Cara Mpok Sylvi Menangani Pedagang Kaki Lima

Catatan Bang Sem

SALAH satu personal terumit yang dihadapi pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah mengelola kaki lima. Ibarat kata, sebaran masalah pedagang kaki lima (PKL), seperti jamur kulit. Menyebar dan nyaris tak terkendali.

Terutama di sentra-sentra komunitas, seperti sekitar pasar tradisional, mall, dan berbagai lokasi lain – terutama PKL malam hari.

Bila PKL dipandang sebagai ‘jamur kota,’ realitasnya akan semacam itu. Tapi, bila dilihat dengan perspektif lain, PKL yang dikelola baik, dapat menjadi bagian dari ‘ornamen’ kota.

Berbagai pemerintah kota di dunia, mengelola PKL secara khas, sehingga keberadaannya bukan merupakan noktah di wajah kota.

Beberapa pemerintah kota menghadapi PKL seolah ‘binatang buruan’ yang harus diberangus dan dihancurkan dengan cara-cara keras. Tapi, tak membuahkan hasil.

PKL di sekitar pasar regional Tanah Abang, misalnya, tak pernah usai menjadi ‘buruan’ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dilakukan Camat Tanah Abang. Tapi, tetap saja PKL tumbuh di sana.

Terutama, ketika pemerintah kota, tidak menyentuh inti persoalan.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, yang pernah menjadi Walikota Jakarta Pusat dan Pelaksana Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tahu betul bagaimana menertibkan dan mengelola PKL.

Ia punya pengalaman menertibkan dan membenahi PKL tanpa kekerasan.

Dalam suatu perbincangan dengan Akarpadinews.com, Sylvi yang berpasangan dengan Agus Yudhoyono, mengemukakan, “PKL tak bisa dilepaskan dengan persoalan urbanisasi atau migrasi musiman.”

Pernyataan Sylvi bisa dianalogikan hubungan Jakarta, urbanisasi, dan PKL seperti lampu pijar dengan Raron. Sebagai ibukota negara, Jakarta adalah lampu pijar yang mengundang raron datang.

Supaya tidak semua menyerbu ke satu titik, lampu pijarnya musti disebar ke seluruh wilayah kota, terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan provinsi lain.

Artinya, seperti kata Sylvi yang beken juga dengan  panggilan Mpok Sylvi, itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, musti kreatif dan inovatif untuk mengendalikan PKL. Untuk itu diperlukan dua hal pokok yang satu dengan lainnya saling berpadanan. Yaitu, regulasi dan human approach (pendekatan kemanusiaan).

Sylvi benar. Secara sosiologis dan kultural, memang harus seperti itu. Terutama, karena masalah PKL tidak semata-mata hanya persoalan sosial ekonomi dan regulasi semata. Ada masalah budaya di dalamnya. Karena ketika kaum urban memilih jalan hidup sebagai PKL, yang mereka bawa bukan hanya dirinya. Melainkan juga kebiasaan-kebiasaan sosial mereka.

Sylvi yang juga guru besar ilmu pendidikan, itu mempunyai pengalaman menertibkan PKL Buku di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat. Caranya? Memberi alternatif yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang.

Sylvi mengusahakan tempat di Pasar Senen dan Thamrin City, tempat mereka kini terus berkembang. Dari tindakan yang ditempuh Sylvi membenahi PKL Buku, tiga hal didapat sekalian : kaki lima di Kwitang bersih, PKL Buku berkembang, dan Jakarta mempunyai city book corner yang murah dan mudah didapat oleh warga. Keberadaan city book corner diperlukan bagi ibukota negara, seperti bisa kita dapati di berbagai negara lain.

Hal lain yang dilakukan Sylvi (sebagai Walikota Jakarta Pusat) adalah menertibkan PKL di sekitar Senayan City (Senci) Mall. Antara lain dengan memasukkan PKL ke dalam Senci dan menjadi employee food center. Cara ini, kemudian ditempuh oleh Gandaria City (Gancit) dan beberapa mall lain.  Akan halnya pengelola Plaza Senayan (PS) karena masih mempunyai ruang dekat tempat parkir, mendirikan bangunan khas untuk itu.

Semua itu dapat ditempuh tanpa kekerasan, karena Sylvi menempuh cara yang manusiawi, melakukan dialog dengan PKL, dan para pemangku kepentingan lain. Dialog dengan menawarkan solusi yang bermanfaat ganda.

Ketegasan, menurut Sylvi, tidak harus dengan kekerasan dan marah-marah. Ketegasan tidak harus diwujudkan dalam bentuk memarahi dan mengancam anak buah untuk melaksanakan apa yang dipikirkan oleh pimpinan. Karena pemimpin sendiri harus turun melakukan komunikasi dengan pendekatan human touch.

