Rayuan Investasi Jokowi di India

| dilihat 1011

AKARPADINEWS.COM | PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) terus berusaha meyakinkan para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tak terkecuali para pengusaha India.

Ketika bertemu dengan 20 chief executive officer (CEO) dari India dan 5 CEO dari Indonesia di Royal Ballroom, The Leela Palace Hotel, New Delhi, Selasa (13/12) pagi, Presiden Jokowi  melontar rayuannya untuk menarik minat investor India menanamkan modalnya di Indonesia. 

Informasi resmi dari Sekretariat Kabinet menyebutkan, dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo mengemukakan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Karena itu, Presiden mengundang para  CEO perusahaan-perusahaan terkemuka India untuk menggali lebih banyak peluang berinvestasi di Indonesia.

“Saat ini, mungkin saat yang menguntungkan dalam memanfaatkan momentum yang kuat antara Perdana Menteri Modi dan saya. Saat ini juga adalah waktu yang sangat tepat untuk menggali lebih banyak peluang di Indonesia,” kata Presiden dalam pertemuan itu.

Presiden Jokowi juga mengemukakan, “Setelah dua tahun bekerja keras, mengimplementasikan perubahan, pertumbuhan produk domestik bruto kami stabil, dan sentimen investor cukup positif.”

Presiden meyakinkan, pemerintahan yang dipimpinnya telah berupaya mengubah dan meningkatkan ekonomi Indonesia. Berbagai langkah telah ditempuh seperti melakukan reformasi subsidi bahan bakar minyak, deregulasi berbagai jenis peraturan dan perizinan, dan peluncuran kerja sama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan Australia.

Menurut Presiden, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, dinilai dapat mendorong pertumbuhan komunitas bisnis terutama di bidang perdagangan elektronik (e-commerce), pariwisata, dan manufaktur.

 “Tahun ini kita sudah meluncurkan program amnesti pajak, yang hanya baru lima bulan sejak diluncurkan sudah menjadi program amnesti pajak tersukses di dunia menurut Deutsche Bank,” ungkap Presiden Jokowi, seperti dikutip situs resmi setkab.go.id.

Dalam pertemuan yang dihadiri 5 CEO Indonesia : Rosan P. Roeslani, Shinta W. Kamdani, CEO Garuda Food Sudhamek A.W. Soenjoto, CEO Bosowa Group Erwin Aksa, dan CEO Sinar Mas Group Fuganto Widjaja, itu juga nampak Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Duta Besar RI untuk India Rizal Wilmar Indrakesuma.

Optimisme Presiden Jokowi, agaknya dilatari oleh proyeksi Bank Indonesia yang menyatakan, pada tahun 2017 kondisi perekonomian Indonesia akan lebih baik.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardoyo, penghujung Agustus 2016 lalu pernah menyampaikan prediksi pertumbuhan ekonomi yang tak jauh berbeda dengan target pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2017.

Bank Indonesia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2017 akan berada di kisaran 5,1 persen sampai 5,5 persen. Angka tersebut lebih rendah dari prediksi sebelumnya, di kisaran 5,2 persen – 5,6 persen. Penurunan prediksi itu dilakukan BI, karena Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia juga menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global.

Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi global akan bergerak pada kisaran 3,1 persen tahun 2016 yang tinggal beberapa hari lagi, dan 3,4 persen pada tahun 2017, turun sekitar 0,1 persen.

Tawaran Presiden Joko Widodo wajar-wajar saja, karena dari aspek domestik, ekonomi nasional akan ditupang oleh kondisi permintaan yang lebih baik, dengan tetap kuatnya konsumsi. Hal ini, akan memberi peluang keuntungan investasi asing (foreign direct invesment). Apalagi dalam konteks situasi demikian, BI memprediksi, konsumsi masyarakat akan tetap kuat seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat, membaiknya perlindungan sosial, dan peningkatan masyarakat kelas menengah.

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri, masih terdapat berbagai hambatan eksternal, karena kondisi ekonomi global belum membaik, pemangkasan anggaran belanja pemerintah juga masih menjadi pangkal penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Pada APBNP 2016, Pemerintah memutuskan pemotongan belanja dalam APBNP 2016 sebesar Rp 133,8 triliun, terutama karena penerimaan negara dari sisi pajak diperkirakan akan berkurang sekitar Rp 219 triliun dari target (shortfall).

Kondisi yang berlangsung saat ini, adalah konsekuensi logis dari pemangkasan belanja pembangunan tersebut. Meskipun, ada harapan, aliran dana masuk (repatriasi) dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), yang tak bisa tidak juga akan meningkatkan belanja modal, melalui utang luar negeri. Khasnya untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek infrastruktur.

Dana repatriasi itu sendiri belum bisa dipastikan  bisa menupang pertumbuah ekonomi pada paruh kedua tahun ini, kendati dapat diprediksi, dana tersebut akan masuk ke sektor produktif. Pilihan investasinya adalah sektor properti, pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan.

Hal tersebut relevan dengan pandangan yang pernah dikemukakan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, bahwa turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi, sekurang-kurangnya oleh tiga faktor utama.

