Tri Tangtu di Buana

DEBUR ombak pantai Cimaja, bagai gelombang isyarat  yang konsisten membentur karang, menghadapkan manusia pada beragam tantangan kehidupan. Tak terkecuali dalam melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam mengelola negara dan bangsa.

Riuh rendah persoalan negara sejak tiga bulan terakhir, menandai bagaimana gamangnya Presiden Jokowi memimpin negara dan bangsa bernama Indonesia ini. Mulai dari kerisauan terhadap sikap oposisi di parlemen, kebijakan naik turun harga BBM (Bahan Bakar Minyak) sampai penunjukan Komisaris Jendral Polisi Budi Gunawan.

Saya melihat, kepemimpinan Jokowi sangat rentan dengan berbagai kehendak dan kepentingan partai politik dan para tokoh pendukungnya. Perintah Jokowi kepada para menterinya untuk tidak memenuhi undangan DPR RI, menyiratkan, kekuatiran berlebihan terhadap bayang-bayang sikap oposisi terhadap pemerintahannya.

Naik turunnya harga BBM yang riskan dengan aneka spekulasi di pasar, mencerminkan lemahnya kepemimpinan dalam menyikapi arus deras kepentingan penyokongnya yang sedang kelabakan menghadapi nilai tukar rupiah yang sangat lemah. Sekaligus ngeri dengan bayang-bayang inflasi, yang sesungguhnya hanya merupakan fluktuasi triwulanan.

Kasus pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan penunjukan Wakapolri Badrudin Haiti sebagai Kapolri, menunjukkan limbungnya Jokowi menghadapi penetrasi kepentingan politik di balik tirai, invisible hand. Hal yang sama akan dihadapinya, setelah persoalan Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR RI dan masuk ke ranah hukum. Kala persoalan bergeser dari kasus pelanggaran etika Setya Novanto menjadi persoalan Kontrak Karya Freeport Indonesia.

PRESIDEN JOKOWI BERKOMENTAR TENTANG MUNDURNYA SETYA NOVANTO USAI PEMBUKAAN ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA (APKASI) DIDAMPINGI MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO DAN SEKRETARIS KABINET PRAMONO ANUNG

Alhasil, saya melihat Jokowi tak cukup siap menghadapi storm und drang, hempasan angin dan badai. Padahal, hakekat seorang pemimpin, kudu ulah ugut ka linduan, ulah geudag ka anginan. Tak perlu risau dengan guncangan, tak pula harus menantang badai.

Dalam konteks inilah, seorang pemimpin negara, kudu memiliki tri tangtu di buana atau jati kusumah. Dia harus berpegang pada sikap dan jati dirinya dengan menjalankan prinsip adil paramarta. Bersikap adil kepada semua kalangan. Adil ka diri, adil ka balarea untuk kepentingan pribadi, balarea, dan sarerea dalam bernegara. Karenanya, dia harus bersikap bener, berpijak pada kebenaran obyektif berdasarkan keyakinan teguh atas apa yang diyakininya benar. Kemudian, istiqamah – konsisten dan konsekuen melaksanakannya.

Seorang pemimpin negara, juga kudu menunjukkan nilai daulat, merdeka lahir batin, sehingga mempunyai kepribadian yang berintegritas. Teu sirik pidik jail kaniaya, teu sudi ngajajah teu sudi dijajah. Tidak berfikir negatif dan tidak pula menimbulkan penderitaan bagi orang banyak. Tak rela dikendalikan oleh apapun dan siapapun, tak pula berusaha menguasai apapun dan siapapun.

Nilai Tri Tangtu di Buana, tidak bisa dikemas, apalagi dengan menggunakan cara-cara image building, pencitraan. Terutama, karena dimensi nilai hidup tersebut menyatu dalam keseluruhan dimensi kepemimpinan. Mengalir bersama kejujuran paripurna (amanah), kebenaran hakiki (shadiq), kecerdasan akal budi (fathanah), dan tercermin dalam kemampuan komunikasi sosial politik yang tepat dan tidak pura – pura (tabligh), karena dilandasi oleh sikap silih asih – silih asah – silih asuh (marhamah).

Pemimpin dan pemerintahan akan membingungkan rakyat, bila dia tidak memiliki modal tritangtu di dalamnya. Percayalah ! |