Perlu Regulasi Permanen dan Adil

| dilihat 1940

AKARPADINEWS.COM | PEMERINTAH harus mendapatkan solusi menyeluruh dan permanen penyelesaian persaingan bisnis taksi di Jakarta, seperti yang dikemukakan Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan, di Jakarta, Selasa (22/3/16), menyusul riuh rusuhnya protes pengemudi taksi reguler Jakarta atas praktik jasa transportasi berbasis online.

Rabu (23/3/16) di Denpasar – Bali, Ribuan pengemudi taksi reguler juga melakukan aksi unjuk rasa atas praktik layanan jasa transportasi umum, baik taksi maupun ojek. Meskipun Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika sudah sejak beberapa bulan lalu tidak memberikan izin kepada layanan transportasi umum berbasis online, tetapi larangan itu tak digubris.

Seperti di Jakarta, layanan jasa taksi dan ojek online masih beroperasi.

Di Jakarta Grab dan Uber Taksi masih beroperasi, demikian juga dengan Go Jek, GrabBike, LadyJak, Blue Jak, dan JagerTaksi. Kehadiran layanan jasa transportasi umum tersebut, relatif tidak mengikuti regulasi tarif yang ditetapkan pemerintah. Karenanya, mereka dianggap sebagai jasa transportasi umum yang ilegal.

Beberapa waktu berselang, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, sempat mengeluarkan larangan beroperasi bagi layanan jasa transportasi umum yang dipandang melanggar undang-undang itu.

Keputusan Jonan yang hendak menegakkan Undang Undang Lalu Lintas, itu disesalkan oleh Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit. Dia mengatakan, seharusnya pemerintah tidak mengeluarkan statemen larangan seperti itu, sebelum memperbaiki sarana angkutan umum yang ada di Kota Jakarta (Selasa, 22/12/15)

Danang mengemukakan, harusnya layanan ojek berbasis aplikasi online diberdayakan. Pemerintah, menurut Danang, bisa memanfaatkan keberadaan penyedia layanan tersebut sebagai first atau last mile service dalam transportasi. Artinya, layanan bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan moda transportasi lain.

Layanan transportasi umum berbasis online di Jakarta, semula dipelopori oleh Nadiem Makarim. Aksi yang dilakukan Nadiem banyak dipuji sebagai salah satu bentuk bisnis kreatif. Tak kurang dari Presiden Jokowi, memuji Nadiem.

Selain Nadiem dengan Go-Jek-nya, layanan Uber dan GrabTaksi (yang kemudian tertampak dengan GrabRider) sudah masuk lebih dulu.  Keduanya sudah bergerak lebih awal di berbagai negara.

Uber sudah merambah ke Eropa, Amerika Latin, dan Asia, nyaris di berbagai belahan dunia. Grab Taksi kemudian merangkul beberapa perusahaan taksi di Jakarta, antara lain Taksi Putera.

Konsumen taksi yang dan transportasi umum yang sehari-hari sudah ‘dikuasai’ oleh gadget pun beralih. Dengan menggunakan aplikasi layanan yang sudah mudah mereka lakukan, peningkatan arus penggunaan jasa transportasi berbasis online, kian meningkat.

Larangan Jonan yang ingin menegakkan hukum (sambil membenahi sistem transportasi) akhirnya harus berhadapan dengan keputusan Jokowi untuk mencabut larangan itu. Sejak Jokowi memutuskan, ‘membiarkan’ terus jasa layanan transportasi umum berbasis online, itu pangsa pasar taksi reguler kian menyempit.

Seperti dikemukakan Presiden Direktur Blue Bird, Noni Poernomo, dalam jumpa pers, yang harus dilakukan pemerintah adalah menerapkan regulasi yang adil. Keadilan yang dimaksudkan Noni, karena seluruh perusahaan taksi reguler harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat untuk menjalankan usahanya. Hal itu berarti, diperlukan investasi yang sangat besar.

Salah seorang pengusaha taksi, Mintarsih, mengemukakan, bukan hanya pemberlakuan regulasi yang adil diperlukan oleh pengusaha taksi, tetapi juga pembatasan yang rasional dan realistis, karena sekarang ini populasi taksi terus berkembang.

Ketidak-adilan memang dirasakan oleh pengusaha taksi, karena mereka terkena pajak. Akan halnya layanan taksi berbasis online (kecuali yang bekerjasama dengan perusahaan taksi online), seperti kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, terbebas dari pajak.

Basuki mengemukakan, taksi berbasis online, bisa memasang tarip yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan taksi reguler, karena mereka tak perlu menyediakan pool dan bengkel. Artinya, layanan jasa taksi yang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, itu memang memangkas begitu banyak cost.

Karena itu, mengacu pada pandangan Arthur O Sullivan dalam konteks Urban Economics, terkait transportasi publik, mustinya memang diberlakukan regulasi yang setara dan adil atas seluruh pelaku bisnis jasa transportasi publik. Sayang, langkah Jonan untuk menegakkan undang-undang dan menata regulasi, terkendala oleh politik pencitraan pemerintah.

