Mana Spirit Transformasi ?

MENYIMAK iklan dan materi kampanye partai politik peserta Pemilihan Umum 2014, saya agak sedih. Hanya sedikit sekali pemimpin partai dan juru kampanye memaknai momen pemilihan umum sebagai ajang mempertegas transformasi kebangsaan. Hanya satu dua pemimpin partai yang menyampaikan rawhaa jadiidah, spirit transformasi kebangsaan.

Hampir rata-rata pemimpin partai politik, hanya menyampaikan gelembung-gelembung obsesi kemenangan politik, dan buthuna siyasah alias politik perut. Bahkan beberapa calon anggota legislatif masih menggunakan cara blind campaign, melalui short messages buzzer. Padahal, kini bangsa sedang berada di titik simpang menghadapi alaf baru, alaf kontekstual. Antara lain ditandai dengan berlakunya One ASEAN Community dan ASEAN Economic Society (2015).

Era konseptual adalah era baru yang menuntut inspirasi, inisiatif, kreativitas, inovasi, dan invensi di seluruh aspek kehidupan, sebagai energi baru umat manusia. Energi yang memungkinkan manusia unggul, kelak, mewarnai nilai-nilai global, kemanfaatan teknologi, dan efisiensi manajemen waktu -- yang memang tak pernah bisa diperbarui – apalagi didaur-ulang.

Manusia Indonesia mau tak mau, diharuskan zaman memasuki era konseptual yang menghidupkan harmonitas insani. Harmoni fiqr dan dziqr, alam dan ‘ilm, siyasah dan idarah dalam gerakan integralisme kebangsaan. Bukan sekadar diempani jargon: Indonesia Hebat! Yang faktanya tidaklah demikian. Tak juga cukup hanya dengan melontar jargon Kerja Nyata, meski kenyataan tidak demikian. Tak pula dijejali dengan jual omong: Suara Rakyat, Suara Partai yang mereduksi jargon asli: fox populi fox dei.

Terlalu banyak jargon diproduksi dan semuanya dubies, seperti dubieus-nya sesanti Gerakan Perubahan, karena secara akademik: perubahan tak selalu mengandung makna memperbaiki keadaan lebih baik, bisa juga bermakna mengubah keadaan yang baik menjadi buruk. Pun demikian dengan “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang begitu sumir dan mereduksi harmonitas: akal, nurani, rasa, dan indria.

Belum lagi sesanti “Rumah Besar Umat Islam” yang faktanya tidaklah demikian, karena belum semua mazhab yang berkembang dalam Islam, terakomodasi. Sama samarnya dengan sesanti “Memperjuangkan Masyarakat Madani.” Saya melihat, hanya jargon “Tegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum” yang kongkret dan jelas arahnya, sebagai basis untuk memperbaiki kondisi saat ini.

Ironi politik senantiasa melambung ketika kampanye dilakukan. Terutama karena apa yang ‘dijual’ begitu jauh dengan realitas. Jauh dari focal concerns bangsa ini. Yaitu : 1. Pengembangan Daya pikir dan daya nalar masyarakat dari pucuk pimpinan sampai rakyat pada umumnya; 2. Manifestasi nilai-nilai demokrasi, termasuk pemahaman tentang hakikat tanggung jawab dan hak warga negara sebagai the pillar of democracy (civil servant, civic mission, human right, dan souverignity); 3. Perjuangan menjadikan demokrasi sebagai cara mencapai harmoni kebangsaan (nation harmony) ditunjang oleh kerukunan – toleransi – cinta damai; 4. Patriotisme berbasis nasionalisme positif dan bukan narrow nationalism – dhiyqal qawmiyah untuk memberi ‘warna’ terhadap nilai-nilai global; dan, 5. Kepatuhan terhadap pranata hukum (rule of law – shaatal qanuun) berorientasi keadilan menyeluruh.

Focal concerns ini, bila mau dipahami secara sadar dan diterima secara seksama oleh seluruh pemimpin - petinggi negeri, merupakan nilai sangat strategis. Khasnya, untuk sungguh mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang besar di alaf baru. Terutama, karena kini kita sudah sampai pada kondisi mencapai dua dari tiga nilai kompetitif bangsa: nation added value untuk mengukuhkan kualitas daya saing dan independency bagi kemandirian bangsa.

Kita berharap, dalam kampanye Pemilu Presiden – Wakil Presiden mendatang, akan berkembang pemikiran dan gagasan konkret tentang manifestasi Transformasi Indonesia untuk mewujudkan peradaban unggul – the superior to civilization  - matfuqah hadhaarah.  Kita akan nanti, siapa Capres – Cawapres yang sungguh mampu melihat realitas seluruh focal concerns itu dalam tataran kebijakan operasional pemerintahan. Mudah-mudahan, mereka, mau dan mampu memberi makna hakiki atas kemerdekaan Indonesia. Yaitu: human souverignity, yang bukan sekadar people souverignity. |