Rachmat Gobel Pasal Kisruh Nyak Reng

catatan Bang Sém

Malam terasa hangat di meja makan rumah dinas Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel.

Di sela makan, kami -- antara lain -- Ketua Umum IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia), Ismed Hasan Putro berbincang tentang banyak hal, terkait tantangan ekonomi, bisnis dan industri.

Rachmat Gobel, mantan Menteri Perdagangan dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, yang mengalami reshuffle, lantaran kebijakan-kebijakannya yang tegas dan berorientasi rakyat. Antara lain, melarang seluruh runcit (kelontong) - terutama kedai retail berjaringan, menjual minuman keras.

Rachmat juga melarang import pakaian bekas. Menyusul Rachmat, sejumlah menteri yang berorientasi kerakyatan, juga mengalami nasib sama, seperti Anies Rasyid Baswedan (Menteri Pendidikan) dan Ferry Mursyidan Baldan (Menteri Agraria dan Tata Ruang).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Menteri Perdagangan adalah melawan para lanun bergaya mafioso. Meski pola main para pemburu rente yang tamak dan loba, itu mudah dikenali, Menteri Perdagangan tak kan pernah henti dirongrong.

Bila Menteri Perdagangan tak punya nyali untuk secara lahir batin berpihak kepada rakyat, dan tak mampu mengawal kebijakan - kebijakan pro rakyat, boleh dipastikan bakal tertakluk oleh para lanun yang menjadi bagian dari oligarki.

Kudu berani, tegas, dan kapan saja berada di tengah rakyat, termasuk pasar tradisional.

Kami memantik Rachmat, bicara pengalaman dan prediksinya perihal dinamika perdagangan Indonesia, mulai dari pasar lokal domestik sampai ke pasar global. Tak terkecuali arang batu (batubara) dan harga barang dasar pokok, termasuk sayur mayur, kedelé, telur, ayam, daging, dan Nyak Réng (minyak goréng).  

Ketika para lanun mempermainkan harga cabe dan kebutuhan konsumsi pokok rakyat, berulang kali Rachmat terjun langsung, hingga ke pasar induk dan pasar rakyat.

Tindakan turne langsung ke pasar, diperlukan tak sekadar untuk kepentingan pengendalian harga. Lebih besar dari itu lagi, yakni amanat konstitusi negara dan amanat rakyat untuk menyejahtrerakan rakyat.

Menteri Perdagangan harus selalu siap tak tidur nyenyak, ketika akses rakyat terhadap sumber konsumsi pokok terhambat, apalagi terlemahkan.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI yang mengkoordinasi bidang Ekonomi, Bisnis dan Industri, pengusaha - industriawan -- putera entrepreneur almarhum Thayeb Mohammad Gobel (Ebu) -- ini sudah memprediksi akan terjadi persoalan Nyak Réng.

Malam itu, Rachmat (yang kemudian lebih menegaskan lagi Selasa, 22/3/22) memprediksi akan terjadi kisruh ihwal harga Nyak Réng, tapi penebabnya bukan para lanun yang disebut sebagai mafia oleh Menteri Perdagangan M. Luthfi - putera pengusaha mantan aktivis 66 almarhum Firdaus Wadjdi.

Persoalannya justru pada bleid Menteri dan Kementyerian Perdagangan, sebagaimana mudah dibaca dalam berbagai penjelasan Menteri Perdagangan dan Direktur Jendral-nya dalam acara gunemcatur (talkshow).

Kisruh mengemuka, lantaran Menteri Perdagangan M. Luthfi membuat dan mengatur kebijakan yang justru menimbulkan masalah. Dari kekeliruan dalam membuat dan mengatur kebijakan soal Nyak Reng itulah, terbuka celah, lubang-lubang yang mudah dimasuki dan dimanfaatkan oleh para pedagang.

Varian persoalan dalam industri dan perdagangan Nyak Reng nyaris belum berubah, sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Kalaupun ada yang baru, hanya kebijakan pemerintah terkait dengan bahan bakar nabati bio diesel berbasis kelapa sawit.

Rachmat tak menampik, ketika kepadanya disampaikan salah satu masalah dalam proses membuat dan mengambil kebijakan juga relatif tak berubah, masih sangat sektoral, termasuk belum kuatnya koordinasi antara Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Bulog. Bahkan, Rachmat juga menyebut perlunya penguatan koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Bank Indonesia.

Kata kuncinya adalah keterjaminan kebutuhan bahan pokok konsumsi rakyat dengan harga yang mudah terjangkau, setarikan nafas, juga upaya serempak meningkatkan daya beli rakyat.  Karena itu, belkakangan Rachmat memandang penting, DPR perlu duduk bareng membahas neraca pangan nasional, yang menjadi salah satu indikator dalam konteks neraca keuangan negara.

Rachmat mengemukakan, bangsa ini dihadapkan oleh berbagai persoalan yang memerlukan cara menyelesaikan masalah, bukan alasan-alasan yang justru membuat kisruh. Salah satu persoalan yang memerlukan penyelesaian serempak dan serentak adalah terkait dengan ketahanan dan kemandirian pangan.

Perlu kesadaran kolektif dan integral dalam merespon dinamika perkembangan ekonomi, bisnis, dan industri yang sungguh mampu menguatkan politik ekonomi yang kukuh sesuai dengan amanat konstitusi. Tak terkecuali penguasaan sumberdaya alam. Di dalamnya, politik pangan, orientasi perdagangan yang tak terlalu mudah hanyut oleh impor dan ekspor.

Ekspor sebagai orientasi ekonomi memang penting, namun harus dilihat dulu kemampuan memenuhi keperluan konsumsi dalam, negeri yang bisa dilakukan secara mandiri. Maknanya, ekspor didorong dan dikelola secara substantif, sehingga menegaskan posisi Indonesia yang kukuh di pasar luar negeri.

Titik capainya juga jelas, stabilitas pangan, stabilitas ekonomi. Karena itu, diplomasi perdagangan juga sangat penting.

Dalam suatu kesempatan aksi diplomasi bisnis di Osaka (2013), dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Indonesia - Jepang - kala itu, dengan pimpinan kamar dagang - industri dan pengusaha Jepang, Rachmat mengemukakan berbagai pandangan dan sikapnya dalam konteks ekuitas dan ekualitas ekspor - impor dan investasi. Pandangannya tentang strategi bisnis dan kebangsaan sangat kompehensip.

Mencermati pemikiran, sikap, dan aksi Rachmat (baik sebagai pengusaha atau kini sebagai politisi) sejak masa lalu sampai yang paling mutakhir beberapa hari lalu, sangat aktual dan kontekstual dan berorientasi kepentingan rakyat. Termasuk dalam hal bagaimana menghadapoi berbagai persoalan kelapa sawit, sumber Nyak Réng, sejak berlangsung forum G20 di Vladivostok tak kurang sedasawarsa lalu.

Sikap dan pandangan Rachmat jelas dan tegas. Dalam hal regulasi, misalnya. Menurutna, setiap regulasi harus menjamin peningkatan ekosistem ekonomi, sosial, dan budaya. Pijakannya adalah national interest. Prinsip Rachmat Gobel, kita kudu jadi solusi, bukan bagian dari masalah. |