Garuda Indonesia

He He.. Ditinggal Pesawat, Menteri Desa Sewot

| dilihat 1980

Bang Sem

He.. he.. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, tiba-tiba mengeritik maskapai penerbangan. Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), itu mengungkapkan kritiknya di depan para akademisi dan pejabat daerah, kala bicara dalam Seminar Peta Desa di Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta, Rabu (24/2/16).

Seperti diungkapkan media, Marwan menyebut maskapai pelat merah itu bobrok kinerjanya, sehingga direksinya pantas dievaluasi. Apa relevansi sang Menteri Desa mengungkapkan kritiknya, itu?

Ooo.. Rupanya dia sedang sewot. Pasalnya? Sang Menteri yang untuk aktivitas kerjanya dilengkapi dengan ajudan dan petugas protokol, itu telak check in. Mestinya, Marwan sudah harus berangkat dengan pesawat GA204 pukul 08.05 wib. Artinya dia sudah harus check in, satu jam sebelumnya (07.45). Tapi, sampai panggilan terakhir, pukul 08.00, Menteri Desa itu tak nampak batang hidungnya. Maka terbanglah pesawat yang akan ditumpanginya, mendahului sang menteri.

Humas Garuda Indonesia, Benny Butarbutar menjelaskan secara tertulis, pukul 08.00 petugas harus melakukan boarding gate dan pengecekan kembali terhadap check in counter Premium maupun area chek in Terminal 2F. Tapi, sampai jam itu, sang menteri yang merupakan penumpang VIP, itu belum jelas di mana berada. Padahal, penumpang lain sudah berada di dalam pesawat. Maka, demi menghindari delay, berangkatlah pesawat itu.

Lantas, Garuda mengalihkan penerbangan sang menteri ke pesawat GA206 – tentu dengan perlakuan istimewa – pada pukul 10.05 wib. Alahai.... ada pula gangguan teknis. Pesawat GA206 mengalami gangguan teknis di bagian pintu depan, sehingga perlu waktu untuk memperbaiki. Akhirnya, Garuda memutuskan, mengganti dengan pesawat lain. Tentu, dengan alasan keselamatan penerbangan.

Akibatnya, pesawat baru terbang satu jam kemudian, pukul 11.05 wib. Pasalnya, ungkap Benny, "Proses pergantian pesawat memerlukan waktu untuk memindahkan penumpang, bagasi, kargo, katering serta kebutuhan lainnya."

Untuk keterlambatan itu, Garuda pun meminta ma'af. Untuk mengatasi masalah teknis semacam itu, termasuk penundaan, Garuda menjalankan standard operated procedures (SOP) – sesuai manajemen penundaan pesawat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

Tentu, Menteri Desa itu makin sewot. Pasalnya, acara di Yogyakarta dimulai pukul 10.00 wib. Maka, begitu tiba kesempatan bicara, meletuplah kritik yang sekaligus ekspresi kemarahannya. Kritik itu, dia sampaikan, sekaligus untuk menjelaskan, mengapa dia datang terlambat.

Dalam letupan rasa sewotnya, seolah Menteri Perhubungan, Marwan menyatakan, “Evaluasi Garuda. Proteksi terhadap Garuda ini sudah luar biasa besar, namun kok kinerjanya minta ampun jelek.”

Garuda, ungkap Marwan kemudian, dianggap anak emas oleh negara. Namun, sering mengalami penundaan penerbangan (delay). Namun, maskapai itu tak pernah diberi sanksi. Marwan mengaku, dia kerap menjadi korban delay.

Dalam hal pengalamannya Rabu jelang siang itu. Marwan mengaku tak hanya mengalami penundaan waktu terbang, tetapi juga penundaan ketika mendarat. Ia menjelaskan, di atas Yogyakarta, pesawat kudu berputar-putar lebih dari 30 menit, baru mendarat.

Saking sewotnya, Marwan meminta Menteri terkait (Menteri Negara BUMN dan Menteri Perhubungan) untuk mengambil tindakan terhadap direksi Garuda. Sebagai mantan anggota DPR RI, konon, Marwan tahu persis ihwal penerbangan. Tentu, tidak termasuk tahu persis bagaimana musti check in, tidak last minute.

Dari pengalaman terbang selama ini, sewotnya Marwan pasal delay, bisa dipahami. Tapi, kalau dia terbiasa naik pesawat lain – milik Wakil Ketua Umum PKB – misalnya, penundaan terbang Garuda relatif lebih jarang dan tak begitu parah. Biasanya, pesawat Garuda delay terkait dengan berbagai faktor teknis penerbangan yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Termasuk karena faktor lain, semisal gangguan alam yang tak terhindarkan. Selebihnya, Garuda Indonesia masih boleh dikata sebagai maskapai penerbangan terbaik di Indonesia.

Kinerja Direksi Garuda, di bawah kepemimpinan Direktur Utama Arief Wibowo juga baik-baik saja, dan dalam banyak hal, mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Antara lain dengan pola ‘jemput bola.’

Upaya-upaya yang dilakukan Direksi dan Manajemen Garuda juga membaik, meskipun banyak hal harus dibenahi. Terutama dalam berkompetisi dengan maskapai penerbangan internasional lain, seperti SQ (Singapore Airlines) misalnya.

