Netralitas: Kontribusi Nyata TNI dalam Pemilu 2014

Bang Sem

SALAH satu hal menarik yang patut disimak dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Legislatif) 2014 adalah bukti nyata, Tentara Nasional Indonesia (TNI) konsisten dan konsekuen untuk bersikap netral, dalam pengertian independen. Reformasi TNI yang terus bergerak menemukan formatnya yang paling ideal, telah menunjukkan, manfaat besar dari netralitas di lapangan politik.

Dalam konteks konsolidasi demokrasi yang terus berlangsung dan berkembang, saya melihat, netralitas TNI memberikan kontribusi yang nyata dan besar. Tidak hanya dalam konteks menjaga dan memelihara situasi politik yang aman dan damai. Juga berkembangnya aspirasi rakyat secara terbuka. Hal tersebut menambah bobot kontribusi teknis TNI dalam menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2014, seperti distribusi logistik, pengamanan dan lain-lain.

Perolehan suara masing-masing partai politik peserta Pemilu 2014, seperti yang dilansir melalui quick count (yang masih harus diperkuat dengan real count KPU – Komisi Pemilihan Umum), menunjukkan netralitas TNI menjadi salah satu faktor penting berlangsungnya proses pemilihan umum yang demokratis.

Saya bersyukur, TNI berhasil memanifestasikan peran strategisnya sebagai ‘nation guard’ yang berada di garda depan.

Konsistensi dan sikap konsekuen TNI bagi saya merupakan role model suatu organisasi yang tertata dan terkelola dengan baik. Tidak hanya karena TNI berhasil menegaskan dan membumikan ideologi kebangsaannya (Pancasila), juga karena TNI secara praktikal mau dan mampu memahami, serta menerapkan transformasinya secara tepat dan benar.

Secara kelembagaan, TNI telah dan terus berkembang sebagai organisasi profesional kebangsaan yang solid dan menerapkan kaidah-kaidah kompetensi berbasis kualitas. Inilah yang memungkinkannya mempunyai jarak yang sama dengan semua partai politik peserta Pemilu 2014. Meskipun, beberapa partai dipimpin oleh mantan petinggi dan purnawrirawan. Kaidah-kaidah semacam itu, perlu dicontoh, tidak hanya oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan organisasi profesi lain, bahkan juga harus dicontoh-teladani oleh organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Sikap Panglima Tertinggi TNI, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan para komandan dan leader di seluruh lini, menjadi acuan bagi seluruh anggota-nya. Hal ini merupakan potret nyata, bahwa kita, sebenarnya mempunyai role model yang baik dalam mengelola sikap dan tindakan demokratis.

Saya berharap, dengan sikap dan tindakan TNI, yang mendasari tata kelola hak dan kewajiban politiknya, proses transformasi demokrasi akan terus mencapai kualitas terbaik di masa depan. Hal itu, akan memberikan pengaruh khas atas terselenggaranya sistem demokrasi yang sebaik-baiknya. Walaupun, demokrasi itu sendiri bukanlah model pengelolaan negara yang terbaik. Terutama, karena demokrasi tidak menjamin sepenuhnya akan berlangsung praktik politik yang bersih.

Selaras dengan itulah, kita boleh mengambil beberapa pelajaran penting dari sikap dan kepribadian TNI. Utamanya, sikap legawa atau keberanian memahami dan menerima realitas bagi seluruh elemen bangsa yang terlibat langsung – tak langsung dalam proses demokrasi. Terima kasih, TNI. |