Jokowi Misu-Misu

Setelah Enam Kali Rapat Jokowi Putuskan Soal LRT

| dilihat 1976

JAKARTA, AKARPADINEWS.COM | RABU sore (8/6/16) di Kantor Kepresidenan Republik Indonesia, Presiden Jokowi melontar kesal dan misu-misu.

Sebelum memimpin rapat terbatas yang membahas LRT (light rail transportation) di Palembang, Bandung, dan Jabodetabek, dia ngomong, “Ini sudah bolak-balik rapat ini seperti ini, nggak bener. Tapi ya karena masih ada hal yang perlu diputuskan, oke ini terakhir rapat.”

Rapat terbatas itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Ignasius Jonan, Menkumham Yasonna Laoly, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Dalam rapat itu, Pemerintah memutuskan, pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di DKI Jakarta akan dibangun Pemerintah Provinsi. Artinya menggunakan APBD DKI Jakarta, sedangkan LRT untuk lintas provinsi akan menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Umpamanya pembangunan LRT kota Bogor yang akan berakhir di Baranangsiang.

Keputusan itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden. Rapat terbatas sore itu mempertegas, pembangunan LRT itu diteruskan.

Selepas rapat, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengemukakan kepada wartawan, “Jadi ini akan diteruskan,  operatornya nanti dibicarakan bersama.”

Kalau misalnya nanti harga keekonomiannya dipandang terlalu tinggi oleh masyarakat, pemerintah akan menyiapkan PSO (Public Service Obligation), untuk yang di Jabodetabek akan ada subsidi oleh pemerintah DKI.

Sedangkan, untuk pembangunan LRT di Palembang, lanjut Jonan, karena sudah berjalan, akan diteruskan seperti biasa  karena. Ia menyebutkan, tidak ada masalah, tinggal revisi Peraturan Presiden (Perpres) sedikit-sedikit untuk masalah pengoperasian dan sebagainya.

Untuk LRT Bandung, menurut Jonan, diputuskan akan dibangun oleh swasta. Bandung Raya juga sama. Kalau nanti harga keekonomian tiketnya itu dipandang terlalu mahal, maka pemerintah pusat akan menyediakan PSO atau subsidi.

“Untuk biasanya digunakan dalam format itu kereta api perkotaan, sama Palembang juga sama dan sebagainya. Hanya DKI saja yang akan ditanggung oleh DKI sendiri, mungkin melalui sumber penghasilan yang lain,” jelas Jonan lagi.

Khusus untuk Bandung dan Bandung Raya, bila pembangunan dilakukan oleh swasta, tentu akan memerlukan waktu lagi. Dan harga keekonomiannya akan menjadi masalah, karena nanti terkait dengan return of invesment.

Dalam rapat itu, Presiden Jokowi mengemukakan, fokus pembangunan infrastruktur transportasi, terutama di kota-kota besar, yang pertama adalah konektivitas. Kedua, intergrasi  antar moda antar transportasi, dan yang ketiga modernisasi.

Karena itu, menurut Jokowi, penentuan Trase nantinya harus bisa menggabungkan, mengintegrasikan antar moda-moda transportasi yang sudah ada.

Jokowi menjelaskan, yang dimaksud konektivitas adalah konektivitas antar daerah, antar wilayah bisa terhubung dan  mendorong pergerakan ekonomi bisa lebih efisien, menurunkan biaya-biaya logistik, biaya-biaya transportasi sehingga daya saing kita menjadi lebih baik.

Terkait dengan integrasi antar moda transportasi, Jokowi mengemukakan, “Kalau bisa sambung antara pesawat, dengan kereta api, dengan LRT (Light Rail Train), dengan MRT (Mass Rapid Transport) misalnya di Jakarta, dengan bus, dengan pelabuhan itu akan sangat lebih baik. Tapi saya kira ini juga sudah (ada) di dalam perencanaannya. Saya pastikan ini sudah … sudah di masukkan.”

Tentang modernisasi, di dalam pengantar rapat terbatas, itu Jokowi mengemukakan, terkait dengan sarana dan prasarana transportasi.  Menurut Jokowi, “kita memang harus membangun bandara, pelabuhan, stasiun yang semakin modern dengan kapasitas sesuai yang diinginkan oleh masyarakat, baik pengguna maupun rakyat yang menggunakan.”

Kenyamanan dan keamanan penumpang, pengguna jasa mesti diutamakan, menurut Jokowi.

“Baik yang berkaitan dengan terminal, dermaga, dengan run way, yang harus diperlebar harus diperpanjang, moderenisasi ini menyangkut semuanya, baik yang berkaitan dengan kereta api, dengan bus, dengan kapal laut demi kenyamanan dan keamanan penumpang,” jelas Presiden.

