Menolak Uber dari Miami sampai Roma

AKARPADINEWS.COM | SEJAK demo paguyuban pengemudi angkatan darat yang dicoreng dengan aksi anarki berlangsung di Jakarta, (Selasa, 22/3/16) – melalui beragam grup komunikasi gadget, mengemuka beberapa pandangan.

Setidaknya ada tiga tulisan yang mengusik sekaligus bikin berdehem. Pertama, tulisan tentang ketidak-siapan pebisnis taksi reguler menyikapi perubahan, dan Kedua, tulisan tentang perkembangan bisnis perusahaan taksi BlueBird, tentu dengan bumbu ‘akademis’ pasal sosialisme kerakyatan. Ketiga, tulisan tentang ilusi pengguna jasa transportasi menikmati ‘kemewahan dan kenyamanan’ menggunakan taksi berplat hitam, yang menggunakan aplikasi online.

Seorang ahli komunikasi bisnis dan seorang ahli public relations (PR) – dalam akunnya di Facebook-nya masing-masing, menyoroti dengan jernih. Soal kegamangan menghadapi perubahan, sang ahli komunikasi bisnis mengingatkan, perlunya prinsip keadilan dalam melakukan perubahan. Soal ilusi ‘kemewahan dan kenyamanan’ ahli PR memberi catatan tentang kegamangan yang lain, yang dalam imagineering disebut kegamangan ilutif, akibat hedonisme yang kuat dipancang oleh arus masuk kapitalisme intensif sejak awal dekade 70-an. Kapitalisme yang berkawin mawin dengan individualisme.

Komentar dua ahli komunikasi ini menarik, bila kita hendak menelusuri lebih jauh, mengapa Uber dan Grab ditolak para pengemudi taxi di berbagai kota metropolitan dunia: London, Paris, Brussel, Berlin, Rio de Janeiro, Madrid, Roma, Kuala Lumpur, New York, dan lainnya. Penolakan luar biasa dari pantai Miami sampai piazza Roma.

Sungguhkah para pengemudi taksi di berbagai metropolitan dunia anti perubahan akibat masuknya layanan jasa transportasi umum berbasis applikasi teknologi informasi, sejak Uber memperkenalkannya di Amerika Serikat? Apa sungguh yang merangsang ribuan pengemudi taksi di metropolitan Eropa dan Amerika bereaksi dengan melakukan aksi mogok, dan bahkan di Paris dicemari pula dengan aksi anarki?

Sungguhkah para perusahaan taksi di Eropa dan Amerika anti dengan perubahan dan kemajuan, lantas enggan menggunakan aplikasi teknologi informasi? Jawabnya tentu tidak (Baca juga: Menanti Solusi Polemik Transportasi Aplikasi).

Ada persoalan lain yang menyebabkan munculnya reaksi negatif semacam itu. Selain taksi telah menjadi tradisi dan ikon kota, seperti di London, New York, Madrid, Roma, dan lainnya. Hal lain yang memicu reaksi negatif adalah : layanan jasa transportasi publik berbasis teknologi informasi, sama tidak memberikan manfaat adil bagi seluruh kalangan yang terlibat di dalamnya

Sejak diluncurkan di San Fransisco – Amerika Serikat – tahun 2010, hanya selama empat tahun, Uber Technologies Inc, tekah meraup keuntungan US $ 1.82 miliar.  Keuntungan itu diperoleh, menurut asosiasi pengemudi dan pengusaha taksi di seluruh Eropa, dengan cara melanggar peraturan nasional dan lokal di negara masing-masing. Hal ini, menurut mereka membahayakan mata pencaharian mereka.

Kata kuncinya adalah ketidak-adilan. Para pengusaha dan pengemudi taksi reguler dibebankan beragam ketentuan yang memberatkan mereka, termasuk pajak. Akan halnya Uber, yang didukung investor seperti Goldman Sachs dan Google, terbebas dari beban demikian.

Uber, membantah hal itu. Mereka mengatakan, aplikasi smartphone yang menjadi bisnis utama mereka, sesuai dengan peraturan nasional dan lokal. Fokusnya adalah memenangkan kompetisi dalam melayani pelanggan, dan akhirnya merebut pangsa pasar moda transportasi kota (taksi). Lagi pula, mereka membuka diri terhadap pengemudi taksi reguler untuk bergabung ke dalam bisnis mereka. Tapi, faktanya, Uber (dan kemudian Grab) tidak hanya sekadar menjual aplikasi smartphone untuk layanan jasa taksi. Mereka juga bertindak laiknya perusahaan taksi reguler, dengan membebani para pengemudi taksi yang bergabung kewajiban-kewajiban yang selama ini dipikul perusahaan taksi reguler.

