Mereka kuatir terjadi kebocoran dari jalur gas Pertamina yang melintas tak jauh dari Blok M – Kompleks Perumahan itu.

Pangkal musababnya adalah pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung (Cimaci). Warga Blok M Kompleks Perumahan, itu memprotes rencana pembangunan jalan tol yang ujug-ujug memotong kompleks perumahan itu. Pembangunan itu sendiri, menyimpang dari rencana semula.

Ketidak-sepahaman antara warga dengan pelaksana proyek, membuat Jalan Tol Cimanggis – Cibitung masih terganjal. Kendati saham PT Cimanggis – Cibitung Tollway sudah diakuisi oleh sejumlah investor.

Walikota Depok – Nurmahmudi Ismail meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk konsisten dengan perencanaan awal. Maksudnya, pembangunan jalan tol Cimanggis – Cibitung atau Cimaci itu, tidak memotong pipa gas Pertamina yang berada di kompleks perumahan Raffles Hills di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Tapos.

Nurmahmudi menyatakan sikapnya itu, Senin (4/1/2016). Mantan Menteri Kehutanan yang akan mengakhiri jabatannya sebagai Walikota Depok itu mengungkapkan, pembangunan jalan tol harus memperhatikan kepentingan umum.

WARGA BLOK M KOMPLEKS PERUMAHAN RAFFLESS HILLS PROTES. BUKAN SEKADAR SOAL HARGA TANAH.

Kepentingan umum harus mengalahkan kepentingan pribadi atau golongan. Nurmahmudi menegaskan, masalah itu pembangunan jalan tol di Depok memang bersumber dari pengadaaan lahan. Terutama, karena setiap kontraktor yang membangun, selalu mengeluh soal satu ini. Para kontraktor tidak ada persoalan dengan membangun, karena mereka berpengalaman, sepanjang lahan tersedia. Tapi, apapun juga, pembangunan itu wajib memperhatikan kepentingan publik.

Sikap Nurmahmudi seperti itu bukan tanpa alasan. Sepertinya terpicu dengan sikap BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) yang sewenang-wenang mengubah rencana dengan mengorbankan penghuni Blok M – kompleks Perumahan Raffles Hills.

BPJT berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berwenang melaksanakan sebagian penyelenggaraan jalan tol, meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol.

Pembelokan dari rencana awal yang dilakukan oleh BPJT, diduga terpengaruh oleh kepentingan kelompok pengusaha yang sudah merancang pembangunan kompleks perumahan lain, dan diuntungkan dengan pembelokan dari rencana semula.

Nurmahmudi tegas menyatakan, agar PU konsisten dengan rencana awal. Tidak ada pembelokan. Kalau PU konsisten dengan perencanaan awal, jalan tol itu akan lurus dan tidak akan memotong jalur pipa gas Pertamina.

Mengomentari penolakan warga kompleks Perumahan Raffless Hills, mantan Presiden Partai Keadilan itu mengatakan, sepanjang ada alasan yang jelas, harus diselesaikan  sesuai dengan kepentingan publik, sesuai aturan. Artinya, apa yang ada dalam aturan   dipercepat saja.

Protes warga Kompleks Perumahan Raffless Hills jelas-jelas menolak perubahan trase jalan tol Cimaci yang berada di kawasan kompleks itu. Ketua Paguyuban warga Blok M kompleks perumahan itu mengemukakan, penolakan warga terutama karena faktor keselamatan.

Menurut warga, seharusnya pembangunan jalan tol itu berada di sisi utara utara pipa gas. Untuk itu mereka melayangkan surat ke Pertamina, pada 23 Desember 2015 lalu, mempertanyakan risiko yang akan terjadi, bila jalan tol melintasi jalur pipa gas Pertamina. Di sepanjang jalur pipa gas itu, di wilayah lain, memang terdapat papan pengumuman, bahwa jalur itu berisiko bahaya. Oleh karena itu dilarang ada bangunan apapun di atasnya. Meski tak ada pengumuman terkait pembangunan jalan tol di atasnya dan diperhitungkan secara teknis, tapi beban jalan tol setiap hari dapat diduga berisiko.

AKUISISI SAHAM PT CIMANGGIS - CIBITUNG ROLLWAY

Proses pembangunan jalan tol ini sudah mulai dibangun tahun 2015, meliputi seksi 1 A sepanjang 3,5 kilometer dari 26 kilometer yang direncanakan. Jalan tol melintasi Kota Depok, sepanjang 700 meter, Kabupaten Bogor sepanjang 7 kilometer, dan Kabupaten Bekasi sepanjang 14,6 kilometer, dan Kota Bekasi sepanjang 3,8 kilometer.

Tol yang dikelola oleh PT Cimanggis – Cibitung Toll Way ini, harus membebaskan lahan seluas 28 hektar, di wilayah Kota Depok dan Bekasi seluas 3.500 meter, tetapi bari bisa dibebaskan 200 meter untuk seksi I A.  Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa kepada pers mengemukakan, setidaknya awal tahun 2016 ini proses pembebasan lahan sudah bisa diselesaikan. Tapi, proyeksi itu tak akan jadi kenyataan, sebelum persoalan dengan warga Blok M – Raffless Hills dapat diselesaikan.

