Malaysia Tangguhkan Masuknya Pekerja Bangladesh

Pekerja Bangla Ancaman Bagi Pekerja Lokal

| dilihat 1932

KUALA LUMPUR, AKARPADINEWS.COM | Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), masih seperti hari-hari kemarin. Sampai Senin malam (22/2/2016), sejumlah pekerja asing dari Bangladesh yang baru datang, nampak di beberapa sudut bandara itu.

Para pekerja asing asal Bangladesh masih terus berdatangan ke ibukota Malaysia, itu kendati Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan, negeri jiran itu telah menangguhkan penerimaan pekerja asing, termasuk dari Bangladesh. Zahid Hamidi juga menyerukan, seluruh majikan di Malaysia untuk mendahulukan tenaga kerja lokal. Termasuk para pemodal dari Tiongkok, yang biasa membawa serta tenaga kerja dari negeri mereka.

Isu tenaga kerja asing asal Bangladesh ini, selama beberapa pekan terakhir, menjadi kerisauan tersendiri di dalam negeri Malaysia. Karena itu, Perdana Menteri Muhammad Najib Tun Razak mengisyaratkan pemerintahnya segera merespon isu yang merisaukan itu.

Ketika berkunjung ke Amerika Serikat dalam kerangka Pertemuan Puncak ASEAN – Amerika Serikat, Najib menyatakan pandangan kepada wartawan yang menyertainya. Di San Fransisco, Najib mengatakan, pemerintahnya segera mengambil langkah untuk mengatasi kerisauan itu. Dia berkoordinasi dengan wakilnya, dan hari Jum’at (19/2) Zahid Hamidi langsung mengeluarkan pernyataan penangguhan penggunaan tenaga kerja asing.

Jum’at itu, dalam kesempatan meninjau kamp Angkatan Tentera Malaysia di Muara Tuang – Kota Samarahan – Sarawak, Zahid Hamidi menyatakan, pemerintah Malaysia meninjau seluruh rencana kebijakan mengenai penerimaan tenaga kerja asing. Dikatakannya, “Semua pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen atau melampaui batas waktu tinggal di malaysia, akan ditangkap, ditahan, dan dipulangkan ke negara asalnya.”

Penangguhan kebijakan penerimaan tenaga kerja asing, khasnya dari Bangladesh, akan memungkinkan pemerintah Malaysia menyigi mereka yang sudah berakhir masa kerjanya di Malaysia. “Semua pekerja asing tanpa izin tidak boleh bekerja di Malaysia,”ungkapnya.

Seirama dengan itu, Zahid Hamidi menyerukan kepada rakyat Malaysia, khususnya kaum belia, untuk mengisi lapangan kerja yang ditinggalkan pekerja asing, terutama bidang pekerjaan utama. Zahid menegaskan, “Penangguhan ini akan berjalan, sehingga kerajaan berpuas hati terhadap keperluan sebenar sebagaimana dikehendaki oleh keperluan industri.” Maksudnya, penangguhan itu berlaku sampai pemerintah melihat kondisi obyektif keperluan tenaga kerja bagi industri.

Dia kemukakan, pemerintah selama ini mengundang masuk tenaga kerja asing, karena tenaga kerja lokal tak mau mengisi pekerjaan yang termasuk dalam kategori 3 D (dangerous, difficult, dan dirty).  Kaum belia Malaysia memandang, pekerjaan yang ‘berbahaya, sulit, dan kotor,’itu bukan untuk mereka.  Sebelumnya memang berkembang pemikiran dan sikap, warga negara Malaysia tidak akan menjadi kuli di negerinya sendiri. Minimal, mereka harus menjadi mandor (supervisor).

Isu tentang pekerja asing asal Bangladesh merebak sejak sebulan terakhir. Isu itu menyebar berita, pemerintahan Najib dan Zahid Hamidi sengaja menarik masuk tak kurang dari 1.5 juta pekerja asing dari Bangladesh untuk semua level pekerjaan. Semua itu dilakukan, menurut kabar yang belum terkonfirmasi, itu untuk kepentingan menggerakkan industri di Malaysia.

Isu itu mengingatkan pernyataan Zahid Hamidi bulan Juni 2015, yang menyatakan, akan masuk 1.5 juta pekerja asing dari Bangladesh secara bertahap selama tiga tahun. Khususnya untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di perkebunan, pembangunan infrastruktur, pabrik, dan sektor pelayanan.