“Mereka membunuh kami mati, dan membuat kita miskin, lalu kelaparan nanti,” ujar Mick Fitz, yang telah 15 tahun mengemudi taksi hitam (khas) London.

Fitz dan sopir taksi hitam di London lainnya,  menyatakan teknologi Uber bertentangan dengan hukum Inggris tahun 1998, yang mengatur penggunaan argometer  efektif untuk taksi hitam berlisensi.

Kepada Reuters, Fitz mengatakan, aplikasi teknologi yang mereka gunakan, pada dasarnya adalah operasi taksimeter, yang dalam banyak hal tak berbeda jauh dengan aplikasi yang dipergunakan taksi berlisensi.

Fitz dan pengemudi taksi di London lainnya menilai, pemerintah nasional dan lokal Inggris sebagai regulator transportasi kota telah mengabaikan persaingan yang tidak adil itu. Bahkan, terkesan pemerintah cenderung mendukung posisi Uber. ((Baca juga: Perlu Regulasi Permanen dan Adil).

Uber yang didirikan oleh dua pengusaha aplikasi teknologi informasi  Amerika Serikat, Travis Kalanick dan Garrett Camp, kini sudah beroperasi di lebih 130 kota di 40 negara. Pemerintah kota London mendukung bisnis Uber, karena mereka, perlahan hendak mengubah tradisi konsumen menyetop taksi di jalan. Pemerintah lokal sedang berusaha agar seluruh jasa taksi melalui pemesanan online.

Situasi yang sama dialami pengemudi taksi di Berlin, yang awal tahun lalu melakukan demonstrasi menentang masuknya Uber ke kota mereka. Mereka menutup jalan dan membuat jalur lalu lintas dari Stadion Olimpiade dan Tegel, Stasiun Pusat Berlin dan Südkreuz Station lumpuh.

Di London, pengemudi taksi yang ikut mogok, Gary, mengatakan reaksi negatif mereka terhadap Uber karena telah menimbulkan ketidak-adilan dalam bisnis taksi. “Ini tidak adil, seseorang datang dan mengambil bisnis kami, kanya karena mereka multi miliarder yang menjalankan bisnis melanggar aturan yang berlaku.”

Gary mengatakan, “Sudah ratusan tahun taksi di London melayani konsumen dengan sangat baik. Kalau mereka jujur, mereka bisa bekerjasama dengan pengusaha pengemudi taksi secara fair. Cukuplah mereka menjual jasa aplikasi teknologi itu. Bukan lantas menguasai pangsa pasar kami,” sambung Gary.

Sikap yang relatif sama, dikemukakan pengusaha dan pengemudi taksi di Perancis yang melakukan protes keras, dan sempat membakar serta menjungkirbalikan sejumlah taksi berafiliasi dengan Uber, dan membuat beberapa jalur utama lalu lintas kota modis itu, lumpuh.  Kelumpuhan yang ditimbulkan nyaris setara dengan akibat pemogokan pekerja perusahaan kereta api di masa sebelumnya.

Sikap yang sama tampak di Madrid dan Barcelona. Dua serikat taksi terbesar di Madrid, yang mewakili sekitar 90 persen taksi di ibukota, melakukan pemogokan selama 24 jam. Kementerian Pekerjaan Umum & Transportasi Spanyol, segera memperingatkan perusahaan atau individu yang menawarkan layanan sejenis Uber akan  menghadapi denda hingga 6.000 Euro.

Kementerian itu juga mengancam akan mendenda pengguna jasa Uber sebesar 600 euro. “Perubahan tidak serta-merta harus merampas hak hidup perusahaan dan pengemudi taksi reguler yang sudah beroperasi puluhan tahun dengan layanan baik,”ungkap seorang petinggi Spanyol.

Di negeri kelahirannya sendiri (Amerika Serikat), Uber menghadapi tuntutan dan gugatan hukum serius, seperti di Las Vegas, Miami, Chicago, San Francisco, New York dan Washington DC. | JM Fadhillah