Yakni: Pemotongan anggaran pemerintah, walaupun kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki atau mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi; Perlambatan ekonomi global yang masih akan terjadi; dan, Permintaan domestik khususnya untuk investasi swasta masih memerlukan waktu pemulihan.

Permintaan investasi swasta akan mengalami perbaikan, bila terdapat dukungan belanja pemerintah dan penurunan suku bunga oleh BI. Namun, pertumbuhannya tidak cepat.

“Indikatornya selama ini ternyata tidak sekuat yang kami perkirakan. Dalam konteks ini ekspektasi bisnisnya yang belum kuat,” begitu pernah diungkapkan Perry.

Di sisi lain, dari aspek kewilayahan, masih terdapat perbedaan fokus untuk mendulang pendapatan yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Indonesia Timur masih mengandalkan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam, yang harga komoditasnya di pasar global, masih tertekan. Sumatera masih mengandalkan agribisnis berbasis perkebunan, dan Jawa masih mengandalkan industri substantif, selain properti.

Sektor yang paling bisa diandalkan untuk menupang pertumbuhan ekonomi seluruh Indonesia adalah pariwisata, telekomunikasi, infrastruktur dan logistik.

Sudut Pandang India

DARI sudut pandang visi bisnis India yang melihat dominannya investasi China di Indonesia, tawaran investasi Presiden Jokowi bisa jadi merupakan tantangan tersendiri. Terutama untuk beberapa sektor, seperti agribisnis, manufaktur, jasa, telekomunikasi, dan infrastruktur.

Dari berbagai referensi gerakan investasi pengusaha India yang terus berkompetisi dengan China satu dekade terakhir, di sektor pertanian mereka akan mengkaji dan mencermati lebih mendasar reformasi pertanian di Indonesia, yang akan berdampak pada besaran belanja pembangunan infrastruktur pedesaan, decollectivized pertanian, yang terkoneksi dengan peluang memiliki lahan pertanian, dan orientasi pembangunan pertanian berbasis niaga.

India mempunyai pengalaman mempertautkan kebijakan reformasi pertanian dan investasi, bahkan sejak merdeka tahun 1947. Tidak hanya berhenti pada kemajuan substansial untuk memenuhi ketahanan pangan, tetapi untuk kepentingan bisnis di dalamnya, seperti diungkapkan Ahluwalia.

Selain infrastruktur pertanian dan penguatan akses petani terhadap modal melalui keuangan inklusif, yang akan menjadi perhatian para pengusaha India, juga kebijakan pemerintah terkait dengan varietas benih unggul bermutu tinggi, teknologi pertanian, dan pola pengembangan industri pertaniannya. Termasuk pada industri tanaman pangan.

Di sektor industri manufaktur, India yang mulai masuk ke industri otomotif di Indonesia, melihat pangsa pasar yang relatif besar dengan pola kompetisi relatif terbatas dengan Jepang dan Korea. Tapi di lapangan industri manufaktur secara keseluruhan, pengusaha India masih akan melihat kebijakan-kebijakan dasar industrialisasi yang lebih efektif dan efisien. Khasnya produksi perangkat kehidupan primer dan sekunder dengan harga terjangkau, yang dalam banyak hal sudah dimasuki oleh China.

Pengusaha India berpengalaman di negerinya menggarap sektor ini, dan memberikan sumbangan sekitar 16% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah-daerah otonomnya.

Peluang kerjasama terbuka di sektor ini, termasuk industri manufaktur penghasil utilitas tinggi, transportasi kereta api, dan sejenisnya. Kendati rendah, industri jasa tekstil juga bisa menarik untuk investasi mereka, meski banyak kebijakan harus diperhatikan, termasuk korelasi kebijakan nasional Indonesia dengan liberalisasi pasar global.

Demikian pula halnya dengan sektor perdagangan dan jasa. Dalam konteks itu, tawaran Presiden Jokowi kepada pengusaha India untuk melakukan investasi di Indonesia, tak cukup hanya mengandalkan proyeksi pertumbuhan ekonomi semata. Banyak faktor yang harus menjadi prioritas, terutama faktor kebijakan ketenagakerjaan.

Para menteri Kabinet Kerja perlu bersinergi untuk memperkuat keyakinan Presiden Joko Widodo.. | JM Fadhillah

Editor : sem haesy
 
Budaya
18 Mei 19, 01:58 WIB | Dilihat : 251
Gubernur Anies di Sela Ifthar Bamus Betawi
24 Mar 19, 21:09 WIB | Dilihat : 384
Sepercik Ihwal Kelembagaan Kebudayaan
11 Mar 19, 08:08 WIB | Dilihat : 363
Hermawan Kertajaya Memandang Betawi sebagai Peradaban
Selanjutnya
Ekonomi & Bisnis
16 Mei 19, 11:03 WIB | Dilihat : 204
Utang Negara dan Pembangunan Sosial
25 Mar 19, 12:00 WIB | Dilihat : 764
Lompatan Kutu Anjing
25 Mar 19, 11:49 WIB | Dilihat : 620
Jangan Untung Jadi Buntung
12 Mar 19, 00:36 WIB | Dilihat : 469
Pesawat Boeing 737 Max Dikandangkan Sementara
Selanjutnya