Pendekatan yang sama juga dapat dilakukan dalam hal mengelola parkir dan menertibkan parkir liar. Tidak cukup hanya dengan melakukan pengusiran. Karena, tanpa solusi permanen, mereka akan kembali, dan tumbuh lagi menjadi masalah kota.

Penertiban PKL dan parkir liar, perlu pengawasan terus menerus secara intensif, dan hal itu menurut Sylvi, akan menjadi cara yang ampuh dalam mengelola ketertiban dan keindahan berbagai tempat yang selama ini seperti ternoda oleh PKL dan parkir liar.

Dialog dengan para stakeholders atau pemangku kepentingan, juga harus dilakukan secara reguler, terjadual, umpamanya sekali dalam tiga bulan, menurut mantan None Jakarta 1981, itu adalah cara yang harus dimiliki dan ditempuh pemerintah kota.

Pemerintah Provinsi DKI (termasuk DPRD), kata Sylvi, wajib bersinergi dengan kalangan masyarakat dan wirausahawan. Di sini, peran RT dan RW menjadi penting. Karena tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan mengirimkan Satpol PP.

Dengan dialek khasnya, perempuan Betawi, ini mengatakan: “Jangan diomelin dan diancem melulu. Pertemuannye juga jangan anget-anget pup ayam.” Karena mereka, juga musti diajak terlibat dalam perencanaan, yang kelak akan berimbas pada pengelolaannya.

Seharusnya, pemerintah provinsi, wirausaha, dan masyarakat bersinergi. Maka mereka akan ikut dengan perencanaan dan berimbas pada pengelolaannya," jelas Sylvi.

Dari model perencanaan partisipatif itu, orientasi pembangunan DKI Jakarta, tak hanya harus berbentuk pembangunan fisik semata. Dari model perencanaan itu juga, pemerintah DKI Jakarta bersama stakeholders dapat merumuskan berbagai upaya pemberdayaan potensi ekonomi kota, di lapisan rakyat kebanyakan.

Bagi Sylvi, pembangunan harus dilaksanakan bersama secara kolaboratif, kolektif kolegial dan partisipatif. “Kerja sukses adalah kerja tim, gak ada one man show,”cetusnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan berdasarkan perencanaan itu, wajib mengembangkan PKL tidak hanya menjadi pengusaha mikro kecil dan menengah semata-mata. Melainkan perlu mendorong mereka menjadi Usaha Kreatif Mandiri (UKM).

Itu sebabnya dalam program aksi sebagai bagian dari Visi – Misi-nya, Agus Sylvi menggarisbawahi masalah tersebut sebagai bagian dari upaya menjadikan jakarta yang adil dan sejahtera. Sekaligus Jakarta yang aman dan nyaman. Antara lain dengan menguatkan akses PKL terhadap modal, pasar, dan informasi.

Dalam konteks pengembangan Jakarta Smart City yang sesungguhnya, apa yang dikemukakan Sylvi sebagai bagian dari Visi, Misi dan Program Aksi-nya pengelolaan PKL, secara bertahap dan berkelanjutan dapat dikelola melalui berbagai upaya. Khasnya berbagai pelatihan terkait dengan manajemen dasar.

Untuk apa? Supaya PKL sendiri mempunyai kesadaran untuk berdisiplin mengelola usaha dan lingkungannya, administrasi, dan perencanaan mengembangkan usahanya. Pemerintah DKI Jakarta, tentu mempunyai kewajiban membimbing dalam hal produk dan layanannya, sesuai dengan perkembangan minat dan keperluan konsumen.

Melalui organisasi yang secara khusus mengembangkan potensinya, PKL secara bertahap dapat menerapkan penggunakan fasilitas teknologi informasi yang sudah terintegrasi dalam hanphone (selular) yang mereka punya, sehingga memberikan hasil bisnis yang memadai.

Dari apa yang dikemukakan Sylvi, terutama ketika melakukan kunjungan ke PKL di Pasar Tanah Abang, kita optimis, dukungan besar terhadap pasangan Agus – Sylvi sangat memungkinkan PKL tidak lagi menjadi musuh pemerintah DKI Jakarta, melainkan mitra yang ikut berkontribusi bagi ketertiban dan pengembangan ekonomi kota.

Muaranya: pertumbuhan ekonomi Jakarta meningkat, perluasan kesempatan berusaha tercapai, kemiskinan tertanggulangi, dan lingkungan terkelola baik. Di situ, empathy policy atau kebijakan berbasis empati akan membahagiakan semua kalangan |