Proses perundingan yang sudah dilakukan dalam konteks pembebasan lahan itu, belum tuntas.  Warga menilai, proses penyelesaian yang dimediasi Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Jawa Barat tidak memberikan solusi yang adil, dan hanya melihat dari satu sisi pendekatan saja.

Ketidak-sepahaman antara warga dengan pelaksana proyek belum mencapai kata sepakat. Itulah sebabnya, proyek jalan tol Cimangfis – Cibitung yang merupakan bagian dari proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan  tol Jakarta Outer Ring Road tersendat-sendat. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki yang mengunjungi proyek awal Oktober lalu nyaris tak melakukan apapun. Terutama berkaitan dengan aspirasi warga Blok M kompleks Perumahan Raffless Hills. Padahal yang diminta hanya mengembalikan pelaksanaan proyek itu sesuai dengan rencana awal.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tak bisa bertindak lebih jauh, karena menurut Iwa, pihaknya hanya sekadar kepanjangan Pemerintah Pusat, jadi hanya sekadar membantu mengatasi masalah. Kalau BPJT tetap ngotot dengan perubahan dari rencana semula, masalah tidak akan selesai.  Dan harus diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat.

Pendekatan yang dilakukan Iwa agar warga Blok M akomodatif terhadap pembangunan itu, dipandang sebagai pendekatan yang tidak adil. Sekaligus menunjukkan kerja pemerintah yang tidak terencana dengan baik. Apalagi, kompleks perumahan itu sudah ada dan berdiri jauh lebih lama.

Sudut pandang yang hanya berfikir tentang biaya pembebasan lahan dengan harga wajar melalui tim appraisal yang menaksir besaran harga, tidak substantif. Karena persoalannya menyangkut banyak aspek. Terutama sosio habitus, terkait dengan kenyamanan dan sosialisasi hidup. Termasuk juga soal keamanan lingkungan.

KONSTRUKSI JALAN TOL

Awal Oktober lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan ke lokasi yang akan menjadi simpang susun. Maksud kunjungan itu menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi kendala. Ternyata tidak demikian. Dalam kunjungannya, itu Basuki menerima laporan dari Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna, bahwa proses pembangunan jalan tol itu masih terkendala. Sampai Oktober lalu, yang baru bisa dibebaskan hanya 0,3 persen.

Beberapa warga menilai, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, itu tidak bisa mengatasi masalah. Menyelesaikan persoalan sekecil ini saja tidk bisa dilakukan, bagaimana menyelesaikan persoalan yang besar ?

Yang terkesan kemudian adalah terjadi aksi lempar kambing, sehingga Presiden Jokowi sempat menyatakan soal kendala pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur. Celakanya, yang terkena sasaran adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang justru sudah bekerja maksimal dan sistemik dalam menata ruang dan memberi solusi terhadap persoalan lahan.

Proyek jalan tol ini diperkirakan memerlukan biaya Rp4,25 triliun. Jalan ini dirancang menghubungkan Bandara Soekarno Hatta – Kunciran – Serpong – Cinere – Jagorawi – Cibitung – Cilincing Tanjung Priok. Dari pengalaman ruas tol yang menghubungkan Soekarno Hatta – Cilincing saat ini, diperkirakan jalan tol Cimanggis – Cibitung sepanjang 25,4 km dan Cibitung – Cilincing sepanjang 34,5 km tidak akan menyelesaikan arus kemacetan yang selama ini terjadi. Terutama dari ruas Ulujami sampai Pondok Kelapa.

Kinerja menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan kendala yang belum selesai itu, kini dipertanyakan. Karena hal itu berhubungan dengan janji politik Jokowi.. | Bang Sem

Editor : sem haesy | Sumber : berbagai sumber
 
Humaniora
24 Mar 24, 15:58 WIB | Dilihat : 100
Isyarat Bencana Alam
16 Mar 24, 01:40 WIB | Dilihat : 517
Momentum Cinta
12 Mar 24, 01:26 WIB | Dilihat : 526
Shaum Ramadan Kita
09 Mar 24, 04:38 WIB | Dilihat : 445
Pilot dan Co Pilot Tertidur dalam Penerbangan
Selanjutnya
Sainstek
01 Nov 23, 11:46 WIB | Dilihat : 823
Pemanfaatan Teknologi Blockchain
30 Jun 23, 09:40 WIB | Dilihat : 1089
Menyemai Cerdas Digital di Tengah Tsunami Informasi
17 Apr 23, 18:24 WIB | Dilihat : 1342
Tokyo Tantang Beijing sebagai Pusat Data Asia
12 Jan 23, 10:02 WIB | Dilihat : 1483
Komet Baru Muncul Pertama Kali 12 Januari 2023
Selanjutnya