Indonesia, Surganya Produk Palsu
INDONESIA menjadi surga berbagai produk palsu. Tak sulit menemukan produk-produk palsu yang beredar di pasar, mulai dari peralatan elektronik, pakaian, alat rumah tangga, suku cadang kendaraan, produk komestik, makanan, minuman, hingga obat-obatan.
United States Trade Representative (USTR) menempatkan Indonesia masih menjadi negara di kawasan ASEAN yang masuk dalam daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi (priority watch list) untuk praktik pemalsuan produk, khususnya produk industri.
Hasil survey International Apprel Association menunjukan, lebih dari 40 persen toko obat di Indonesia menjual obat-obatan palsu. Lalu, 90 persen produk pakaian bermerk juga palsu. Bahkan, tingkat pembajakan piranti lunak menembus angka 88 persen.
Setelah tahun lalu masyarakat diresahkan dengan beredarnya beras plastik, kini masyarakat dikejutkan dengan terbongkarnya kasus vaksin palsu. Beredarnya vaksin palsu itu tidak hanya sekedar kejahatan pemalsuan, namun bentuk kejahatan kemanusiaan karena mengancam keselamatan dan kesehatan generasi yang akan datang.
Peredaran vaksin palsu itu diketahui beredar di sembilan daerah dan leluasa beredar sejak 13 tahun lalu. Hingga saat ini, sebanyak 18 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
Kasus ini menguap ke publik ketika polisi menangkap pasangan suami istri yang membuat vaksin palsu, Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina pada 22 Juni silam di rumah mewahnya.
Masyarakat menyesalkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Aparat keamanan pun didesak melakukan investigasi secara mendalam dan mengungkap tuntas jaringan peredaran vaksin palsu.
Sebenarnya, tidak hanya vaksin palsu yang beredar luas di masyarakat, banyak obat-obatan palsu dijual di pasaran. Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Widyaretna Buenastuti seperti dikutip dari laman Ikatan Apoteker Indonesia, mengungkap, pemalsuan obat merupakan masalah yang dihadapi Indonesia. Target pemalsuan tidak hanya pada obat dengan merek tertentu, tetapi semua jenis obat, baik obat bermerek maupun obat generik.
Obat-obat palsu itu menyusup lewat penyelundupan atau impor ilegal oleh produsen-produsen yang tidak resmi. Tentu, tidak bisa dibiarkan. Karena, efek dari obat palsu ini mengancam kesehatan karena mengandung zat berbahaya atau dibuat tidak dengan takaran sebenarnya. Pasien yang meminum bisa tidak kunjung sembuh, resisten terhadap pengobatan, bahkan menyebabkan kondisi makin memburuk dan menimbulkan kematian.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaporkan, ada sekitar 0,4 persen dari jumlah keseluruhan obat yang beredar di masyarakat adalah palsu dan ilegal. Dari obat-obatan yang sering dipalsukan di Indonesia, obat-obatan yang terkait dengan terapi disfungsi ereksi atau dikenal dengan PDE5 Inhibitor (Phosphodiesterase Type 5 Inhibitor) merupakan salah satu obat yang kerap dipalsukan. Mirisnya, penetrasi penyebaran obat palsu PDE5 inhibitor ternyata mampu menembus apotek.
Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh orang atau badan yang tidak berwenang. Mereka menggunakan merek izin memproduksi milik orang lain. Sedangkan obat ilegal adalah obat yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Selain melakukan pengawasan, agar peredaran obat palsu tidak meluas, perlu pula lebih intensif memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebagai konsumen, masyarakat harus kritis dan cerdas untuk memilah dan memilih obat.
Membongkar jaringan peredaran barang-barang palsu serupa permainan petak umpet. Aparat rada kewalahan lantaran produsen produk ilegal memiliki jaringan dan sistem kerja yang rapi dan meluas.
Bila ditelisik lebih mendalam, maraknya pemalsuan di Indonesia merupakan bukti lemahnya penegakan hukum, meski sebenarnya Indonesia mempunyai Undang-Undang (UU) Hak Paten, UU Merek dan UU Hak Cipta. Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) menyebut, kejahatan pemalsuan hingga pelanggaran hak paten yang berhasil diungkap aparat dan masuk ke pengadilan hanya di bawah 10 persen. Hukumannya pun kelewat ringan, berkisar hanya tiga tahun penjara sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan.
Ditambah lagi pemahaman masyarakat yang minim untuk membedakan produk asli dengan yang palsu. Masyarakat umumnya lebih memilih produk yang harganya relatif lebih murah. Selain itu, budaya masyarakat Indonesia juga cenderung konsumtif (consumer culture).
Dengan kultur demikian, dengan mudah produk-produk asing, termasuk produk palsu yang tengah digandrungi, mudah masuk ke Indonesia. Masyarakat lebih gandrung pada produk luar yang tidak mendapatkan izin dari perusahaan aslinya. Selain harganya yang lebih murah, masyarakat lebih mementingkan image yang melekat pada produk palsu atau KW tersebut dibandingkan fungsinya.
Padahal, pemalsuan dan pembajakan merk suatu produk sangat merugikan konsumen, termasuk merugikan negara. Barang palsu tentunya memiliki kualitas yang lebih rendah dari barang asli. Tidak ada pula garansi atau jaminan produk itu jika bermasalah. Dan, bukan mustahil dapat mengancam keselamatan si pengguna. Misalnya, jika suku cadang kendaraan mudah rusak, maka dapat mengancam keselamatan pengendara. Demikian pula jika mengkonsumsi obat-obatan palsu, maka efeknya tentu berbahaya bagi kesehatan konsumen.
Tidak hanya merugikan konsumen, pemalsuan dan pembajakan juga membawa dampak yang luas bagi perekonomian negara. Kejahatan pemalsuan dan pelanggaran hak cipta akan menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak dan mematikan pasar. Produk-produk palsu yang merambah ke pasar juga dapat mengancam eksistensi industri yang menghasilkan produk sejenis.
Ratu Selvi Agnesia
