Perkuat Ekonomi Umat

| dilihat 963

JM Fadhillah

PERSYARIKATAN Muhammadiyah melalui kebijakan Pimpinan Pusat-nya menunjuk tujuh lembaga perbankan syariah untuk mengelola dana senilai Rp15 triliun yang dihimpun sejumlah lembaga otonom di bawahnya.

Seperti diberitakan Kompas.com, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bambang Sudibyo mengemukakan, selama ini dana dan aset persyarikatan Muhammadiyah senilai Rp 15 triliun itu disimpan di bank-bank konvensional.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu menyebutkan, selama disimpan di bank konvensional, Muhammadiyah tidak merasa diuntungkan karena bunga dari simpanan hanya sebesar enam persen, sedangkan lembaga di bawah Muhammadiyah yang mengajukan pinjaman ke bank-bank tersebut dibebani bunga 18 persen.

Pengalihan dana tersebut, merupakan bagian dari upaya menjadikan kader Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pernyataan itu sudah sangat lama dikemukakan (17 Januari 2013), namun masih kontekstual dengan kondisi perekonomian umat Islam saat ini.

Bila langkah persyarikatan Muhammadiyah tersebut diikuti oleh ormas Islam lainnya (Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathan, Jamiatul Washliyah, Mathlaul Anwar, Al Irsyad Al Islamiyah, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam dan lainnya), tentu akan terjadi bargaining position yang menarik. Khasnya dalam pengelolaan perbankan syariah yang sungguh berbasis perbankan Islam.

Ketika langkah organisasi ini, diikuti oleh umat Islam yang menjadi anggota dan kader semua ormas itu, akan terjadi penguatan basis ekonomi keumatan, yang sekaligus berdampak pada penguatan ekonomi kebangsaan.

Dalam konteks itu, bisa diharapkan akan terjadi penguatan akses umat Islam terhadap modal, pasar dan informasi untuk menghidupkan kembali semangat tijarah (kewirausahaan). Di sisi lain, ormas-ormas Islam tersebut dapat semakin memperkuat kemandiriannya. Tidak mudah dijadikan sebagai sandaran politik siapapun. Terutama partai politik.

Sudah saatnya umat Islam Indonesia membangun kembali kesadaran kolektif untuk memperkuat eksistensinya di sektor ekonomi. Karena itu, kemampuan mengelola keuangan (financial viability) sebagai salah satu sarat penguatan entrepreneurship (kewirausahaan) menjadi penting dan utama.

Seluruh ormas Islam tersebut, yang rata-rata mempunyai lembaga pendidikan, mesti memperkuat ukhuwah, bersinergi melakukan pengembangan kewirausahaan melalui proses pendidikan. Antara lain dengan memasukkan program pendidikan ekonomi – keuangan dan bisnis Islam, terutama di jenjang pendidikan menengah dan tinggi.

Penguatan dan penguasaan ekonomi umat sesungguhnya merupakan prioritas bagi seluruh organisasi kemasyarakat Islam di Indonesia. Karena, selain kokohnya ideologi (akidah), hukum (syariah), dan akhlak (budaya), hal utama yang harus segera menjadi prioritas para pemimpin umat Islam di Indonesia adalah perekonomian.

Secara historis, bangkitnya kesadaran berbangsa dan bernegara yang berdaulat, mandiri secara ekonomi, dan unggul dalam peradaban, bermula dari gerakan ekonomi – kewirausahaan yang dimotori oleh KH Samanhudi – ketika mendirikan Sarikat Dagang Islam (SDI) di Laweyan – Surakarta.

Kesadaran itu berkembang secara politik, ketika SDI berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang kemudian berkembang dengan pemikiran HOS Tjokroaminoto dan diperkuat oleh pemikiran H. Agus Salim. Pemikiran yang berorientasi pada pencapaian kualitas umat sebagai khairu ummah, umat yang berkualitas, yang mampu konsisten dan konsekuen melaksanakan printah Allah: amar ma’ruf nahyi munkar (menyeru pada kebenaran dan menolak keinkaran) sebagai konsekuensi logis dari keimanan kepada Allah SWT, sesuai yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW.

Perjuangan amar ma’ruf nahyi munkar, tak melulu harus di jalur politik, karena perkembangan peradaban manusia, sejak era agraris, industri, informasi, dan konseptual, sangat menuntut kemampuan ekonomi berbasis keadilan, kesejahteraan, dan cinta.

Perekonomian yang kokoh, pendidikan yang berkualitas (sebagai cara penguasaan sains dan teknologi), dan cinta kasih sayang (rahman–rahim) yang mendorong kemanusiaan dan keadaban adalah prioritas yang tak boleh diabaikan.  Karena berbasis itu semua, akan terselenggara suatu sistem politik yang  berorientasi umat.

Dengan cara itu, umat islam – khasnya di Indonesia – tidak lagi selalu menjadi mangsa dan korban politik praktis yang bergerak liar (pragmatis – transaksional) dan hanya terfokus pada perburuan kekuasaan. Lantas bangkit untuk menegakkan amar ma’ruf nahyi munkar, khasnya dalam menghadapi kejahatan besar dalam bentuk ketidakadilan ekonomi dan penindasan, karena globalisasi menebar tatanan kapitalisme di seluruh penjuru dunia.