Garuda Indonesia, misalnya, berhasil menjadi “global player” melalui program “Quantum Leap” yang menjadi fondasi kuat bagi pengembangan perusahaan ke depan. Setarikan nafas, Garuda Indonesia juga melaksanakan program “Quick Wins” sebagai bagian dari strategi pengembangan perusahaan. Apalagi, Garuda sudah merupakan perusahaan terbuka, yang dikontrol banyak pihak. Sedikit saja kinerjanya buruk, tentu sahamnya di lantai bursa bakal menggelinding.

Tentu, Arief dan direksi Garuda Indonesia tak ingin maskapai yang dipimpinnya berubah menjadi “Emprit Airlines” skala desa dan daerah tertinggal. Direksi Garuda Indonesia begitu melek mata, musti berfikir dan melakukan aksi korporasi memenangkan kompetisi di level global. Karena itu pula direksi kudu melakukan berbagai aksi korporasi, termasuk pelayanan. Khasnya untuk terus meningkatkan revenue generator. Termasuk dengan melakukan restrukturisasi jaringan penerbangan. Antara lain dengan mengurangi rute-rute yang kurang menguntungkan. Juga menunda pembukaan rute-rute baru, dan melakukan penyesuaian ke beberapa rute di Australia dan Jepang. Tak terkecuali melakukan restrukturisasi cost driver, dengan melakukan pencapaian efisiensi tinggi.

Seberapa harus pemerintah atas nama negara memproteksi Garuda Indonesia? Tentu sebatas yang pemerintah mampu. Tentu, tak hanya memproteksi, melainkan juga mengevaluasi secara teratur dan sesuai dengan parameter kinerja yang berlaku bagi maskapai penerbangan internasional. Apalagi, selama ini di rute-rute internasional – setidaknya yang saya alami – jarang sekali Garuda mengalami delayed. Tapi, Garuda terbilang maskapai penerbangan yang malas menggunakan garbarata di bandara milik sendiri, terutama Soekarno Hatta, dan bikin pengguna jasa kesal dan sewot.

Garuda Indonesia harus dikritisi, tentu. Sebagai perusahaan negara berstatus terbuka, pengawasan seluruh pemangku kepentingan harus dilakukan. Tak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh pengguna jasa penerbangannya.

Karena Garuda Indonesia juga menyandang nation flight carrier yang sekaligus membawa nama baik Indonesia, kritik dan koreksi juga terkait dengan dukungan partisipatoris. Salah satu di antaranya adalah check in sesuai dengan ketentuan kebijakan penerbangan internasional. Termasuk dalam mendukung direksi Garuda Indonesia menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam memperlakukan pengguna jasa. Yakni, prinsip ekualitas dan ekuitas.

Bagi maskapai penerbangan, seluruh pengguna jasa berada dalam kedudukan yang setara dan harus diperlakukan adil. Kalaupun ada keistimewaan bagi pelanggan prima di kelas bisnis, konteksnya harus seperti prinsip egaliterianisma dari Minangkabau : “Ditinggikan seranting, didahulukan selangkah.”

Bukan pengistimewaan – misalnya kudu menunggu Menteri yang terlambat check in --, karena menteri bukanlah orang istimewa. Posisinya sebagai pembantu Presiden sama dengan pejabat negara lain, pelayan rakyat. Ya.. itu sesuai dengan prinsip civil servant – civic mission.

Menteri bukanlah sesuatu yang harus dilebihkan di luar porsi dan proporsi dan karenanya, juga kudu taat dengan aturan penerbangan. Jadi? Baik manajemen Garuda Indonesia maupun Menteri Desa, sama-samalah memperbaiki diri.

Ada solusi lain supaya Menteri dan pejabat negara tak menggunakan pesawat komersial. Yakni: bahaslah di Kabinet Kerrja, supaya TNI AU menyiapkan pesawat herkules atau pesawat penumpang yang ada (sejenis Boeing) untuk kepentingan mobilitas para menteri dan pejabat negara.

Beruntunglah para Menteri, omongan dan ekspresi sewotnya masih diberitakan media. Bagaimana dengan pengguna jasa komersial biasa? Paling-paling menggunakan media sosial. Sebagai rakyat, kita memang kudu selalu mafhum, di negeri demokrasi yang masih terikat patron client relationship ini, pejabat negara masih diistimewakan.. He he.. rakyat perlu nikh saluran sewot.. |

Editor : sem haesy
 
Seni & Hiburan
06 Sep 19, 22:46 WIB | Dilihat : 269
Puisi Puisi N. Syamsuddin Ch Haesy
18 Agt 19, 21:05 WIB | Dilihat : 1077
Kemerdekaan Adalah Jiwa Raga Sehat Tegakkan Keadilan
13 Agt 19, 20:56 WIB | Dilihat : 793
Gubernur Anies Undang Warga Jakarta Nonton JMF2019
Selanjutnya
Sainstek
26 Agt 19, 10:46 WIB | Dilihat : 418
Daya tarik Magnetis Monza SP2 Ferrari
30 Okt 18, 00:11 WIB | Dilihat : 847
Menerima Realitas Kecelakaan Lion JT610
19 Jul 18, 09:52 WIB | Dilihat : 1669
Volante Vision, Visi Kendaraan Udara Aston Martin
20 Feb 18, 12:07 WIB | Dilihat : 2588
Tragedi Archimides di Tangan Serdadu
Selanjutnya