***

TERKAIT dengan pembangunan LRT di kota Bandung, Wali Kota Bandung Ridwal Kamil menjelaskan, untuk Bandung Raya, yang paling urgent adalah menghubungkan (konektivitas) LRT dengan kereta api cepat Jakarta - Bandung,  karena stasiun ujungnya di pinggir kota.

Jadi harus ada koneksi ke kota Bandung dengan LRT. “Itu salah satu urgensi yang akan diprioritaskan,” ungkap Ridwan Kamil.

Semula stasiun akhir Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang dibangun dengan investasi RRC (Republik Rakyat China), itu akan berakhir di kota Bandung. Ternyata berakhir di wilayah Kabupaten Bandung.

Terkait pendanaan, menurut Walikota, sedang dibahas apakah full APBN atau hanya subsidi. “Itu juga sedang akan diputuskan secepatnya. Tapi apapun itu, kita berharap harga tiketnya menjangkau dan masyarakat bisa menggunakan LRT ini sebagai sarana baru dalam transportasi di wilayah metropolitan di kota Bandung dan Bandung Raya,”ungkap Ridwan Kamil.

Keperluan LRT bagi ibukota Jawa Barat yang juga ibukota Asia Afrika, itu penting maknanya, karena jumlah penduduk di kota itu, kini sudah mencapai lebih dari enam (6) juta jiwa.  

“Sangat-sangat padat seperti itu,” ungkap Ridwan Kamil, sambil menjelaskan, bila kelak diputuskan pihaknya harus mensubsidi (seperti Pemprov DKI Jakarta), khususnya Kota Bandung, mungkin tidak dalam bentuk APBD karena tidak memungkinkan.

Mungkin Pemerintah Kota Bandung akan menyediakan dalam bentuk properti yang bisa diolah menjadi proyek-proyek komersial, yang hasilnya bisa mensubsidi, menambah kontribusi pemerintah daerah kepada proyek ini.

Pihak lembaga kepresidenan nampak puas dengan hasil rapat terbatas, itu. “Alhamdulillah, hal yang belum terselesaikan yang masih ada perbedaan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan juga BUMN yang ditunjuk untuk menyelesaikan ini, hari ini semuanya bisa terselesaikan,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada.

Ia merinci untuk masalah trase yang yang menjadi lintas provinsi dan trase yang menjadi lintas DKI Jakarta sudah disepakati pembagiannya.

Terkait masalah pendanaan, menurut Seskab, hari ini Presiden Joko Widodo telah memutuskan pengaturan pendanaan. “Termasuk di dalamnya bagaimana nanti operasionalnya, tiketnya, sebagainya dan sebagainya telah diatur antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta,” ujarnya.

Mengenai ukuran rel LRT, kata Seskab,  rapat terbatas memutuskan menggunakan ukuran rel yang standar, supaya tidak ada banyak lintasan.

Tentang beberapa hal yang berkaitan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres), termasuk untuk Palembang, Seskab Pramono Anung mengatakan, InshaAllah minggu-minggu ini bisa diselesaikan.

Sedangkan untuk Bandung Raya karena perlu dibuat trase-nya dan juga perhitungannya, termasuk apakah nanti sepenuhnya pemerintah atau kerja sama dengan swasta, menurut Seskab, sekarang ini sedang dihitung.

Tentang LRT kota Bandung dan proyek Kereta Cepat, juga Aerotropolitan Majalengka, Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) pimpinan Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA sudah membahas. Juga secara terbatas. Antara lain dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

DKJB memandang penting membahas sejumlah megaproyek infrastruktur seperti bandara internasional, kereta api cepat, dan LRT untuk merespon dan mengantisipasi kemungkinan terjadi gegar budaya, sekaligus respon paradigmanya ke arah quantum budaya.

Karena itu, DKJB berharap, pihak-pihak yang berkompeten dengan proyek-proyek tersebut dapat memberikan informasi lebih luas, sehingga DKJB dapat melakukan kajian mendalam terkaitan dengan analisis mengenai dampak budaya (amdaya), seperti pernah dicetuskan Prof. Dr. Bambang Wibawarta – Wakil Rektor Universitas Indonesia - Depok, salah seorang anggota Dewan Kebudayaan Jawa Barat. | JM Fadhillah

Editor : sem haesy | Sumber : setkab dan sumber lain
 
Polhukam
07 Jul 19, 18:14 WIB | Dilihat : 913
Jakarta Pantas Terima Penghargaan Kota Terbaik Dunia
28 Jun 19, 14:02 WIB | Dilihat : 1456
Nasib Rakyat Tidak Ditentukan di Bilik Suara
28 Jun 19, 11:03 WIB | Dilihat : 1448
Sofhian Mile : Selamatkan Bangsa, Utamakan Rakyat
27 Jun 19, 22:41 WIB | Dilihat : 1371
ISWAMI Sinergi Tunggal Jurnalis Malaysia - Indonesia
Selanjutnya
Energi & Tambang