Pernyataan Zahid itu mengemuka kembali dan menjadi peluru kalangan pembangkang (oposisi) dan pihak-pihak yang berseteru dengan Najib dan pemerintahannya. Menteri Sumber Manusia Pemerintah Malaysia, Richard Riot menyanggah hal itu. Dia katakan, jumlah 1.5 juta orang pekerja Bangladesh itu, bukan hanya untuk dikirim ke Malaysia, melainkan kebijakan pemerintah Bangladesh untuk mengisi lapangan kerja di 139 negara.

Riot menyatakan, “Salah faham ini perlu diluruskan, sesuai kebijakan Malaysia yang mengalokasikan tenaga kerja sesuai dengan permintaan industri setempat.” Dia mengemukakan, kebijakan pemerintah mengikuti Rancangan Malaysia ke 11, yang hanya akan menerima 2 juta saja pekerja dari seluruh negara pemasok tenaga kerja ke Malaysia, termasuk Indonesia, Filipina, dan Nepal. Riot menyatakan, dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Malaysia dengan Pemerintah Bangladesh tidak disebutkan jumlah pekerja.

Nota kesepahaman kedua pemerintah hanya memusatkan perhatian pada pengawalan baru untuk memastikan masuknya pekerja asing ke Malaysia. Jumlah pekerja bergantung kepada permintaan industri melalui Sistem Pengurusan Pekerja Bangladesh yang dilakukan secara online.

Malaysia yang merupakan pasar tenaga kerja terbesar bagi Bangladesh, selama ini sudah dijubeli dengan tenaga kasar dari Bangladesh. Para pekerja itu selama ini merasa tak diperlakukan secara wajar oleh berbagai pihak yang terkait dengan mereka. Tak sedikit pekerja Bangladesh yang menjadi korban kekerasan. Situasi itu mengundang protes keras pemerintah Bangladesh di Dhaka, setidaknya untuk 120 kasus yang dialami pekerja Bangladesh.

Protes keras itu ditujukan untuk kasus-kasus kekerasan, gaji yang belum dibayar selama enam bulan terakhir, termasuk atas kasus pemukulan terhadap pekerja Bangladesh yang melakukan aksi mogok makan di sebuah kawasan komersial Kuala Lumpur. Akan halnya pemerintah Malaysia sendiri mencatat, tak kurang dari 200 ribu pekerja Bangladesh sudah habis visa tinggal sementara di negeri jiran itu.

Laporan kontributor akarpadinews.com dari Kuala Lumpur menyebut, isu tentang pekerja Bangladesh  membuat rungsing para aktivis lembaga swadaya masyarakat, antara lain Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT). LSM ini menyebut, di Malaysia kini terdapat lebih dari 5 juta pekerja asing tak berdokumen resmi, dan 2 juta pelarian. Jumlah itu merisaukan tenaga kerja lokal, karena mencapai 30 peratus (persen) dari seluruh jumlah tenaga kerja di Malaysia.

Menurut JERIT, pekerja migran bukan musuh pekerja lokal, karena masuknya mereka karena diundang oleh pemerintah Malaysia, sesuai prinsip gaji murah yang berlaku di Malaysia. Kebijakan gaji pekerja murah diberlakukan untuk menarik investor asing. Karenanya, ketika merebak isu seperti yang terjadi saat ini, sumber persoalannya adalah pemerintah Malaysia.

JERIT menilai, telah terjadi eksploitasi terhadap para pekerja oleh para majikan atau pengguna pekerja. Keselamatan mereka tidak terjamin dan bekerja rata-rata per hari 12 jam, sekaligus dipaksa membayar izin tinggal dan bekerja, serta ongkos kesehatan yang relatif mahal.

Lepas dari itu, menurut JERIT, kebijakan pemerintah Malaysia tentang pekerja asing, ancaman bagi pekerja lokal.| JM Fadhillah

Editor : sem haesy | Sumber : berbagai sumber
 
Sporta
03 Sep 18, 12:41 WIB | Dilihat : 1370
Olahraga dan Pelukan Pemersatu
16 Jul 18, 10:16 WIB | Dilihat : 1063
Keajaiban dan Luah Gairah Kemenangan Perancis
15 Jul 18, 07:53 WIB | Dilihat : 1057
Perancis vs Kroasia Berebut Keajaiban Piala Dunia 2018
Selanjutnya
Sainstek
30 Okt 18, 00:11 WIB | Dilihat : 730
Menerima Realitas Kecelakaan Lion JT610
19 Jul 18, 09:52 WIB | Dilihat : 1553
Volante Vision, Visi Kendaraan Udara Aston Martin
20 Feb 18, 12:07 WIB | Dilihat : 2467
Tragedi Archimides di Tangan Serdadu
10 Jan 17, 15:25 WIB | Dilihat : 1175
Honda Kembangkan Teknologi Motor Pintar
Selanjutnya