Celakanya, seperti tertampak pada berbagai media sosial, banyak kalangan, termasuk akademisi lebih banyak hanya memandang dari satu sisi. Mereka menuding, para pebisnis taksi tidak mau mengikuti perubahan yang terjadi.

Danang mengemukakan, pemerintah bisa melakukan intervensi menyangkut faktor keselamatan konsumen dan perlindungan terhadap taksi dan angkutan umum lainnya dari persaingan yang tak sehat. Baginya, persoalannya bukan legal atau ilegal, tapi regulated atau unregulated. Karena, menurutnya, yang unregulated tidak harus selalu ilegal dan tidak semua harus selalu diatur.

Akan halnya Presiden Jokowi memandang, layanan transportasi taksi dan ojek online diperlukan masyarakat. Itu alasan dia meminta Jonan mencabut larangan yang sudah dikemukakannya melalui surat kepada Mabes Polri. Jokowi berpendapat, “Aturan yang dibuat jangan sampai merugikan masyarakat sebagai pengguna.”

Tapi, kondisi di lapangan lain lagi. Pembiaran atas praktik jasa transportasi online, oleh para pengemudi taksi dan angkutan umum, khasnya di Jakarta, sebagai penyebab seretnya rejeki mereka. Dalam satu tarikan nafas, kebutuhan dasar hidup mereka terus menghimpit. Belum lagi manajemen transportasi (terutama di DKI Jakarta) yang masih acak-adul, membuat hidup mereka terus tertekan.

Realitas inilah yang membuat mereka, bergerak, melakukan aksi protes pada Selasa (22/3/16) yang tercoreng oleh aksi anarkis sejumlah oknum demonstran (baca: Menanti Solusi Polemik Transportasi Aplikasi. Karena tindakan itu, Blue Bird terkena sampur.

Lantaran banyak demonstran yang melakukan aksi anarkis berseragam biru (meski hanya satu dua yang nampak berseragam Blue Bird), spontan para netizen mengganti namanya menjadi AngryBird. Noni, Presiden Direktur Blue Bird cepat merespon. Dia memutuskan, menggratiskan layanan pada hari Rabu (23/3) selama beberapa hari.

Luapan kemarahan para pengemudi taksi kepada sikap pemerintah yang terkesan membiarkan terjadinya persaingan tak sehat di lapangan, itu tak semata-mata soal layanan belaka. Juga dipicu oleh hal lain : ancaman bisnis. Terutama sejak beredar informasi yang belum terverifikasi, bahwa di balik GrabTaksi dan GrabRider ada investasi LippoGroup. Imperium bisnis yang kini di bawah kendali James Ryadi, itu dianggap ‘serakah’ karena hendak menguasai bisnis di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Grup imperium bisnis yang mulanya dikenal menguasai bisnis properti (termasuk mall), superstore, supermarket, bank dan jasa keuangan, rumah sakit, bioskop, dan media (termasuk media online) itu, kini juga mau menguasai lagi bisnis transportasi umum. Tetapi, dengan cara menggunakan aplikasi teknologi informasi. Hal ini tentu berbeda dengan Go-Jek yang dipelopori Nadiem Makarim.

Tentang aksi protes para pengemudi taksi menolak Grab dan Uber yang berlangsung di Jakarta, memang bukan yang pertama. Boleh jadi, hal ini merupakan rangkaian (atau mengikuti) aksi demonstrasi para pengemudi taksi  di Paris, London, Brussel, Madrid, Rio de Janeiro, Roma, New York, Kuala Lumpur, dan lainnya. Yang semuanya bertolak dari pembiaran pemerintah yang alpa mengatur regulasi yang adil dan setara untuk pelaku bisnis taksi dan transportasi umum lainnya. | JM Fadhillah

Editor : sem haesy | Sumber : berbagai sumber
 
Sporta
03 Sep 18, 12:41 WIB | Dilihat : 1178
Olahraga dan Pelukan Pemersatu
16 Jul 18, 10:16 WIB | Dilihat : 886
Keajaiban dan Luah Gairah Kemenangan Perancis
15 Jul 18, 07:53 WIB | Dilihat : 876
Perancis vs Kroasia Berebut Keajaiban Piala Dunia 2018
Selanjutnya
Polhukam
19 Mei 19, 20:33 WIB | Dilihat : 220
Daulat Rakyat vs Intervensi Teritori Internasional
13 Mei 19, 21:39 WIB | Dilihat : 308
Tun Dr. Mahathir : Rakyat Bebas Mengeritik Pemimpin
05 Mei 19, 13:22 WIB | Dilihat : 354
Politisi Datang dan Pergi, Wartawan Tetap di Tempatnya
29 Apr 19, 11:15 WIB | Dilihat : 703
Aceh - Sumbar - Jabar dan Garis Nasab Prabowo Subianto
Selanjutnya