Sejarah mengajarkan kita, penguasaan ekonomi dunia oleh kaum kapitalis dan marxis, tak pernah berhenti menebar berbagai fakta brutal kehidupan manusia. Salah satu di antaranya adalah krisis keuangan dan perekonomian dunia, tersebab oleh terseretnya pola transaksi ekonomi dunia, regional, nasional, dan lokal ditentukan oleh sistem pasar bebas.

Terbukti, kapitalisme yang dikuasai pasar atau sosialisme yang menempatkan negara sebagai penguasa tunggal yang harus melakukan intervensi pada sistem ekonomi, sejak paruh pertama abad ke 19 tak penah menjamin kesejahteraan dan keadilan umat secara menyeluruh.

Beragam teori klasik, modern, dan post modernisme perekonomian global saat ini, mempertontonkan ketidak-adilan dan disparitas antara bangsa yang nyata. Teori pertumbuhan ekonomi (meski berasas pemerataan) tak pernah mampu menyelesaikan persoalan laten kemiskinan, pengangguran, terbatasnya ruang dan kesempatan berusaha (secara ekonomi), dan kerusakan lingkungan (akibat eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran).

Sistem ekonomi berbasis al Qur’an dan Sunnah Rasul memungkinkan Indonesia menyelenggarakan pembangunan berbasis sumberdaya alam secara efektif dan efisien. Terutama, ketika ummat Islam berkesadaran kolektif menjadikan Indonesia mandiri secara ekonomi mengandalkan kewirausahaan (darut tujjar). Negara yang sadar mengelola potensi sumberdaya alam yang diberikan Allah, secara efektif dan efisien, dengan menegaskan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan  hidup (fisik dan sosial).

Umat Islam Indonesia harus memelopori transformasi sosial ekonomi yang memungkinkan praktik politik berlangsung di atas akalbudi, menjadikan demokrasi secara cara untuk mencapai harmoni kebangsaan (bhinneka tunggal ika). Karena sistem ekonomi Islam (berkeadilan) tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam semata, melainkan untuk seluruh umat manusia. Itulah prinsip utama Islam sebagai rahmatan lil alamiin.

Sistem ekonomi Islam berbasis Qur’an dan Sunnah Rasul, selain memperkuat sistem ekonomi Pancasila yang bertumpu pada asas gotong royong dan asas manfaat. Juga memberi nilai tambah dengan prinsip kesejahteraan berkeadilan di dalamnya.

Sistem ekonomi Islam, merupakan alternatif dalam melakukan akselerasi pencapaian PDB (Produk Domestik Bruto) dan GNP (Gross National Product), yang bermuara pada peningkatan pendapatan per kapita. Terutama karena sistem ekonomi Islam, berfokus pada distrubusi kekayaan – bukan hanya distribusi produksi, yang setarikan nafas dengan ikhtiar menanggulangi kemiskinan berbasis model kebutuhan dasar manusia (pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi) secara berkelanjutan.

Dengan model kebutuhan dasar, artinya sistem ekonomi Islam berorientasi pada penjaminan, pemenuhan seluruh kebutuhan dasar rakyat. Mulai dari pangan, sandang, dan papan.  Salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Tirmizi mengisyaratkan, “Sebaik-baiknya anak Adam (seluruh umat manusia) wajib : memiliki rumah dimana ia dapat hidup, pakaian dimana ia menutup auratnya, roti dan air dimana kebutuhan makan minumnya terpenuhi.”

Hal ini mengisyaratkan, dalam proses pembangunan untuk semua rakyat, yang paling minimal adalah membangun infrastruktur, industri, serta ketahanan pangan dan energi.  Ketiganya memberi dampak pada perluasan lapangan kerja dan berusaha, serta mengurangi kemiskinan melalui program-program community development dan jaminan sosial yang islami.

Sejarah mengingatkan kita: ketika kapitalisme global secara sistemik menimbulkan ketidak-adilan, sistem ekonomi Islam merupakan alternatif untuk menegakan keadilan, budaya wirausaha, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. | 

Editor : sem haesy
 
Ekonomi & Bisnis
08 Jul 19, 16:21 WIB | Dilihat : 701
BNI Syariah Istiqamah di Jalan Hasanah
19 Jun 19, 10:46 WIB | Dilihat : 888
Harapan Wirausaha Kreatif Malaysia di Bahu Dzuleira
27 Mei 19, 13:43 WIB | Dilihat : 235
Sang Pemandu
16 Mei 19, 11:03 WIB | Dilihat : 379
Utang Negara dan Pembangunan Sosial
Selanjutnya
Lingkungan
11 Jul 19, 11:45 WIB | Dilihat : 597
Terowongan Dukuh
08 Jul 19, 11:20 WIB | Dilihat : 464
Gempa Bumi Dinihari Guncang Ternate Goyang Manado
24 Mar 19, 11:13 WIB | Dilihat : 709
Surat Gubernur Anies Baswedan untuk Pekerja Proyek MRT
Selanjutnya